/ Published in Artikel Transportasi

Krisis Kemacetan Tanjung Priok: Seruan Kolaboratif untuk Penataan Logistik Nasional

Oleh: Mohamad Erwin

Sekretaris

DPC INSA Jaya

Pasca libur panjang Idul Fitri 2025, Pelabuhan Tanjung Priok mengalami stagnasi logistik yang disebut-sebut sebagai yang terparah sejak pelabuhan ini berdiri. Ribuan kontainer tertahan, jalan akses lumpuh, dan rantai pasok nasional mengalami tekanan signifikan. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan persoalan teknis, tetapi juga mengindikasikan urgensi reformasi struktural dan koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan logistik nasional.

Akar Permasalahan: Kompleksitas Sistem Tanpa Koordinasi Efektif
Berdasarkan analisis terkini, kemacetan di Tanjung Priok dipicu oleh sejumlah faktor utama yang saling berkaitan:

1. Kebijakan Pembatasan Truk saat Libur Nasional
Kebijakan pembatasan operasional kendaraan barang pada masa libur nasional, termasuk Idul Fitri, pada dasarnya bertujuan untuk mengurangi kepadatan lalu lintas dan memberikan ruang bagi arus mudik masyarakat. Namun, tanpa koordinasi yang terintegrasi dengan jadwal pelayaran kapal, kegiatan bongkar muat, serta sistem manajemen pelabuhan, kebijakan ini justru menimbulkan efek domino yang berbahaya. Ketika masa libur berakhir, akumulasi kontainer yang tertahan dilepaskan ke sistem secara bersamaan. Akibatnya, terjadi lonjakan arus masuk dan keluar barang yang tidak seimbang dengan kapasitas pelabuhan dan infrastruktur pendukung, sehingga menciptakan bottleneck di berbagai titik (Mabrori, 2025).

2. Keterlambatan Kapal Laut
Penundaan kedatangan tiga kapal besar tepat setelah masa libur panjang memberikan tekanan tambahan terhadap sistem logistik pelabuhan. Sekitar 4.000 kontainer yang tertahan akibat delay tersebut harus segera ditangani dalam waktu bersamaan ketika pelabuhan kembali aktif. Tanpa mekanisme penjadwalan ulang yang adaptif atau sistem distribusi beban antar terminal, kondisi ini menyebabkan kelebihan kapasitas mendadak (sudden surge) yang memperburuk kondisi kemacetan, baik di dalam pelabuhan maupun pada jalur distribusi keluar (Mulyana, 2025).

3. Gangguan pada Sistem Terminal NPCT1
Sistem Common Gate di NPCT1 yang beroperasi secara digital penuh mengalami keterbatasan dalam menangani lonjakan volume. Ketidakhadiran sistem manual sebagai opsi cadangan saat terjadi gangguan atau beban tinggi menjadi bukti kurangnya protokol kontingensi dan ketahanan sistem (system resilience). Dalam kondisi krisis, sistem ini seharusnya dapat dialihkan ke mode darurat (manual override) untuk menjaga kelancaran arus kendaraan dan kontainer. Ketergantungan penuh terhadap sistem online tanpa mitigasi fungsional justru menjadi titik rawan dalam rantai logistik (Nasution, 2024).

4. Keterbatasan Buffer Area

Kapasitas penyangga di kawasan NPCT1 tidak mencukupi untuk menampung lonjakan kontainer, sehingga arus logistik tumpah ke jalan umum. Buffer zone atau area penyangga seharusnya berfungsi sebagai ruang sementara untuk menampung kelebihan kontainer sebelum masuk terminal. Namun, kapasitas buffer di kawasan NPCT1 terbukti tidak cukup memadai untuk mengantisipasi lonjakan volume pasca libur. Hal ini mengakibatkan penumpukan kontainer di ruas-ruas jalan sekitar pelabuhan, yang selanjutnya berdampak pada kelancaran arus kendaraan umum dan logistik. Ketiadaan buffer alternatif yang dapat diaktifkan dalam situasi darurat turut memperburuk kondisi stagnasi (Mulyana, 2025).

5. Akses Jalan yang Tidak Memadai
Volume truk logistik yang meningkat pesat tidak diimbangi dengan kapasitas infrastruktur jalan yang memadai. Jalan akses menuju dan dari pelabuhan Tanjung Priok masih harus berbagi ruang dengan kendaraan pribadi dan angkutan umum. Dalam situasi volume puncak, hal ini menciptakan kemacetan parah karena tidak adanya prioritas jalur khusus (dedicated truck lanes) bagi kendaraan barang. Selain itu, kurangnya optimalisasi konektivitas antar terminal, depo, dan jalan tol turut memperlambat proses distribusi barang keluar pelabuhan (Kantorberita.co, 2025).

6. Padatnya Kawasan Sekitar Pelabuhan
Kawasan sekitar pelabuhan Tanjung Priok saat ini merupakan area yang padat aktivitas baik industri, pemukiman, maupun publik. Tanpa jalur eksklusif untuk logistik, distribusi barang harus berbagi ruang dengan berbagai kegiatan lain yang tidak berkaitan langsung dengan operasional pelabuhan. Hal ini menciptakan konflik tata ruang dan menimbulkan ketidakefisienan yang sistemik. Dalam jangka panjang, perencanaan wilayah yang tidak pro-logistik akan terus menjadi sumber kemacetan dan menurunkan daya saing pelabuhan (Kantotberita.co, 2025).

7. Minimnya Antisipasi dan Respons Terkoordinasi
Absennya sistem peringatan dini (early warning system) dan protokol tanggap darurat yang efektif memperlihatkan lemahnya governance dalam pengelolaan krisis logistik. Ketika lonjakan arus barang mulai terlihat, seharusnya ada aktivasi cepat terhadap tim taktis, pengalihan arus, serta optimalisasi buffer secara real-time. Namun, rendahnya koordinasi antar institusi menyebabkan respons yang lambat, sehingga kemacetan terus berkembang menjadi krisis sistemik. Ini menunjukkan perlunya struktur komando terpadu dan sistem kontrol logistik nasional yang agile dan responsif (BisnisNews.id, 2025).

8. Pertanyaan tentang Overkapasitas Priok

Pertumbuhan volume arus barang di Tanjung Priok selama beberapa tahun terakhir secara konsisten menunjukkan tren peningkatan. Namun, belum ada evaluasi menyeluruh terkait kapasitas aktual pelabuhan terhadap volume beban kerja terkini. Apakah Tanjung Priok telah melampaui batas optimum operasionalnya? Jika iya, maka perlu segera dirumuskan kebijakan desentralisasi pelabuhan ke kawasan pendukung seperti Marunda, Patimban, dan Cikarang Dry Port. Tanpa langkah ekspansi atau redistribusi beban, potensi kolaps sistem logistik akan terus mengintai pada setiap masa puncak (Mulyana, 2025).

Usulan Solusi: Sinergi, Bukan Sekat-Sekat Sektoral
Untuk mencegah krisis serupa di masa mendatang, dibutuhkan pendekatan kolaboratif lintas sektor melalui strategi-strategi sebagai berikut:

  1. Pembentukan Forum Logistik Terpadu
    Pemerintah pusat dan daerah, Pelindo, operator terminal, asosiasi truk, pelayaran, dan pihak terkait lainnya harus membentuk forum kolaboratif untuk menyusun SOP terpadu menjelang dan pasca hari libur nasional.
  2. Prediksi dan Simulasi Lonjakan Volume
    Implementasi sistem prediksi berbasis data digital diperlukan untuk memperkirakan jumlah kapal, kontainer, dan kapasitas angkut secara akurat setidaknya dua minggu sebelum masa puncak arus logistik.
  3. Penetapan Zona Buffer Alternatif
    Kawasan depo dan terminal sekitar pelabuhan dapat difungsikan sebagai zona penyangga darurat, dengan dukungan regulasi adaptif dan insentif bagi pelaku usaha yang terlibat.
  4. Sistem Informasi Digital Terintegrasi
    Pembangunan dashboard bersama yang dapat diakses seluruh stakeholder akan meningkatkan transparansi dan mempercepat koordinasi. Dashboard ini mencakup informasi real-time seperti posisi kapal, antrean truk, dan status zona buffer.
  5. Penguatan Infrastruktur dan Jalur Logistik Khusus
    Jalur eksklusif untuk kendaraan logistik perlu dirancang ulang di area strategis. Akses pelabuhan harus terhubung langsung dengan sistem transportasi nasional tanpa berbagi jalur dengan kendaraan pribadi.
  6. Optimalisasi Pelabuhan Pendukung
    Pengaktifan pelabuhan satelit seperti Marunda, Patimban, dan Cikarang Dry Port menjadi solusi jangka menengah untuk mendistribusikan beban logistik yang selama ini terpusat di Priok.

Strategi Mitigasi Krisis Berulang
Sebagai langkah antisipatif, tiga tindakan cepat berikut direkomendasikan untuk segera dilaksanakan saat potensi krisis mulai terdeteksi:

1. SOP Kontingensi Krisis (Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, 2019)

Untuk merespons situ-asi abnormal seperti kemacetan atau backlog logistik, dibutuhkan mekanisme SOP konti-ngensi yang telah di-rumuskan sebelumnya dan dapat segera diaktifkan. Salah satu indikator aktivasi adalah jumlah backlog kontainer yang melebihi ambang batas operasional, misalnya antara 1.000 hingga 2.000 kontainer yang tertahan. Dalam kondisi tersebut, sistem harus secara otomatis mengaktifkan langkah-langkah darurat, seperti:

  • Pembukaan zona buffer tambahan (baik internal maupun eksternal pelabuhan);
  • Pengalihan rute truk logistik ke jalur alternatif;
  • Penerapan sistem antrean terjadwal berbasis slot time untuk truk masuk;
  • Aktivasi sistem pelaporan dan pemantauan intensif (emergency monitoring dashboard).

SOP ini perlu diuji melalui simulasi rutin dan disosialisasikan ke seluruh pemangku kepentingan.

2. Pembentukan Tim Taktis Darurat
Tim Taktis Darurat merupakan satuan respons cepat yang terdiri atas gabungan unsur Pelindo, operator terminal, asosiasi trucking, serta dukungan dari pemerintah daerah dan pusat. Tim ini bertugas mengelola kondisi lapangan secara langsung ketika situasi darurat terjadi. Kegiatan utama tim meliputi:

  • Penataan ulang distribusi kontainer di lapangan;
  • Pengoperasian alat berat tambahan untuk percepatan bongkar muat;
  • Rekayasa lalu lintas logistik secara temporer;
  • Koordinasi langsung dengan tim operasional terminal dan depo.

Tim ini harus bersifat mobile dan fleksibel, serta memiliki command center tersendiri untuk memudahkan pengambilan keputusan cepat.

3. Publikasi Terbuka dan Komunikasi Media  (Arief, 2025)
Transparansi informasi menjadi elemen penting dalam pengelolaan krisis logistik. Oleh karena itu, perlu dibangun sistem publikasi yang terbuka, akurat, dan tepat waktu yang dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan, termasuk pengguna jasa, pelaku industri, dan masyarakat luas. Langkah-langkah yang dapat dilakukan antara lain:

  • Penyediaan dashboard online yang menyajikan status pelabuhan secara real-time (backlog, antrian gate, status kapal, buffer area, dll.);
  • Kerja sama dengan media mainstream dan digital untuk penyebaran informasi resmi;
  • Penggunaan saluran komunikasi seperti WhatsApp group asosiasi, email blast, dan media sosial untuk penyampaian informasi kondisi lapangan dan kebijakan terbaru.

Komunikasi yang efektif tidak hanya mencegah disinformasi dan kepanikan, tetapi juga memungkinkan penyesuaian operasional oleh pengguna jasa secara lebih fleksibel dan efisien.

Kesimpulan: Momentum Perubahan Paradigma
Krisis Tanjung Priok menjadi peringatan nyata bahwa kerja sektoral tidak lagi relevan dalam konteks sistem logistik yang kompleks dan saling terkait. Pendekatan shared responsibility perlu ditegakkan. Satu kontainer yang tertahan tidak sekadar urusan pelabuhan, melainkan masalah strategis bagi perekonomian nasional.

Referensi

*****

*Isi artikel merupakan pemikiran penulis dan tidak selalu mencerminkan pemikiran atau pandangan resmi Supply Chain Indonesia.

Download artikel ini:

  SCI - Artikel Krisis Kemacetan Tanjung Priok, Seruan Kolaboratif untuk Penataan Logistik Nasional (483.6 KiB, 16 hits)

Komentar

comments

Tagged under: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

What you can read next

Null and Void Kontrak Pengangkutan Udara Internasional dalam Konvensi Montreal
Sistem Logistik Bawah Tanah (Bagian 1 dari 2 tulisan)
Kemacetan di Wilayah Perkotaan dan Dampak terhadap Sistem Logistik

You must be logged in to post a comment.