SHNet, Jakarta – Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI, Djoko Setijowarno mengatakan bahwa penerapan kebijakan zero ODOL (over dimension and over load) tidak cukup diselesaikan di Kementerian Perhubungan, apalagi hanya direktorat jenderal perhubungan darat. Menurutnya, permasalahan ODOL harus diselesaikan lintas kementerian dan lembaga.
“Sistem logistik nasional masih banyak masalah. Perlu keikutsertaan Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM, Bappenas. Kepolisian RI dan TNI,” kata Djoko di Jakarta, Senin (16/1).
Dia mengatakan, pada prinsipnya pengemudi truk tidak mau membawa barang yang berlebihan karena akan berisiko pada dirinya sendiri. Dia menjelaskan, jika terjadi tabrakan maka sang pengemudi hidup sudah pasti dijadikan tersangka.
“Namun jika meninggal, pasti keluarganya merana dan pemilik barang tidak mau bertanggung jawab,” katanya.
Djoko mengatakan, salah satu cara yang bisa dilakukan saat ini adalah dengan mengembangkan transportasi logistik ke angkutan berbasis rel. Dia mengungkapkan, angkutan jalan raya hanya akan efektif sekitar 500 kilometer.
Sumber dan berita selengkapnya:
https://www.sinarharapan.net/pakar-permasalahan-zero-odol-tak-bisa-hanya-diselesaikan-di-kemenhub/
Salam,
Divisi Informasi
You must be logged in to post a comment.