Kementerian Keuangan
Kementerian Keuangan
Tahun | Judul | Tentang | Jenis Peraturan |
---|---|---|---|
2024 |
| Petunjuk Pelaksanaan Angkut Terus atau Angkut Lanjut Barang Ekspor | Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai |
2024 |
| Pemberitahuan Pabean Ekspor | Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai |
2024 |
| Pemberitahuan Pabean dalam rangka Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang Telah Ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas | Peraturan Menteri Keuangan |
2024 |
| Pengenaan Bea Masuk Antidumping terhadap Impor Produk H Section dan I Section dari Republik Rakyat Tiongkok | Peraturan Menteri Keuangan |
2024 |
| Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/Pmk.04/2022 Tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea | Peraturan Menteri Keuangan |
2023 |
| Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak Atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman | Peraturan Menteri Keuangan |
2023 |
| Tata Cara Penyampaian, Pencantuman, dan Penghapusan Ketentuan Tata Niaga Post Border pada Sistem Indonesia National Single Window | Peraturan Menteri Keuangan |
2023 |
| Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak Atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman | Peraturan Menteri Keuangan |
2023 |
| Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar | Peraturan Menteri Keuangan |
2023 |
| Tata Cara Penyerahan Surat Keterangan Asal dan/atau Deklarasi Asal Barang dalam Rangka Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional | Peraturan Menteri Keuangan |
2022 |
| Monitoring dan Evaluasi terhadap Penerima Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat dan Penerima Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor | Peraturan Menteri Keuangan |
2022 |
| Pengelolaan Indonesia National Single Window dan Penyelenggaraan Sistem Indonesia National Single Window | Peraturan Menteri Keuangan |
2020 |
| Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Perdagangan Bebas ASEAN-Hong Kong, Republik Rakyat Tiongkok | Peraturan Menteri Keuangan |
2020 |
| Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia | Peraturan Menteri Keuangan |
2020 |
| Tata Cara Penyerahan Surat Keterangan Asal atau Invoice Declaration Beserta Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian Surat Keterangan Asal dalam Rangka Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional Selama Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) | Peraturan Menteri Keuangan |
2020 |
| Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai Serta Perpajakan atas Impor Barang untuk Keperluan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) | Peraturan Menteri Keuangan |
2020 |
| Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang & Jasa yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 | Peraturan Menteri Keuangan |
2020 |
| Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor | Peraturan Menteri Keuangan |
2019 |
| Pencabutan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional | Peraturan Menteri Keuangan |
2019 |
| Pencabutan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional | Peraturan Menteri Keuangan |
2019 |
| Pencabutan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce) | Peraturan Menteri Keuangan |
2019 |
| Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan No. 145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor | Peraturan Menteri Keuangan |
2018 |
| Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 272/PMK.04/2015 tentang Pusat Logistik Berikat | Peraturan Menteri Keuangan |
2018 |
| Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor | Peraturan Menteri Keuangan |
2017 |
| Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor | Peraturan Menteri Keuangan |
2017 |
| Penetapan Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor | Peraturan Menteri Keuangan |
2016 |
| Perubahan Ketiga atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-22/BC/2009 tentang Pemberitahuan Pabean Impor | Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai |
2016 |
| Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai | Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai |
2016 |
| Pemeriksaan Fisik Barang Impor | Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai |
2016 |
| Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.04/2008 tentang Pemungutan Bea Keluar | Peraturan Menteri Keuangan |
2016 |
| Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor | Peraturan Menteri Keuangan |
2016 |
| Tata Laksana Pengeluaran Barang Impor dari Pusat Logistik Berikat untuk Diimpor untuk Dipakai | Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai |
2016 |
| Tata Laksana Pengeluaran Barang Impor dari Kawasan Pabean untuk Ditimbun di Pusat Logistik Berikat | Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai |
2016 |
| Tata Laksana Pusat Logistik Berikat | Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai |
2015 |
| Pusat Logistik Berikat | Peraturan Menteri Keuangan |
2015 |
| Tata Cara Pemberian Fasilitas Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis dan Tata Cara Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Telah Dibebaskan serta Pengenaan Sanksi | Peraturan Menteri Keuangan |
2015 |
| Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 | Peraturan Menteri Keuangan |
2013 |
| Perubahan Ketiga atas Peraturan Manteri Keuangan Nomor 154/PMK.2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain | Peraturan Menteri Keuangan |
2013 |
| Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak | Peraturan Menteri Keuangan |
2011 |
| Impor Sementara | Peraturan Menteri Keuangan |
2011 |
| Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Penyerahan Minyak Goreng Sawit Curah di Dalam Negeri untuk Tahun Anggaran 2011 | Peraturan Menteri Keuangan |
2011 |
| Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor | Peraturan Menteri Keuangan |
2009 |
| Pencabutan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.011/2008 tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Penyerahan Minyak Goreng Sawit di Dalam Negeri Untuk Tahun Anggaran 2009 | Peraturan Menteri Keuangan |
2009 |
| Penetapan Tarif Bea Masuk atas Barang Ompor Produk-produk Tertentu | Peraturan Menteri Keuangan |
2009 |
| Penetapan Tarif Bea Masuk atas Impor Produk-produk Susu Tertentu | Peraturan Menteri Keuangan |
2009 |
| Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Pengadaan Cadangan Beras Pemerintah Tahun Anggaran 2009 | Peraturan Menteri Keuangan |
2008 |
| Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Penyerahan Minyak Goreng Sawit di Dalam Negeri untuk Tahun Anggaran 2009 | Peraturan Menteri Keuangan |
2008 |
| Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan oleh Industri Pengolahan Susu untuk Tahun Anggaran 2008 | Peraturan Menteri Keuangan |
2008 |
| Penetapan Tarif Bea Masuk atas Impor Kacang Kedelai | Peraturan Menteri Keuangan |
2008 |
| Pajak Pertambahan Nilai Dibayar oleh Pemerintah atas Penyerahan Minyak Goreng dalam Kemasan di Dalam Negeri | Peraturan Menteri Keuangan |