Kementerian Keuangan
Kementerian Keuangan
Tahun | Judul | Tentang | Jenis Peraturan |
---|---|---|---|
2024 | No. 71 Tahun 2024 (421.3 KiB, 58 hits) | Pengenaan Bea Masuk Antidumping terhadap Impor Produk H Section dan I Section dari Republik Rakyat Tiongkok | Peraturan Menteri Keuangan |
2024 | No. 11 Tahun 2024 (3.6 MiB, 104 hits) | Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/Pmk.04/2022 Tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea | Peraturan Menteri Keuangan |
2023 | No. 111 Tahun 2023 (1.2 MiB, 294 hits) | Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak Atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman | Peraturan Menteri Keuangan |
2023 | No. 102 Tahun 2023 (1.8 MiB, 634 hits) | Tata Cara Penyampaian, Pencantuman, dan Penghapusan Ketentuan Tata Niaga Post Border pada Sistem Indonesia National Single Window | Peraturan Menteri Keuangan |
2023 | No. 96 Tahun 2023 (6.9 MiB, 462 hits) | Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak Atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman | Peraturan Menteri Keuangan |
2023 | No. 71 Tahun 2023 (998.6 KiB, 394 hits) | Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar | Peraturan Menteri Keuangan |
2023 | No. 35 Tahun 2023 (314.4 KiB, 519 hits) | Tata Cara Penyerahan Surat Keterangan Asal dan/atau Deklarasi Asal Barang dalam Rangka Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional | Peraturan Menteri Keuangan |
2022 | No. 216/PMK.04/2022 (1.5 MiB, 494 hits) | Monitoring dan Evaluasi terhadap Penerima Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat dan Penerima Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor | Peraturan Menteri Keuangan |
2022 | No. 214/PMK.012/2022 (342.3 KiB, 168 hits) | Pengelolaan Indonesia National Single Window dan Penyelenggaraan Sistem Indonesia National Single Window | Peraturan Menteri Keuangan |
2020 | No. 82/PMK.04/2020 (3.8 MiB, 196 hits) | Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Perdagangan Bebas ASEAN-Hong Kong, Republik Rakyat Tiongkok | Peraturan Menteri Keuangan |
2020 | No. 80/PMK.04/2020 (12.3 MiB, 212 hits) | Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia | Peraturan Menteri Keuangan |
2020 | No. 45/PMK.04/2020 (9.4 MiB, 197 hits) | Tata Cara Penyerahan Surat Keterangan Asal atau Invoice Declaration Beserta Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian Surat Keterangan Asal dalam Rangka Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional Selama Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) | Peraturan Menteri Keuangan |
2020 | No. 34/PMK.04/2020 (3.6 MiB, 304 hits) | Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai Serta Perpajakan atas Impor Barang untuk Keperluan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) | Peraturan Menteri Keuangan |
2020 | No. 28/PMK.03/2020 (4.0 MiB, 232 hits) | Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang & Jasa yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 | Peraturan Menteri Keuangan |
2020 | No. 17/PMK.010/2020 (unknown, 0 hits) | Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor | Peraturan Menteri Keuangan |
2019 | No. 11/PMK.04/2019 (1.3 MiB, 799 hits) | Pencabutan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional | Peraturan Menteri Keuangan |
2019 | No. 11/PMK.04/2019 (1.5 MiB, 746 hits) | Pencabutan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional | Peraturan Menteri Keuangan |
2019 | No. 31/PMK.010/2019 (92.7 KiB, 793 hits) | Pencabutan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce) | Peraturan Menteri Keuangan |
2019 | No. 21/PMK.04/2019 (111.7 KiB, 833 hits) | Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan No. 145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor | Peraturan Menteri Keuangan |
2018 | No. 28/PMK.04/2018 (339.9 KiB, 1,114 hits) | Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 272/PMK.04/2015 tentang Pusat Logistik Berikat | Peraturan Menteri Keuangan |
2018 | No. 17 /PMK. 010/2018 (498.2 KiB, 1,122 hits) | Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor | Peraturan Menteri Keuangan |
2017 | No. 213/PMK. 010/2017 (3.2 MiB, 983 hits) | Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor | Peraturan Menteri Keuangan |
2017 | No. 6/PMK. 010/2017 (29.6 MiB, 717 hits) | Penetapan Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor | Peraturan Menteri Keuangan |
2016 | No. PER-20/BC/2016 (2.3 MiB, 7,840 hits) | Perubahan Ketiga atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-22/BC/2009 tentang Pemberitahuan Pabean Impor | Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai |
2016 | No. PER-16/BC/2016 (852.5 KiB, 5,803 hits) | Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai | Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai |
2016 | No. PER-12/BC/2016 (unknown, 699 hits) | Pemeriksaan Fisik Barang Impor | Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai |
2016 | No. 86/PMK.04/2016 (644.0 KiB, 904 hits) | Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.04/2008 tentang Pemungutan Bea Keluar | Peraturan Menteri Keuangan |
2016 | No. 35/PMK.010/2016 (396.9 KiB, 857 hits) | Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor | Peraturan Menteri Keuangan |
2016 | No. PER-03/BC/2016 (1.3 MiB, 1,382 hits) | Tata Laksana Pengeluaran Barang Impor dari Pusat Logistik Berikat untuk Diimpor untuk Dipakai | Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai |
2016 | No. PER-02/BC/2016 (775.6 KiB, 1,041 hits) | Tata Laksana Pengeluaran Barang Impor dari Kawasan Pabean untuk Ditimbun di Pusat Logistik Berikat | Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai |
2016 | No. PER-01/BC/2016 (964.0 KiB, 946 hits) | Tata Laksana Pusat Logistik Berikat | Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai |
2015 | No. 272/PMK.04/2015 (941.2 KiB, 1,046 hits) | Pusat Logistik Berikat | Peraturan Menteri Keuangan |
2015 | No. 268/PMK. 03/2015 (3.4 MiB, 945 hits) | Tata Cara Pemberian Fasilitas Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis dan Tata Cara Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Telah Dibebaskan serta Pengenaan Sanksi | Peraturan Menteri Keuangan |
2015 | No.141/PMK.03/2015 (584.7 KiB, 977 hits) | Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 | Peraturan Menteri Keuangan |
2013 | No. 175/PMK.011/2013 (9.6 MiB, 860 hits) | Perubahan Ketiga atas Peraturan Manteri Keuangan Nomor 154/PMK.2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain | Peraturan Menteri Keuangan |
2013 | No. 38/PMK.011/2013 (1.1 MiB, 882 hits) | Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak | Peraturan Menteri Keuangan |
2011 | No. 142/PMK.04/2011 (141.5 KiB, 904 hits) | Impor Sementara | Peraturan Menteri Keuangan |
2011 | No. 29/PMK.011/2011 (1.2 MiB, 930 hits) | Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Penyerahan Minyak Goreng Sawit Curah di Dalam Negeri untuk Tahun Anggaran 2011 | Peraturan Menteri Keuangan |
2011 | No. 148/PMK.04/2011 (105.1 KiB, 886 hits) | Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor | Peraturan Menteri Keuangan |
2009 | No. 246/PMK.011/2009 (47.3 KiB, 830 hits) | Pencabutan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.011/2008 tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Penyerahan Minyak Goreng Sawit di Dalam Negeri Untuk Tahun Anggaran 2009 | Peraturan Menteri Keuangan |
2009 | No. 19/PMK.011/2009 (331.7 KiB, 879 hits) | Penetapan Tarif Bea Masuk atas Barang Ompor Produk-produk Tertentu | Peraturan Menteri Keuangan |
2009 | No. 101/PMK.011/2009 (183.5 KiB, 912 hits) | Penetapan Tarif Bea Masuk atas Impor Produk-produk Susu Tertentu | Peraturan Menteri Keuangan |
2009 | No. 158/PMK.02/2009 (534.2 KiB, 986 hits) | Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Pengadaan Cadangan Beras Pemerintah Tahun Anggaran 2009 | Peraturan Menteri Keuangan |
2008 | No. 231/PMK.011/2008 (97.7 KiB, 875 hits) | Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Penyerahan Minyak Goreng Sawit di Dalam Negeri untuk Tahun Anggaran 2009 | Peraturan Menteri Keuangan |
2008 | No. 145/PMK.011/2008 (1.9 MiB, 906 hits) | Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan oleh Industri Pengolahan Susu untuk Tahun Anggaran 2008 | Peraturan Menteri Keuangan |
2008 | No. 01/PMK.011/2008 (194.2 KiB, 849 hits) | Penetapan Tarif Bea Masuk atas Impor Kacang Kedelai | Peraturan Menteri Keuangan |
2008 | No. 15/PMK.011/2008 (89.7 KiB, 840 hits) | Pajak Pertambahan Nilai Dibayar oleh Pemerintah atas Penyerahan Minyak Goreng dalam Kemasan di Dalam Negeri | Peraturan Menteri Keuangan |