×

Kementerian Perhubungan

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

TahunNomorTentangJenis Peraturan
2019

  No. 21 Tahun 2019 (674.3 KiB, 569 hits)

Pengawasan Terhadap Mobil Barang atas Pelanggaran Muatan Lebih (Over Loading) dan/atau Pelanggaran Ukuran Lebih (Over Dimension)Surat Edaran Menteri Perhubungan
2019

  No. PM 60 Tahun 2019 (8.8 MiB, 1,556 hits)

Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan Peraturan Menteri Perhubungan
2019

  No. PM 37 Tahun 2019 (355.4 KiB, 1,556 hits)

Pengaturan Lalu Lintas pada Masa Angkutan Lebaran Tahun 2019Peraturan Menteri Perhubungan
2018

  No. PM 115 Tahun 2018 - (2.1 MiB, 729 hits)

Pengaturan Lalu Lintas Operasional Mobil Barang Selama Masa Angkutan Natal Tahun 2018 dan Tahun Baru 2019Peraturan Menteri Perhubungan
2018

  No. PM 34 Tahun 2018 (796.3 KiB, 774 hits)

Pengaturan Lalu Lintas pada Masa Angkutan Lebaran Tahun 2018Peraturan Menteri Perhubungan
2018

  No. PM 22 Tahun 2018 (6.0 MiB, 3,320 hits)

Komponen Penghasilan dan Biaya yang Diperhitungkan dalam Kegiatan Subsidi Penyelenggaraan Angkutan Barang di LautPeraturan Menteri Perhubungan
2018

  No. KP 413 Tahun 2018 (2.0 MiB, 827 hits)

Penugasan Kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk Menyelenggarakan Angkutan PerintisKeputusan Menteri Perhubungan
2018

  No. 7 Tahun 2018 (778.1 KiB, 713 hits)

Pengaturan Lalu Lintas pada Masa Libur Panjang (Wafat Isa Al-Masih atau Paskah) Tahun 2018Surat Edaran Menteri Perhubungan
2018

  No. SE.2/AJ.307/DRJD/2018 (2.6 MiB, 871 hits)

Ketentuan Mengenai Bak Muatan Mobil BarangSurat Edaran Dirjen Perhubungan Darat
2018

  No. KP 412 Tahun 2018 (1.6 MiB, 1,072 hits)

Penetapan Lintas Pelayanan Perkeretaapian Angkutan PerintisKeputusan Menteri Perhubungan
2018

  No. PM 18 Tahun 2018 (2.2 MiB, 2,521 hits)

Pengaturan Lalu Lintas Selama Masa Pembangunan Proyek Infrastruktur Strategis Nasional di Ruas Jalan Tol Jakarta - CikampekPeraturan Menteri Perhubungan
2018

  No. PM 4 Tahun 2018 (3.7 MiB, 818 hits)

Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di LautPeraturan Menteri Perhubungan
2017

  No. SK.6474/AJ.201/DRJD/2017 (4.1 MiB, 1,199 hits)

Pengaturan Lalu Lintas dan Pembatasan Pengoperasian Mobil Barang pada Masa Angkutan Natal Tahun 2017 dan Tahun Baru 2018Peraturan Dirjen Perhubungan Darat
2017

  SE No. UM.003/55/9/DJPL_17 (456.6 KiB, 874 hits)

Kelaikan PetikemasSurat Edaran Dirjen Perhubungan Laut
2017

  No. PM 49/2017 (5.8 MiB, 10,824 hits)

Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan TransportasiPeraturan Menteri Perhubungan
2017

  No. AJ.201/1/6/DRJD/2017 (2.7 MiB, 914 hits)

Pengoperasian Mobil Barang Masa Lebaran Tahun 2017/1438 HSurat Keputusan Dirjen Perhubungan Darat
2017

  No. AJ.201/2/5/DRJD/2017 (5.9 MiB, 1,401 hits)

Penyampaian Perdirjen Perhubungan Darat No. SK.2717/AJ.201/DRJD/2017 tentang Pengaturan Lalu Lintas dan Pengaturan Kendaraan Angkutan Barang pada Masa Angkutan Lebaran Tahun 2017 (1438 H)Surat Keputusan Dirjen Perhubungan Darat
2017

  No. PM 40/2017 (2.3 MiB, 1,825 hits)

Pengaturan Lalu Lintas Melalui Pembatasan Operasional Kendaraan Bermotor dan Penutupan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor pada Masa Angkutan LebaranPeraturan Menteri Perhubungan
2017

  SE No. UM.003/40/II/DJPL_17 (1.3 MiB, 888 hits)

Penerapan Jaminan PetikemasSurat Edaran Dirjen Perhubungan Laut
2017

  No. AJ. 201/1/8/DRJD/2017 (82.9 KiB, 750 hits)

Pengaturan Angkutan Barang pada Periode Libur Panjang (Long Week-end)Surat Edaran Dirjen Perhubungan Darat
2016

  KM No. KP 901/2016 (5.4 MiB, 3,159 hits)

Rencana Induk Pelabuhan NasionalKeputusan Menteri Perhubungan
2016

  KM No. KP 894/2016 (1.4 MiB, 1,045 hits)

Pengaturan Operasional Kendaraan Bermotor di Jalan Tol Purwakarta – Bandung – Cileunyi (Purbaleunyi) dan Jalan Nasional Sadang – Purwakarta – Padalarang serta Peraturan Operasional Kendaraan Angkutan Barang pada Masa Libur Tahun Baru 2017Keputusan Menteri Perhubungan
2016

  KM No. KP 781/2016 (1.9 MiB, 950 hits)

Pengaturan Lalu Lintas dan Pembatasan Pengoperasian Kendaraan Angkutan Barang pada Masa Angkutan Natal Tahun 2016Keputusan Menteri Perhubungan
2016

  IM No. 19/2016 (1.3 MiB, 806 hits)

Pelaksanaan Hasil Rapat Kerja Kementerian Perhubungan Tahun 2016Instruksi Menteri Perhubungan
2016

  KM No. KP 655/2016 (190.0 KiB, 925 hits)

Pembatasan Waktu Operasi Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor Umum di Ruans Jalan Nasional Pandaan-Malang, Provinsi Jawa TImurKeputusan Menteri Perhubungan
2016

  SE Dirjen No. 15-AJ 201/2016 (2.5 MiB, 1,311 hits)

Pengaturan Lalu Lintas dan Larangan Pengoperasian Kendaraan Angkutan Barang pada Saat Libur Panjang Hari Raya Idul Adha Tahun 2016/1437HSurat Edaran Dirjen Perhubungan Darat
2016

  SE No. 22/2016 (112.0 KiB, 1,203 hits)

Pengaturan Lalu Lintas, Larangan Pengoperasian Kendaraan Angkutan Barang dan Penutupan Jembatan Timbang pada Masa Angkutan Lebaran Tahun 2016/1437 HSurat Edaran Kementerian Perhubungan
2015

  PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 153 (1.2 MiB, 2,035 hits)

Pengamanan Kargo dan Pos Serta Rantai Pasok (Supply Chain) Kargo dan Pos yang Diangkut dengan Pesawat UdaraPeraturan Menteri Perhubungan
2015

  KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. KP 446 (1.8 MiB, 1,186 hits)

Rencana Induk Bandar Udara H. AS. Hanandjoeddin di Kabupaten Belitung Provinsi Bangka BelitungKeputusan Menteri Perhubungan
2015

  PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 41 (623.5 KiB, 1,354 hits)

Perubahan Ketiga atas Peraturan Menhub No KM 25 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan UdaraPeraturan Menteri Perhubungan
2015

  PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 34 (1.6 MiB, 874 hits)

Perubahan Ketujuh atas Kemenhub No. KM 18 tahun 2002 tentang Persyaratan Sertifikasi dan Operasi bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga untuk Penerbangan Komuter dan CharterPeraturan Menteri Perhubungan
2015

  PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN No. PM 77 (463.2 KiB, 1,846 hits)

Konsesi dan Bentuk Kerjasama Lainnya Antara Pemerintah dengan Badan Usaha Bandar Udara untuk Pelayanan Jasa KebandarudaraanPeraturan Menteri Perhubungan
2015

  PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO.43 (918.1 KiB, 1,470 hits)

Konsesi dan Bentuk Kerjasama Lainnya Antara Pemerintah dengan Badan Usaha Bandar Udara untuk Pelayanan Jasa KebandarudaraanPeraturan Menteri Perhubungan
2015

  PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO.18 (162.1 KiB, 912 hits)

Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan oleh Badan Usaha Angkutan Udara NiagaPeraturan Menteri Perhubungan
2015

  Kepmenhub No. KP 443/2015 (1,000.9 KiB, 1,997 hits)

Penetapan Alur Pelayaran Sistem Rute Tata Cara Berlalu Lintas dan Daerah Labuh Kapal Sesuai dengan KepentingannPeraturan Menteri Perhubungan
2015

  Kepmenhub No. KP 199/2015 (1.3 MiB, 1,052 hits)

Penunjukan Otoritas Pelabuhan Sebagai Koordinator Kegiatan Pemerintahan dan Pengusahaan di PelabuhanPeraturan Menteri Perhubungan
2015

  Kepmenhub No. KP 208/2015 (354.3 KiB, 847 hits)

Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum PT Kereta Api Indonesia (Persero)Peraturan Menteri Perhubungan
2015

  Kepmenhub No. KP 159/2015 (154.8 KiB, 788 hits)

Penetapan Lintas Pelayanan Perkeretaapian Angkutan PerintisPeraturan Menteri Perhubungan
2015

  PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 192 (162.5 KiB, 1,320 hits)

Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 157 Tahun 2015 tentang Penerapan Inaportnet untuk Pelayanan Kapal dan Barang di PelabuhanPeraturan Menteri Perhubungan
2015

  PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 182 (141.6 KiB, 1,360 hits)

Tarif Muatan untuk Kegiatan Subsidi Pengoperasian Kapal TernakPeraturan Menteri Perhubungan
2015

  PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 168 (266.4 KiB, 1,095 hits)

Tarif Angkutan Barang di Laut dalam Rangka Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation)Peraturan Menteri Perhubungan
2015

  PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 161 (297.4 KiB, 1,276 hits)

Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di LautPeraturan Menteri Perhubungan
2015

  PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 157 (242.9 KiB, 1,307 hits)

Penerapan Inaportnet untuk Pelayanan Kapal dan Barang di PelabuhanPeraturan Menteri Perhubungan
2015

  KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. KP 443 (1,000.9 KiB, 1,987 hits)

Penetapan Alur Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas dan Daerah Labuh Kapal sesuai dengan Kepentingannya di Pelabuhan Teluk BayurPeraturan Menteri Perhubungan
2014

  PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 14 (450.5 KiB, 1,049 hits)

Tarif Angkutan Udara Perintis Tahun 2014Peraturan Menteri Perhubungan
2014

  IM No. 3/2014 (124.8 KiB, 742 hits)

Penggunaan Mata Uang Rupiah dalam Melakukan Transaksi pada Kegiatan TransportasiPeraturan Menteri Perhubungan
2012

  PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 5 (209.6 KiB, 965 hits)

Perubahan Kelima Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 22 Tahun 2002 tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi bagi Perusahaan Angkutan Udara yang Melakukan Penerbangan Dalam Negeri, Internasional dan Angkutan Udara Niaga tidak BerjadwalPeraturan Menteri Perhubungan
2012

  PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 4 (220.5 KiB, 963 hits)

Perubahan Keenam Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2002 tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga untuk Penerbangan Komuter dan CharterPeraturan Menteri Perhubungan
2011

  PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 92 (153.1 KiB, 999 hits)

Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan UdaraPeraturan Menteri Perhubungan
2011

  PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 80 (414.8 KiB, 946 hits)

Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 41 Tahun 2001 tentang Peraturan Umum Pengoperasian Pesawat Udara (General Operating and Flight Rules)Peraturan Menteri Perhubungan
2011

  PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 77 (929.2 KiB, 963 hits)

Tanggung Jawab pengangkut Angkutan UdaraPeraturan Menteri Perhubungan
2011

  Kemenhub No. 73/2011 (311.7 KiB, 898 hits)

Tarif Angkutan Udara PerintisPeraturan Menteri Perhubungan
2011

  PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 64 (2.4 MiB, 1,208 hits)

Kriteria, Tugas dan Wewenang Teknisi PenerbanganPeraturan Menteri Perhubungan
2011

  PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 63 (3.7 MiB, 946 hits)

Kriteria, Tugas dan Wewenang Inspektur PenerbanganPeraturan Menteri Perhubungan
2011

  PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 57 (2.1 MiB, 932 hits)

Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 171 (Civil Aviation Safety Regulation Part 171) tentang Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan (Aeronautical Telecommunicatlon Service Providers)Peraturan Menteri Perhubungan
2010

  Kemenhub No. 19/2010 (882.9 KiB, 934 hits)

Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 05 (Civil Aviation Safety Regulation Part 05) tentang Satuan Pengukuran (unit of Measurements)Peraturan Menteri Perhubungan
2010

  Kemenhub No. 11/2010 (3.2 MiB, 3,782 hits)

Tatanan Kebandarudaraan NasionalPeraturan Menteri Perhubungan
2009

  Kemenhub No. 72/2009 (1.1 MiB, 1,194 hits)

Rencana Induk Badar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar Provinsi Sulawesi SelatanPeraturan Menteri Perhubungan
2009

  Kemenhub No. 16/2009 (1.8 MiB, 1,675 hits)

Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 92 (Civil Aviation Safety Regulations Part 92) tentang Pengangkutan Bahan dan/atau Barang Berbahaya dengan Pesawat UdaraPeraturan Menteri Perhubungan
2008

  Kemenhub No. 19/2008 (1.3 MiB, 1,187 hits)

Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 18/2007 tentang Tarif Angkutan Udara PerintisPeraturan Menteri Perhubungan
2005

  Kemenhub No. 71/2005 (1.9 MiB, 2,577 hits)

Pengangkutan Barang/Muatan Antar Pelabuhan Laut di Dalam NegeriPeraturan Menteri Perhubungan
2005

  Kemenhub No. 52/2005 (887.2 KiB, 1,046 hits)

Peningkatan Pengamanan dan Penegakkan Hukum LautPiagam Kesepakatan Bersama antara Dephub RI dengan TNI AL
2005

  Kemenhub No. 8/2005 (4.4 MiB, 2,739 hits)

Telekomunikasi PelayaranKeputusan Menteri Perhubungan
2005

  Kemenhub No. 9/2005 (6.5 MiB, 6,930 hits)

Pendidikan dan Pelatihan, Ujian Serta Sertifikasi Pelaut Kapal Penangkap IkanPeraturan Menteri Perhubungan
2005

  Kemenhub No. 7/2005 (3.8 MiB, 2,278 hits)

Sarana Bantu Navigasi PelayaranKeputusan Menteri Perhubungan
2005

  Kemenhub No. 4/2005 (5.7 MiB, 5,186 hits)

Pencegahan Pencemaran dari Kapal Keputusan Menteri Perhubungan
2005

  Kemenhub No. 6/2005 (2.7 MiB, 2,581 hits)

Pengukuran KapalPeraturan Menteri Perhubungan
2005

  Kemenhub No. 3/2005 (7.0 MiB, 3,380 hits)

Lambung Timbul KapalPeraturan Menteri Perhubungan
2005

  Kemenhub No. 1/2005 (3.7 MiB, 1,388 hits)

Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Provinsi untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan, dan Alat-alat Berat/BesarKeputusan Menteri Perhubungan
2004

  Kemenhub No. 74/2004 (7.6 MiB, 1,747 hits)

Rencana Induk Pelabuhan Teluk BayurKeputusan Menteri Perhubungan
2004

  Kemenhub No. 3/2004 (886.4 KiB, 2,490 hits)

Penujukan Direktur Jenderal Perhubungan Laut sebagai Designated Authority Pelaksanaan Pengamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan (International Ships and Port Facility Security/ISPS Code)Keputusan Menteri Perhubungan
2004

  Kemenhub No. 2/2004 (7.4 MiB, 1,770 hits)

Rencana Induk Pelabuhan Makassar Keputusan Menteri Perhubungan
2003

  Kemenhub No. 53/2003 (2.0 MiB, 1,131 hits)

Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Penyeberangan KetapangKeputusan Menteri Perhubungan
2003

  Kemenhub No. 50/2003 (2.5 MiB, 1,410 hits)

Jenis, Struktur dan Golongan Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhanan untuk Pelabuhan LautKeputusan Menteri Perhubungan
2003

  Kemenhub No. 33/2003 (860.8 KiB, 1,449 hits)

Pemberlakuan Amandemen Solas 1974 tentang Pengamanan Kapal dam Fasilitas Pelabuhan (Internasional Ships and Port Facility Security/ISPS Code) di Wilayah IndonesiaKeputusan Menteri Perhubungan
2002

  Kemenhub No. 55/2002 (10.0 MiB, 1,639 hits)

Pengelolaan Pelabuhan KhususKeputusan Menteri Perhubungan
2002

  Kemenhub No. 54/2002 (2.2 MiB, 1,165 hits)

Penyelenggaraan Pelabuhan LautKeputusan Menteri Perhubungan
2002

  Kemenhub No. 25/2002 (5.3 MiB, 32,645 hits)

Pedoman Dasar Perhitungan Tarif Pelayanan Jasa Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal di PelabuhanKeputusan Menteri Perhubungan
2002

  Kemenhub No. 24/2002 (7.2 MiB, 1,502 hits)

Penyelenggaraan PemanduanKeputusan Menteri Perhubungan
2002

  Kemenhub No. 15/2002 (7.6 MiB, 1,233 hits)

Penyelenggaraan dan Pengusahaan Tally di PelabuhanKeputusan Menteri Perhubungan
2002

  Kemenhub No. 12/2002 (10.0 MiB, 944 hits)

Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke KapalKeputusan Menteri Perhubungan
2002

  Kemenhub No. 7/2002 (5.9 MiB, 1,323 hits)

Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Ende dan IpiKeputusan Menteri Perhubungan
2002

  Kemenhub No. 6/2002 (4.7 MiB, 837 hits)

Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan WaingapuKeputusan Menteri Perhubungan
2002

  Kemenhub No. 5/2002 (4.6 MiB, 1,244 hits)

Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Tenau KupangKeputusan Menteri Perhubungan
2002

  Kemenhub No. 4/2002 (4.1 MiB, 1,168 hits)

Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan MaumereKeputusan Menteri Perhubungan
2002

  Kemenhub No. 3/2002 (4.0 MiB, 917 hits)

Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan KalabahiKeputusan Menteri Perhubungan
2002

  Kemenhub No. 2/2002 (820.1 KiB, 968 hits)

Pencabutan Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 20/1999 tentang Harga Satuan Pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran dan Kolam Pelabuhan untuk Pekerjaan Perawatan yang Dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja NegaraKeputusan Menteri Perhubungan
2005

  Kemenhub No. 1/2005 (3.7 MiB, 1,388 hits)

Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Provinsi untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan, dan Alat-alat Berat/BesarKeputusan Menteri Perhubungan
2004

  Kemenhub No. 74/2004 (7.6 MiB, 1,747 hits)

Rencana Induk Pelabuhan Teluk BayurKeputusan Menteri Perhubungan
2004

  Kepmenhub No. 13/2004 (1.5 MiB, 981 hits)

Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Laut Dalam Negeri Tahun Anggaran 2004Peraturan Menteri Perhubungan
2004

  Kemenhub No. 3/2004 (886.4 KiB, 2,490 hits)

Penujukan Direktur Jenderal Perhubungan Laut sebagai Designated Authority Pelaksanaan Pengamanan Kapal dan Fasilitas PElabuhan (International Ships and Port Facility Security/ISPS Code)Keputusan Menteri Perhubungan
2004

  Kemenhub No. 2/2004 (7.4 MiB, 1,770 hits)

Rencana Induk Pelabuhan Makassar Keputusan Menteri Perhubungan
2003

  Kemenhub No. 53/2003 (2.0 MiB, 1,131 hits)

Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Penyeberangan KetapangKeputusan Menteri Perhubungan
2003

  Kemenhub No. 50/2003 (2.5 MiB, 1,410 hits)

Jenis, Struktur, dan Golongan Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhanan untuk Pelabuhan LautKeputusan Menteri Perhubungan
2003

  Kemenhub No. 47/2003 (1.7 MiB, 1,072 hits)

Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Laut Dalam Negeri Tahun Anggaran 2003Keputusan Menteri Perhubungan
2003

  Kemenhub No. 33/2003 (860.8 KiB, 1,449 hits)

Pemberlakuan Amandemen Solas 1974 tentang PEngamanan Kapal dam Fasilitas Pelabuhan (Internasional Ships and Port Facility Security/ISPS Code) di Wilayah IndonesiaKeputusan Menteri Perhubungan
2002

  Kemenhub No. 55/2002 (10.0 MiB, 1,639 hits)

Pengelolaan Pelabuhan KhususKeputusan Menteri Perhubungan
2002

  Kemenhub No. 54/2002 (2.2 MiB, 1,165 hits)

Penyelenggaraan Pelabuhan LautKeputusan Menteri Perhubungan
2002

  Kemenhub No. 36/2002 (9.2 MiB, 964 hits)

Tarif Angkutan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Laut Dalam NegeriKeputusan Menteri Perhubungan
2002

  Kemenhub No. 25/2002 (5.3 MiB, 32,645 hits)

Pedoman Dasar Perhitungan Tarif Pelayanan Jasa Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal di PelabuhanKeputusan Menteri Perhubungan
2002

  Kemenhub No. 24/2002 (7.2 MiB, 1,502 hits)

Penyelenggaraan PemanduanKeputusan Menteri Perhubungan
2002

  Kemenhub No. 15/2002 (7.6 MiB, 1,233 hits)

Penyelenggaraan dan Pengusahaan Tally di PelabuhanKeputusan Menteri Perhubungan
2002

  Kemenhub No. 12/2002 (10.0 MiB, 944 hits)

Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke KapalKeputusan Menteri Perhubungan
2002

  Kemenhub No. 7/2002 (5.9 MiB, 1,323 hits)

Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Ende dan IpiKeputusan Menteri Perhubungan
2002

  Kemenhub No. 6/2002 (4.7 MiB, 837 hits)

Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan WaingapuKeputusan Menteri Perhubungan
2002

  Kemenhub No. 5/2002 (4.6 MiB, 1,244 hits)

Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Tenau KupangKeputusan Menteri Perhubungan
2002

  Kemenhub No. 4/2002 (4.1 MiB, 1,168 hits)

Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan MaumereKeputusan Menteri Perhubungan
2002

  Kemenhub No. 3/2002 (4.0 MiB, 917 hits)

Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan KalabahiKeputusan Menteri Perhubungan
2002

  Kemenhub No. 2/2002 (820.1 KiB, 968 hits)

Pencabutan Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 20/1999 tentang Harga Satuan Pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran dan Kolam Pelabuhan untuk Pekerjaan Perawatan yang Dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja NegaraKeputusan Menteri Perhubungan
2001

  Kemenhub No. 17/2001 (2.7 MiB, 1,202 hits)

Pembentukan Kantor Administrator Pelabuhan Sungai Pakning, Sei Kolak Kijang dan RengatKeputusan Menteri Perhubungan

TOP
WhatsApp chat