Perusahaan Harus Siap Terapkan Sertifikasi Logistik Halal
KBRN, Jakarta: Supply Chain Indonesia (SCI) dan Asosiasi Halal Logistik Indonesia (AHLI) memastikan, industri belum sepenuhnya memahami sertifikasi logistik halal. Padahal ketentuan sertifikasi logistik halal akan mulai diberlakukan pada 17 Oktober 2024. “Sertifikasi logistik halal tidak hanya akan diterapkan pada perusahaan penyedia jasa logistik. Tapi juga bagi perusahaan manufaktur atau pengolahan, ritel, restoran dan lainnya,”
- Published in Berita
RI Harus Lebih Diversifikasi Pasar Ekspor dan Impor
JAKARTA – Pemerintah diminta terus memperluas hubungan dagang dengan banyak negara, bukan hanya bergantung pada negara-negara tertentu seperti Tiongkok dan Amerika Serikat (AS). Pentingnya memperluas mitra dagang tersebut agar Indonesia tidak mudah tertular dampak dari kondisi perekonomian di negara mitra tersebut. Pengamat ekonomi dari Universitas Airlangga Surabaya, Imron Mawardi, di Surabaya, Senin (29/1), mengatakan Tiongkok
- Published in Berita
Tekan Biaya Logistik, Pemerintah Harus Percepat Pembangunan Infrastruktur
Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah perlu segera menyelesaikan pembangunan infrastruktur, khususnya di sektor transportasi. Dengan demikian, biaya logistik di Tanah Air bisa ditekan dan membuat harga barang kebutuhan masyarakat lebih terkendali. Pengamat Ekonomi, Didin S Damanhuri, mengungkapkan saat ini indeks logistik Indonesia tercatat paling rendah dibandingkan negara-negara berkembang yang ada di dunia. Hal itu berdampak
- Published in Berita
Penghapusan Pajak Kalog Harus Dibarengi Fasilitas Maksimal
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos, dan Logistik Indonesia (Asperindo) menyambut baik jika pemerintah sudah mengusulkan penghapusan pajak pertambahan nilai (PPN) 10 persen untuk angkutan barang kenggunakan kereta api logistik. Hanya saja hal tersbut menurut Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan DPP Asperindo Trian Yuserma perlu dibarengi dengan fasilitas angkutan yang maksimal.
- Published in Berita
Ekspor Tiga Komoditas Ini Harus Pakai Letter of Credit, Ini Kata Apindo
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Kementerian Perdagangan (Kemendag) memastikan kewajiban penggunaan letter of credit (L/C) untuk ekspor barang tertentu berlaku mulai Minggu (7/10/2018). Ini sesuai Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 94/2018 yang keluar (6/9/2018) dan berlaku 30 hari sejak diundangkan. Awalnya, aturan itu mewajibkan penggunaan L/C untuk ekspor empat komoditas, yakni mineral, batubara, minyak dan gas bumi,
- Published in Berita
OP Priok: Pemilik Barang Harus Berani Tolak Kutipan Jaminan Kontainer
Bisnis.com, JAKARTA – Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok menyatakan Kementerian Perhubungan sudah membuat regulasi sangat tegas yakni tidak memperkenankan adanya kutipan uang jaminan kontainer impor di seluruh pelabuhan Indonesia dengan alasan apapun, oleh karenanya pemilik barang seharusnya menolak jika ada kutipan itu. Kepala Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, Hermanta, mengungkapkan oleh karenanya pebisnis ataupun
- Published in Berita
Kadin: Pengendalian Ekspor Harus Hati-Hati
NDUSTRY.co.id – Jakarta, Para pelaku usaha meminta pemerintah untuk dapat berhati-hati dalam melakukan pengendalian impor karena dampaknya yang cukup luas. Langkah ini dilakukan menyusul konversi devisa hasil ekspor dalam upaya pengendalian gejolak nilai tukar rupiah. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Hubungan Internasional Shinta W. Kamdani mengatakan, pengendalian impor adalah
- Published in Berita
SCI: Harus Ada “Masterplan” Reformasi Logistik Nasional
Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga riset dan pendidikan independen, Supply Chain Indonesia, berpendapat reformasi logistik nasional harus dirumuskan dalam suatu dokumen perencanaan jangka panjang secara komprehensif dalam suatu rencana induk (masterplan). Chairman Supply Chain Indonesia (SCI) Setijadi menilai rencana induk ini harus merupakan rencana pembangunan terintegrasi antar sektor dan antar wilayah. “Program-program di dalamnya
- Published in Berita
Airlangga: Kawasan Industri Harus Sediakan Fasilitas Digital
Pemerintah telah menetapkan pengembangan kawasan industri terintegrasi sebagai salah satu langkah strategis untuk mendukung implementasi revolusi industri generasi keempat di Tanah Air. Kawasan industri berperan penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional melalui industrialisasi. Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto, menjelaskan, kawasan industri terpadu dengan penyediaan berbagai infrastruktur penunjang dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan.
- Published in Berita
