REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menilai, kebijakan subsidi logistik untuk transportasi pangan hanya merupakan kebijakan jangka pendek dan tidak menyelesaikan persoalan tingginya harga pangan.
“Memitigasi tingginya harga pangan dengan subsidi logistik tidak bisa dilakukan secara terus menerus. Pemerintah perlu menyasar solusi jangka panjang yang lebih efektif,” kata Peneliti CIPS, Mukhammad Faisol Amir, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (12/1/2023).
Ia melanjutkan, kebijakan pemerintah dengan memberikan subsidi logistik pangan memang membantu mengurangi beban kenaikan harga pangan pada level konsumen sehingga harga akan cenderung stabil.
Namun yang perlu diingat kebijakan itu hanya dapat dilakukan dalam jangka pendek, mengingat masih banyak pekerjaan rumah dalam persoalan logistik di Indonesia. Kebijakan subsidi logistik juga tidak bisa dilakukan terus-menerus, selain membebani anggaran pemerintah, terlebih, pemerintah pusat telah meminta kontribusi pemerintah daerah dari dana APBD sebesar 2 persen, akan menimbulkan masalah lain. Misalnya, daerah-daerah dengan APBD kecil akan cenderung memilih menyuplai bahan makanan dengan ongkos logistik yang lebih murah.
“Konsekuensinya, diversifikasi pangan akan sulit dicapai dan hal ini dapat memicu kelangkaan pada komoditas-komoditas tertentu di daerah-daerah yang tidak menjadi sentra produksi,” ujarnya.
Sumber dan berita selengkapnya:
https://www.republika.co.id/berita/rodmxn490/cips-subsidi-logistik-pangan-tak-selesaikan-masalah-harga
Salam,
Divisi Informasi
