Industri Galangan Kapal: Pengembangan Bisnis Terhambat Fiskal
JAKARTA, KOMPAS-Industri galangan kapal di dalam negeri memiliki banyak masalah. Salah satu yang dikeluhkan adalah masalah fiskal yang belum mendukung industri ini. Konsep maritim pemerintah diharapkan bisa direalisasikan di lapangan dengan membenahi hambatan ini sehingga kebutuhan kapal di dalam negeri bisa dipenuhi. Presiden Direktur PT Marina Bahagia Johnson W Sutjipto di Banyuasin mengatakan, industri galangan
- Published in Berita
Iperindo: Kekuatan Negara Maritim Harus Didukung Galangan Kapal yang Kuat
Serah terima jabatan menteri-menteri kabinet kerja Jokowi-JK sudah dilakukan. Berbagai pihak berharap, semua menteri yang terpilih dapat langsung bekerja dan mempersiapkan diri menuju era baru, yaitu era maritim. Ketua Umum Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (Iperindo), Edy Kurniawan Logam mengatakan bahwa untuk menjadi negara maritim yang kuat dibutuhkan pelayaran yang kuat. Pelayaran
- Published in Berita
Pengadaan Kapal: Pebisnis Minta Ada Transparasi
JAKARTA-Pelaku usaha di industri galangan kapal menginginkan adanya keterbukaan informasi terkait dengan kebutuhan kapal nasional dalam jangka panjang. Mereka menilai ego sektoral selama ini tidak hanya terjadi pada mata rantai logistik nasional, tetapi juga terjadi pada proses pengadaan kapal di dalam negeri. Kondisi itu tampak dari minimnya informasi dan transparasi kebutuhan pengadaan kapal dalam negeri.
- Published in Berita
Galangan Kapal: IKI Selesaikan Revitalisasi 60%
MAKASSAR-PT Industri Kapal Indonesia telah menyelesaikan 60% revitalisasi fasilitas galangan kapal di Makassar seiring dengan upaya perseroan mendongkrak kinerja di sektor perkapalan. Direktur Utama PT IKI S. A Bandung Bismono mengemukakan total investasi yang telah digelontorkan perseroan untuk revitalisasi dan penambahan fasilitas docking mencapai Rp159 miliar yang sebagian besar bersumber dari fasilitas penyertaan modal negara
- Published in Berita
Perindustrian: Layanan Galangan Belum Optimal
JAKARTA, KOMPAS-Perbaikan kapal di galangan dalam negeri membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan di luar negeri. Kondisi ini akibat kurangnya investasi sehingga banyak galangan di Indonesia tidak dilengkapi peralatan mutakhir. “Banyak kapal harus menunggu satu hingga dua bulan untuk mendapat kesempatan masuk ke dok,” kata Ketua Umum Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Sarana Lepas Pantai Indonesia
- Published in Berita
Kurangi Ketergantungan Jalan Dengan Transportasi Air
Bisnis.com,Jakarta — Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono mengatakan untuk mengurangi ketergantungan terhadap jalan. Pemerintah harus mulai mengalihkan angkutan darat ke angkutan laut. Untuk mendorong angkutan laut, sungai dan air berkembang pemerintah harus mendukung melalui insentif kepada industri galangan kapal.“Pemberian insentif seperti berbagai fiskal harus diberikan untuk memajukan industri maritim kita,”tuturnya Rabu (10/9/2014). Adapun jumlah kapal
- Published in Berita
Industri Galangan Kapal Belum Idea
Metrotvnews.com, Surabaya: Kementerian Perindustrian mengakui industri galangan kapal dalam negeri belum ideal sebagai negara maritim. “Kemajuan yang dicapai industri galangan kapal dalam negeri saat ini masih jauh dari kondisi ideal untuk negara maritim terutama dilihat dari jumlah atau volume kapal yang dibangun dalam negeri,” tukas Wakil Menteri Perhubungan Alex SW Retraubun, dalam konferensi pers Marintec
- Published in Berita
Impor Kapal Offshore: Pebisnis Tolak Bea Masuk
JAKARTA-Pelaku usaha kapal offshore menolak rencana pemerintah mengenakan bea masuk pembelian kapal tersebut mengingat 90% pengadaan kapal offshore jenis khusus masih diimpor. Nova Y. Mugijanto, Ketua Bidang Angkutan Lepas Pantai Indonesia National Shipowners Association (INSA), mengatakan sejauh ini 90% jenis kapal offshore jenis khusus seperti kapal pengeboran, survey dan konstruksi masih diimpor sehingga pengenaan bea
- Published in Berita
Hapuskan Bea Masuk Komponen, PPN dan PPh di Industri Galangan Kapal
JAKARTA (beritatrans.com) – Rencana pemerintah mengenakan bea masuk kapal dinilai kontraproduktif terhadap iklim investasi di sektor industri galangan kapal. Rencana investasi sekitar Rp2 triliun bakal terhambat. Ketua Umum Indonesian National Shiponers’ Association (INSA) Carmelita Hartoto mengatakan pemerintah harusnys memprioritaskan kebijakan penghapusan bea masuk komponen kapal dan PPN atas pembangunan/penyerahan kapal yang selama ini menjadi beban
- Published in Berita
Galangan Kapal Terganjal Bea Masuk Komponen Hingga 12%
JAKARTA (beritatrans.com) – Pelaku usaha galangan kapal nasional berharap pemerintah bersikap fleksible dalam menerapkan kebijakan fiskal komponen bea masuk yang mencapai 5 hingga 12,5 persen, agar dapat mendorong investasi dan daya saing. Kebijakan fiskal yang cukup memberatkan itu, menurut Ketua Umum Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) Eddy K. Logam, akan menjadi
- Published in Berita
