e-Logistics Contract

Konsep pengembangan tanggung jawab pelaku usaha dalam pelaksanaan e-Logistics terkait dengan upaya pengembangan logistik nasional, adalah, dicantumkannya legal audit sebagai norma hukum dalam perjanjian (e-Logistics Contract) dan Regulasi Pos untuk menjamin autheticity, authoryty, valid, integrity, confidential, availability, dan non-repudition atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Konsep ini sejalan dengan upaya untuk mewujudkan hak asasi manusia (HAM) di bidang privacy right sebagaimana telah diterapkan oleh para pelaku usaha Pos di Jerman dan di Swiss.

Pelaksanaan e-Logistics contract berbasis secured connection, trustworthy, dan efesien, dapat berkontribusi dalam mewujudkan pengembangan Sislognas yang terintegrasi dalam konektivitas domestik, regional, dan global, guna meningkatkan daya saing nasional dan kesejahteraan sosial (locally integrated, globally connected for national competitiveness and social welfare).

Penulis:

Dr. Dhanang Widijawan, S.H., M.H.