Summary Inventory Analytics provides a comprehensive and accessible introduction to the theory ...
Bisnis.com, JAKARTA – Badan Logistik dan Rantai Pasok Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Bidang Logistik menjajaki potensi kerja sama dengan Prancis guna meningkatkan kualitas serta peluang investasi di sektor logistik nasional.
Hal tersebut diungkapkan Anggota Badan Logistik dan Rantai Pasok Kadin dan Wakil Ketua Delegasi Kadin, Poppy Zeidra, dalam 2nd Billateral Meeting Indonesia – Prancis di Paris, Prancis.
Poppy mengatakan Prancis merupakan mitra strategis di dunia yang memiliki sistem dan keahlian logistik yang terkenal di Uni Eropa.
Menurutnya, kolaborasi dengan Prancis dapat semakin memperkuat peluang Investasi di sektor logistik untuk operasi pergudangan, green logistics and sustainability program, manajemen rantai pasok yang didukung oleh teknologi informasi, cold chain logistics management dan e-commerce.
Kadin pun membuka peluang sebesar-besarnya untuk eksplorasi bisnis antara kedua negara. Poppy menekankan pentingnya kerja sama antara Indonesia – Prancis untuk menjamin rantai pasok perdagangan sebagai titik fokus pertumbuhan ekonomi biru antar-kedua negara.
“Kami percaya, sinergi aktif dalam pertemuan ini dapat memberikan kontribusi positif juga yang dapat mempromosikan logistik kita dan Potensi Investasi di sektor Maritim Indonesia ke negara-negara Eropa,” kata Poppy, dikutip dari keterangan resmi, Selasa (19/3/2024).
Sumber dan berita selengkapnya:
https://ekonomi.bisnis.com/read/20240320/98/1750954/genjot-kualitas-logistik-nasional-kadin-indonesia-gandeng-prancis
Salam,
Divisi Informasi
Jakarta – Hubungan yang kuat antara industri dan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia didorong harus segera terealisasi. Hal ini untuk mewujudkan rantai pasok dan transfer teknologi yang baik dalam upaya membangun sektor UMKM yang tangguh.
Di awal Maret 2024 lalu, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki mengungkapkan, masalah terbesar yang dihadapi oleh usaha menengah, kecil, dan mikro (UMKM) di Indonesia adalah tidak adanya koneksi dengan industri sehingga belum terbangun rantai pasok dan transfer teknologi dengan baik.
Diketahui pada Catatan Kementerian Koperasi dan UKM pada 2023, kontribusi UMKM mencapai 61% PDB Indonesia, dengan serapan tenaga kerja 97% dari total penyerapan tenaga kerja nasional. Hingga saat ini Indonesia memiliki pelaku usaha sektor UMKM yang tercatat sebesar 67 juta.
Berdasarkan catatan tersebut, Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengungkapkan terdapat potensi besar untuk mendorong perekonomian nasional melalui sektor UMKM bila sejumlah kendala bisa segera diatasi.
“Sektor UMKM yang dekat dengan pengembangan ekonomi rakyat harus mendapat perhatian serius sehingga mampu menjadi langkah strategis untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang lebih merata,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (19/3/2024).
Bisnis.com, BATAM – Presiden Jokowi telah menetapkan 2 kawasan industri di Kepulauan Riau (Kepri), Kawasan Industri (KI) Wiraraja di Galang, dan Kawasan Industri (KI) Toapaya di Bintan menjadi bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN), 18 Maret 2024 kemarin.
KI Wiraraja merupakan grup kawasan industri yang berpusat di Punggur, Batam. Di Pulau Galang, Wiraraja menempatkan grup perusahaannya yakni PT Galang Bumi Industri (GBI) untuk mengelola lahan dengan luas sekitar 3.589 hektare, yang akan memusatkan fokusnya pada industri solar farm dan industri pendukung sektor energi baru dan terbarukan (EBT). Lokasi industri EBT terpadu ini berada di belakang Bendungan Sei Gong, Galang.
Direktur PT Galang Bumi Industri, Tjaw Hieong mengatakan tema dari KI Wiraraja di Galang ini, yakni kawasan industri green energy dan smart eco industrial park. Lokasinya juga clean and clear, tidak ada warga yang tinggal disana, serta berstatus Area Penggunaan Lain (APL) untuk saat ini.
“Dari 3.589 hektare, 2.600 hektare untuk solar farm dan green energy. Sedangkan 989 hektare untuk industri pendukung EBT,” katanya kepada Bisnis.com di Batam, Selasa (19/3/2024).
Secara keseluruhan, industri ramah lingkungan yang diusung PT GBI ini menganut konsep end to end, yakni sebuah proses produksi dari tahapan awal hingga akhir, yang melibatkan sejumlah tenant industri.
JAKARTA,investorid – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan dampak gejolak perekonomian global turut mempengaruhi kinerja neraca perdagangan Indonesia. Surplus neraca perdagangan menyusut jadi US$ 870 juta pada Februari 2024.
“Kita juga melihat bahwa rembesan dari faktor global terlihat di neraca perdagangan Indonesia, “ucap Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR pada Selasa (19/3/2024).
Jika dilihat secara kumulatif surplus neraca perdagangan kumulatif Januari- Februari 2024 sebesar US$ 2,87 miliar. Angka ini jauh berada dibawah surplus neraca perdagangan kumulatif Januari- Februari 2023 yang mencapai US$ 9,28 miliar.
“Surplus neraca perdagangan pada Januari 2024 jauh lebih kecil dibandingkan Januari-Februari 2023. Telah terjadi kontraksi 6,41% masih surplus namun menurun,” tutur Sri Mulyani.
Adapun nilai ekspor secara kumulatif hingga Februari 2024 sebesar US$ 39,8 miliar atau mengalami kontraksi hingga 8,81%. Total nilai ekspor sepanjang Januari-Februari 2024 mengalami penurunan sebesar 8,81% dibanding periode yang sama tahun lalu. Andil utama penurunan nilai ekspor disumbang oleh sektor industri pengolahan sebesar 5,43%.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Asosiasi ritel dan ekosistem menilai, praktik impor ilegal dan jasa titip atau jastip perlu dicegah. Itu karena, saat ini bisnis ritel dan industri dalam negeri mengalami kesulitan akibat membanjirnya barang impor ilegal dengan harga murah.
Asosiasi menilai, barang impor tersebut tidak memenuhi ketentuan keamanan, merugikan negara, dan merusak kompetisi pelaku usaha yang membayar pajak. Kondisi ini dinilai semakin parah karena kurangnya pengawasan di pasar.
Koordinasi Asosiasi Ekosistem sekaligus Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah menyatakan, Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 36 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Permendag Nomor 3 Tahun 2024 mengenai Kebijakan dan Pengaturan Impor pun ternyata belum siap dilaksanakan. Itu membuat impor legal tidak bisa dilakukan, serta masih membuka peluang bagi impor ilegal dan jastip.
“Permendag Nomor 3 tersebut dan aturan teknis pelaksanaannya belum memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Itu karena memberikan ruang diskresi yang luas dalam mekanisme penerbitan izinnya,” ujar dia dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (19/3/2024).
Ia menjelaskan, permendag tersebut juga belum memberikan kepastian dan kejelasan mekanisme dan atau prosedur penghitungan pemberian izin. Padahal, menurutnya, hal tersebut sangat diperlukan guna melindungi pelaku usaha.
Sumber dan berita selengkapnya:
https://ekonomi.republika.co.id/berita/salld2490/pengusaha-lawan-jastip-asosiasi-soroti-impor-ilegal-lewat-kargo-udara
Salam,
Divisi Informasi
PT Subholding Pelindo Solusi Logistik (SPSL) turut mendukung program Kementerian BUMN dalam implementasi percepatan peningkatan sinergi dan integrasi logistik dengan membangun partnership dengan berbagai pelaku di sepanjang value chain logistik dalam peningkatan layanan logistik di Makassar dan Sumatera.
Direktur Utama SPSL Joko Noerhudha menyampaikan bahwa di awal tahun 2024 ini SPSL melalui anak perusahaannya PT Multi Terminal Indonesia (MTI) telah melayani kegiatan konsolidasi dan distribusi cargo milik PT Salam Pacific Indonesia Line (SPIL) dan PT Meratus Line di lapangan Cargo Consolidation and Distribution Center (CCDC) 100 Makassar yang sebelumnya telah dilakukan standardisasi dan sistemisasi operasi logistik di tahun 2023.
“Strategi ini dilaksanakan untuk membangun kemitraan dan sinergi dalam optimalisasi pengelolaan dan pengoperasian lapangan penumpukan di Pelabuhan Makassar dan meningkatkan kualitas pelayanan jasa petikemas yang meliputi diantaranya layanan lift on/lift off, stuffing/stripping, penumpukan, penyediaan alat bongkar muat, kebersihan, supervisi, relokasi, dan potensi bisnis lainnya,” kata Joko Nurhudha melalui keterangan tertulisnya diterima redaksi Mimbar Maritim, Selasa (19/3/2024).
Joko menambahkan, selain melakukan sinergi dan kolaborasi di Makassar, SPSL juga melalui anak perusahaannya yang lain PT Prima Indonesia Logistik (PIL) menggandeng PT Sei Mangkei Nusantara Tiga (SMNT), PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT Pos Indonesia (Persero) melakukan kerjasama Layanan Logistik di Wilayah Sumatera Utara dan sekitarnya di mana lokasi konsolidasi direncanakan berada di Sei Mangkei Dry Port.
Bagi SPSL, lanjut Joko, hal ini merupakan sebuah langkah positif untuk menjalin kolaborasi yang diharapkan dapat memberikan dampak positif lebih besar bagi perusahaan, dan menjadi batu loncatan untuk memacu transformasi bisnis menuju kemajuan yang lebih besar serta kompetitif.
Sumber dan berita selengkapnya:
https://mimbarmaritim.com/2024/03/19/spsl-perkuat-sinergi-dan-integrasi-ekosistem-logistik-di-makassar-dan-sumatera/
Salam,
Divisi Informasi
RM.id Rakyat Merdeka – Asosiasi Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara Indonesia (Aptesindo) meminta tidak perlu ada perubahan terhadap Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 25 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permenhub Nomor 116 Tahun 2016.
Beleid itu mengatur tentang Pemindahan Barang yang Melewati Batas Waktu Penumpukan (Long Stay) di Pelabuhan Utama Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak dan Pelabuhan Makassar.
Ketua Umum Aptesindo M Roy Rayadi mengatakan, ada lima alasan terkait revisi aturan tersebut.
Pertama, Permenhub Nomor 25 Tahun 2017 ini mesti dipertahankan lantaran sangat membantu menurunkan dwelling time menjadi dibawah 3 hari.
“Tinggal pelaksanaannya saja yang harus lebih konsisten dilaksanakan oleh semua Terminal Peti Kemas di pelabuhan,” kata Roy dalam keterangan resminya, Senin (18/3/2024).
Kedua, tidak benar jika ada yang beranggapan bahwa adanya beleid itu mengakibatkan biaya logistik nasional menjadi tinggi, karena tarif yang berlaku di tempat penimbunan sementara (TPS) Lini 2 jauh lebih murah dibandingkan Tarif di Terminal Peti Kemas.
Sumber dan berita selengkapnya:
https://rm.id/baca-berita/ekonomi-bisnis/214024/dwelling-time-sudah-baik-aptesindo-minta-aturan-tak-direvisi#google_vignette
Salam,
Divisi Informasi
BANJARMASIN – Menekan dan menormalisasi angkutan Over Dimension dan Overload (ODOL) di Jalan Kalsel, Komisi III DPRD Kalsel berharap setiap jembatan timbang yang ada, menerapkan Jembatan Timbang Online (JTO) dan teknologi Wight In Motion (WIM).
Teknologi ini adalah perangkat penimbang gerak yang dirancang untuk menangkap dan merekam bobot gandar dan bobot kotor kendaraan saat kendaraan melaju di lokasi pengukuran.
Fasilitas ini pun diharapkan menjadi solusi dari masalah penindakan Angkutan ODOL. Untuk diketahui, selama ini pengukuran atau penimbangan itu dilakukan secara statis melalui jembatan timbang di Unit Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB).
Inventory Analytics
Cold Storage, Cold Chain, and Warehouse
Summary A cold storage facility preserves fruits and vegetables for a longer period of time. En...
Manajemen Kurir dalam Perspektif Proses Bisnis
Summary Di era e-commerce yang tumbuh dengan pesat saat ini telah mendorong tumbuhnya industri ...
Global Value Chain: Peran Supply Chain dalam Perekonomian
Summary Global value chain (GVC) merupakan jaringan supply chain produk/jasa yang memiliki nila...
Logistics and Supply Chain Innovation
Summary Global disruption, new technologies and changing consumer habits are causing turmoil in...