Pembangunan Jalur Kereta Api dari Penajam Paser Utama hingga Kutai Barat Tunggu Penyelesaian Pelabuhan
Jakarta — (suaracargo.com). Pembangunan jalur kereta api dari Kabupaten Penajam Paser Utama hingga Kabupaten Kutai Barat di Kalimantan Timur menunggu penyelesaian pembangunan pelabuhan terlebih dahulu. Head of Regional Corporate Affair PT Kereta Api Borneo M. Yadi Sabiannoor mengatakan, rencana pembangunan jalur kereta api yang dilakukan oleh perusahaan itu akan dimulai dengan membangun pelabuhan di
- Published in Berita
Jelang Lebaran: PBM Priok Antisipasi Lonjakan Arus Barang
JAKARTA — Perusahaan bongkar muat (PBM) di Pelabuhan Tanjung Priok berkomitmen meningkatkan layanan guna menjaga standar produktivitas bongkar muat barang dari dan ke kapal selama Ramadan. Ketua Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) DKI Jakarta Juswandi Kristanto mengatakan komitmen itu disampaikan kepada pelanggan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. “Kami imbau kepada seluruh PBM di
- Published in Berita
Antisipasi Arus Mudik Lebaran: Pembatasan Truk Besar Diperpanjang
JAKARTA — Kementerian Perhubungan membatasi operasional angkutan barang truk tiga sumbu atau lebih dan truk dengan jumlah berat yang diizinkan mencapai 14.000 kg lebih, pada H-4 sampai dengan H+4 masa arus mudik Lebaran tahun ini. Pembatasan tersebut lebih lama 1 hari jika dibandingkan dengan konsep awal yakni H-4 sampai dengan H+3. Sementara itu, operasional
- Published in Berita
GINSI Dukung CFS Center dengan Tarif Tunggal
JAKARTA (BeritaTrans.com) – Ketua BPD Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) DKI Capt. Subandi mendukung rencana Pelindo II membangun fasilitas Container Freight Station (CFS) center tapi harus dengan single tarif (tarif tunggal). Bincang-bincang dengan BeritaTrans.com Senin (22/5/2017) malam Subandi mengatakan kalau sudah dibangun CFS center mestinya penanganan barang impor berstatus Less than Container Load
- Published in Berita
Kemenhub Siapkan Sanksi bagi Pelanggar Aturan Jaminan Peti Kemas
Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perhubungan bakal menyiapkan aturan berupa sanksi bagi perusahaan pelayaran maupun penerima barang (consigne) yang tidak mematuhi aturan penerapan jaminan peti kemas. Kemenhub juga meminta Otoritas Pelabuhan maupun Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) mengawasi implemtasi aturan jaminan peti kemas impor sebagaimana diatur melalui Surat Edaran Dirjen Hubla Kemenhub No. UM.003/40/II/DJPL-17
- Published in Berita
Perdagangan Internasional
Oleh: Dr. Zaroni, CISCP., CFMP. Head of Consulting Division | Supply Chain Indonesia Menjalankan bisnis di lingkungan global menuntut pemahaman yang baik mengenai isu internasional. Saat ini pelaku bisnis dapat menembus pasar internasional melalui perdagangan on-line atau e-commerce. Dengan penggunaan platform e-commerce, para pelaku bisnis di tanah air dapat memasarkan produk-produknya ke pasar yang lebih luas
- Published in Artikel SupplyChain
DPP INSA Pertanyakan Pengenaan PBBKB atas Penggunaan Bahan Bakar Kapal
JAKARTA (BeritaTrans.com) – Ketua Umum DPP Indonesian National Shipowners’ Assocation (INSA) Johnson W. Sutjipto mempertanyakan pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) terhadap penggunaan bahan bakar kapal sebesar 7,5%. Johnson mengatakan Senin (22/5/2017), PBBKB tersebut didasarkan pada UU No. 28 Tahun 2009 terkait subsidi BBM. Dia mengatakan PBBKB mestinya tidak dikenakan pada penggunaan
- Published in Berita
Angkutan Laut: Otoritas Awasi Beleid Jaminan Kontainer
JAKARTA — Kementerian Perhubungan menginstruksikan Otoritas Pelabuhan serta Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan mengawasi implementasi beleid penerapan jaminan kontainer. Direktur Lalu Lintas Angkutan Laut Kemenhub Bay M. Hasani mengatakan instruksi itu menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub No. UM.003/40/II/DJPL-17 tentang Penerapan Jaminan Peti Kemas. Dalam SE itu diatur beberapa mekanisme penerapan
- Published in Berita
GINSI: Apresiasi Penghapusan Uang Jaminan Petikemas
JAKARTA (BeritaTrans.com) – Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) mengapresiasi kebijakan pemerintah menghapus uang jaminan kontainer. “Uang jaminan kontainer yang dipraktekan selama ini sangat membebani pemilik barang karena pengembaliannya makan waktu lama,” kata Ketua BPD GINSI DKI, Capt. Subandi, Minggu (21/5/2017). Selain itu uang jaminan tersebut juga berpotensi tidak kembali jika perusahaan pelayarannya
- Published in Berita
Sistem Logistik Nasional: ALFI-RI Butuh Cetak Biru Baru
JAKARTA — Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) menilai pemerintah membutuhkan cetak biru baru selain Sistem Logistik Nasional untuk mengembangkan pesawat kargo udara guna meningkatkan volume dan merangsang pertumbuhan logistik. Yukki Nugrahawan Hanafi, Ketua Umum DPP ALFI, mengatakan saat ini tidak banyak maskapai nasional yang memiliki pesawat kargo. Penumpang masih menjadi prioritas maskapai penerbangan nasional,
- Published in Berita
