UNDANG-UNDANG
TAHUN | Nomor | Tentang | Jenis Peraturan |
---|---|---|---|
2024 | UU No. 1/2024 (2.1 MiB, 166 hits) | Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik | Undang-Undang |
2022 | UU No. 24/2022 (488.6 KiB, 72 hits) | Pengesahan Regional Comprehensive Economic Partnership Agredment (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional) | Undang-Undang |
2022 | UU No. 2/2022 (686.7 KiB, 161 hits) | Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan | Undang-Undang |
2021 | UU No. 4/2021 (167.4 KiB, 135 hits) | Pengesahan Asean Agreement on Electronic Commerce (Persetujuan Asean Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) | Undang-Undang |
2020 | UU No. 1/2020 (136.0 KiB, 339 hits) | Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia | Undang-Undang |
2016 | UU No. 7/2016 (496.0 KiB, 1,491 hits) | Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam | Undang-Undang |
2009 | UU No. 38/2009 (63.7 KiB, 1,237 hits) | Pos | Undang-Undang |
2009 | UU No. 22/2009 (627.2 KiB, 1,732 hits) | Lalu Lintas dan Angkutan Jalan | Undang-Undang |
2009 | UU No. 1/2009 (518.5 KiB, 1,819 hits) | Penerbangan | Undang-Undang |
2009 | No. 18 Tahun 2009 (42.3 KiB, 921 hits) | Peternakan dan Kesehatan Hewan | Undang-Undang |
2008 | No. 11 Tahun 2008 (159.8 KiB, 1,014 hits) | Informasi dan Transaksi Elektronik | Undang-Undang |
2008 | UU No. 17/2008 (653.4 KiB, 1,218 hits) | Pelayaran | Undang-Undang |
2007 | UU No. 39/2007 (195.4 KiB, 7,091 hits) | Perubahan atas Undang-Undang No. 11/1995 tentang Cukai | Undang-Undang |
2006 | No. 9 Tahun 2006 (106.2 KiB, 1,039 hits) | Sistem Resi Gudang | Undang-Undang |
2006 | Nomor 17 Tahun 2006 (256.4 KiB, 13,584 hits) | Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan | Undang-Undang |
2000 | UU No. 36/2000 (54.0 KiB, 2,621 hits) | Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1/2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang | Undang-Undang |
1995 | UU No. 10/1995 (259.1 KiB, 3,784 hits) | Kepabeanan | Undang-Undang |
PERATURAN PEMERINTAH
PP No. 50 Tahun 2022 (12.8 MiB, 93 hits) PP No. 3 Tahun 2022 (129.3 KiB, 97 hits) PP No. 2 Tahun 2022 (116.4 KiB, 103 hits) No. 109 Tahun 2021 (4.6 MiB, 146 hits) PP No. 31 Tahun 2021 (9.2 MiB, 307 hits) PP No. 41 Tahun 2021 (3.4 MiB, 287 hits) PP No. 40 Tahun 2021 (5.4 MiB, 281 hits) PP No. 29 Tahun 2021 (5.3 MiB, 219 hits) PP No. 28 Tahun 2021 (12.6 MiB, 514 hits) No. 12 Tahun 2020 (451.8 KiB, 247 hits) No. 1 Tahun 2020 (389.5 KiB, 227 hits) No. 23 Tahun 2020 (1.1 MiB, 208 hits) No. 5 Tahun 2020 (195.0 KiB, 331 hits) No. 1 Tahun 2020 (389.5 KiB, 278 hits) No. 50 Tahun 2019 (637.2 KiB, 754 hits) No. 43 Tahun 2019 (287.7 KiB, 705 hits) No. 39 Tahun 2019 (389.3 KiB, 667 hits) No. 34 Tahun 2019 (199.5 KiB, 744 hits) No. 33 Tahun 2019 (224.6 KiB, 688 hits) No. 2 Tahun 2017 (499.1 KiB, 894 hits) No. 17 Tahun 2017 (298.6 KiB, 952 hits) No. 28 Tahun 2017 (1.1 MiB, 1,166 hits) No. 6 Tahun 2017 (364.7 KiB, 838 hits) No. 20 Tahun 2017 (203.1 KiB, 876 hits) No. 61 Tahun 2016 (442.9 KiB, 897 hits) No. 13 Tahun 2016 (139.6 KiB, 820 hits) PP No. 74/2015 (244.7 KiB, 1,499 hits) PP No. 69/2015 (203.1 KiB, 951 hits) PP No. 64/2015 (209.4 KiB, 1,044 hits) PP No. 11/2015 (5.4 MiB, 994 hits) PP No. 10/2014 (195.6 KiB, 656 hits) PP No. 74/2014 (2.3 MiB, 1,519 hits) PP No. 79/2013 (499.0 KiB, 1,697 hits) PP No. 43/2013 (139.8 KiB, 735 hits) PP No. 9/2013 (311.9 KiB, 1,048 hits) PP No. 6/2013 (273.6 KiB, 947 hits) PP No. 40/2012 (238.7 KiB, 898 hits) PP No. 37/2011 (715.1 KiB, 1,019 hits) PP No. 32/2011 (209.2 KiB, 631 hits) PP No. 5/2011 (33.6 KiB, 1,361 hits) PP No. 22/2010 (56.6 KiB, 1,074 hits) PP No. 20/2010 (5.4 MiB, 1,085 hits) PP No. 5/2010 (1.6 MiB, 1,118 hits) PP No. 3/2009 (65.8 KiB, 1,044 hits) PP No. 46/2007 (209.3 KiB, 1,731 hits) PP No. 51/2002 (111.3 KiB, 1,982 hits)
Tahun Nomor Tentang Jenis Peraturan
2022 Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Peraturan Pemerintah
2022 Pemberian Fasilitas Pembebasan dari Pengenaan Bea Meterai Peraturan Pemerintah
2022 Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2014 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api Peraturan Pemerintah
2021 Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Transportasi Darat Selama Masa Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Surat Edaran
2021 Penyelenggaraan Bidang Pelayaran Peraturan Pemerintah
2021 Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Peraturan Pemerintah
2021 Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus Peraturan Pemerintah
2021 Penyelenggaraan Bidang Perdagangan Peraturan Pemerintah
2021 Penyelenggaraan Bidang Perindustrian Peraturan Pemerintah
2020 Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus Peraturan Pemerintah
2020 Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus Peraturan Pemerintah
2020 Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional Peraturan Pemerintah
2020 Sistem Informasi Perdagangan Peraturan Pemerintah
2020 Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus Peraturan Pemerintah
2019 Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu Serta Penyerahan dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Peraturan Pemerintah
2019 Kebijakan Dasar Pembiayan Ekspor Nasional Peraturan Pemerintah
2019 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Kepabeanan Peraturan Pemerintah
2019 Perdagangan Perbatasan Peraturan Pemerintah
2019 Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemilik Gudang yang Tidak Melakukan Pendaftaran Gudang Peraturan Pemerintah
2017 Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Peraturan Pemerintah
2017 Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional Peraturan Pemerintah
2017 Pembudidayaan Ikan Peraturan Pemerintah
2017 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian Peraturan Pemerintah
2017 Pengendalian Impor atau Ekspor Barang yang Diduga Merupakan atau Berasal dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual Peraturan Pemerintah
2016 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api Peraturan Pemerintah
2016 Perusahaan Umum Perum BULOG Peraturan Pemerintah
2015 Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Kepelabuhanan Tertentu kepada Perusahaan Angkutan Laut yang Melakukan Kegiatan Angkutan Laut Luar Negeri Peraturan Pemerintah
2015 Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Peraturan Pemerintah
2015 Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan Peraturan Pemerintah
2015 Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan Peraturan Pemerintah
2014 Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Lembaga Pelaksana Penjaminan Resi Gudang Peraturan Pemerintah
2014 Angkutan Jalan Peraturan Pemerintah
2013 Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Peraturan Pemerintah
2013 Perubahan Kedua atas PP No. 15 Th. 2005 tentang Jalan Tol Peraturan Pemerintah
2013 Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Indonesia Peraturan Pemerintah
2013 Pemberdayaan Peternak Peraturan Pemerintahan
2012 Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara Peraturan Pemerintahan
2011 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Peraturan Pemerintah
2011 Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas Peraturan Pemerintah
2011 Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 46/2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Peraturan Pemerintah
2010 Perlindungan Lingkungan Maritim Peraturan Pemerintah
2010 Angkutan Diperairan Peraturan Pemerintah
2010 Kenavigasian Peraturan Pemerintah
2009 Pengawasan Pengangkutan Barang Tertentu dalam Daerah Pabean Peraturan Pemerintah
2007 Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Peraturan Pemerintah
2002 Perkapalan Peraturan Pemerintah
PERATURAN PRESIDEN
TAHUN | Nomor | Tentang | Jenis Peraturan |
---|---|---|---|
2023 | Perpres Nomor 43 Tahun 2023 (365.7 KiB, 64 hits) | Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab (Comprehensive Economic Partnership Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United Arab Emirates) | Peraturan Presiden |
2023 | Perpres Nomor 17 Tahun 2023 (1.1 MiB, 143 hits) | Percepatan Transformasi Digital di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | Peraturan Presiden |
2023 | Perpres Nomor 3 Tahun 2023 (227.9 KiB, 102 hits) | Pengesahan Asean Trade in Services Agreement (Persetujuan Perdagangan Jasa Asean) | Peraturan Presiden |
2022 | Perpres Nomor 34 Tahun 2022 (252.4 KiB, 130 hits) | Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia | Peraturan Presiden |
2022 | Lampiran Perpres Nomor 34 Tahun 2022 (12.1 MiB, 135 hits) | Lampiran Peraturan Presiden No. 34 Tahun 2022 | Peraturan Presiden |
2021 | Perpres Nomor 27 Tahun 2021 (1.3 MiB, 175 hits) | Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan | Peraturan Presiden |
2020 | Perpres No. 58 Tahun 2020 (177.9 KiB, 247 hits) | Penataan dan Penyederhanaan Perizinan Impor | Peraturan Presiden |
2020 | Perpres No. 34/2020 (128.3 KiB, 240 hits) | Persetujuan Perdagangan Bebas ASEAN-Hong Kong, Republik Rakyat Tiongkok | Peraturan Presiden |
2020 | Lampiran Inpres No. 5 Tahun 2020 (2.7 MiB, 217 hits) | Lampiran Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2020 | Instruksi Presiden |
2020 | Inpres No. 5 Tahun 2020 (688.8 KiB, 254 hits) | Penataan Ekosistem Logistik Nasional | Instruksi Presiden |
2019 | Inpres No. 7/2019 (1.1 MiB, 460 hits) | Percepatan Kemudahan Berusaha | Instruksi Presiden |
2018 | Perpres No. 132/2018 (8.9 MiB, 783 hits) | Protokol 7 Sistem Transit Kepabeanan | Peraturan Presiden |
2018 | Perpres No. 44/2018 (279.1 KiB, 1,020 hits) | Indonesia National Single Window | Peraturan Presiden |
2017 | Perpres No. 85/2017 (15.6 MiB, 736 hits) | Pasal Persetujuan Korporasi Islam untuk Asuransi Investasi dan Kredit Ekspor | Peraturan Presiden |
2017 | Perpres No. 74/2017 (3.3 MiB, 927 hits) | Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (Road Map E-Commerce) | Peraturan Presiden |
2017 | Perpres No. 70/2017 (215.3 KiB, 762 hits) | Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan | Peraturan Presiden |
2016 | Perpres No. 2/2016 (1.5 MiB, 1,003 hits) | Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis Milik Negara | Peraturan Presiden |
2016 | Perpres No. 23/2016 (1.8 MiB, 1,056 hits) | Persetujuan Transportasi Laut antara Pemerintah Negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok | Peraturan Presiden |
2015 | Perpres No. 106/2015 (2.0 MiB, 2,300 hits) | Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di Laut | Peraturan Presiden |
2015 | Perpres No. 40/2015 (222.6 KiB, 1,622 hits) | Kementerian Perhubungan | Peraturan Presiden |
2015 | Perpres No. 41/2015 (232.1 KiB, 968 hits) | Kementerian Badan Usaha Milik Negara | Peraturan Presiden |
2012 | Perpres No. 26/2012 (58.1 KiB, 4,280 hits) | Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional | Peraturan Presiden |
2012 | Lampiran Perpres No. 26/2012 (347.2 KiB, 876 hits) | Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional-BAB 1 Pendahuluan | Peraturan Presiden |
2012 | Lampiran Perpres No. 26/2012 (931.5 KiB, 11,421 hits) | Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional-BAB 2 Perkembangan dan Permasalahan Logistik Nasional | Peraturan Presiden |
2012 | Lampiran Perpres No. 26/2012 (848.2 KiB, 4,206 hits) | Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional-BAB 3 Kondisi yang Diharapkan dan Tantangannya | Peraturan Presiden |
2012 | Lampiran Perpres No. 26/2012 (153.0 KiB, 4,508 hits) | Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional-BAB 4 Strategi dan Program | Peraturan Presiden |
2012 | Lampiran Perpres No. 26/2012 (878.3 KiB, 1,734 hits) | Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional-BAB 5 Peta Panduan dan Rencana Aksi | Peraturan Presiden |
2012 | Lampiran Perpres No. 26/2012 (81.8 KiB, 7,082 hits) | Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional-BAB 6 Penutup dan Tindak Lanjut | Peraturan Presiden |
2011 | Lampiran Perpres No 32 Tahun 2011 (876.0 KiB, 919 hits) | Manterplan Pecepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 | Peraturan Presiden |
2010 | Perpres No. 54 Tahun 2010 (522.2 KiB, 893 hits) | Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | Peraturan Presiden |
2009 | Perpres No. 61 Tahun 2009 (293.8 KiB, 1,099 hits) | Kepelabuhanan | Peraturan Presiden |
1999 | Perpres No. 82 Tahun 1999 (308.9 KiB, 851 hits) | Angkutan di Perairan | Peraturan Presiden |
PERATURAN GUBERNUR
Tahun | Nomor | Tentang | Jenis Peraturan |
---|---|---|---|
2018 | No. 77 Tahun 2018 (3.2 MiB, 995 hits) | Pembatasan Lalu Lintas Ganjil Genap Selama Asian Games 2018 | Peraturan Gubernur |
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
Tahun | Nomor | Tentang | Jenis Peraturan |
---|---|---|---|
2023 | No. 7 Tahun 2023 (1.1 MiB, 0 hits) | Tarif Angkutan Laut Perintis | Peraturan Menteri Perhubungan |
2022 | No. KP-DRJD 8298 Tahun 2023, No. SKB/218/XII/2023, No. 19/PKS/Db/2023 (1.7 MiB, 0 hits) | Pengaturan Lalu Lintas Jalan Serta Penyeberangan Selama Masa Arus Mudik dan Arus Balik Angkutan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 | Surat Keputusan Bersama Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Direktur Jenderal Bina Marga |
2022 | No. 40 Tahun 2022 (249.8 KiB, 151 hits) | Pengaturan Operasional Angkutan Barang pada Masa Arus Mudik dan Arus Balik Selama Angkutan Lebaran Tahun 2022 (1443 Hijriah) | Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Darat |
2021 | AJ.201/4/14/DRJD/2021 (927.2 KiB, 124 hits) | Pengalihan Arus Lalu Lintas Mobil Barang Masa Natal Tahun 2021 | Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat |
2021 | No. 109 Tahun 2021 (4.6 MiB, 146 hits) | Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Transportasi Darat Selama Masa Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) | Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Darat |
2021 | No. 59 Tahun 2021 (7.8 MiB, 394 hits) | Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan | Peraturan Menteri Perhubungan |
2021 | No. 13 Tahun 2021 (6.3 MiB, 162 hits) | Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) | Peraturan Menteri Perhubungan |
2020 | No. 10 Tahun 2020 (1.4 MiB, 408 hits) | Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di Jalan dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan | Peraturan Menteri Perhubungan |
2020 | No. 32 Tahun 2020 (716.9 KiB, 290 hits) | Petunjuk Operasional Transportasi Udara untuk Pelaksanaan Pembatasan Perjalanan Orang dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) | Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Udara |
2020 | No. 21 Tahun 2020 (612.5 KiB, 434 hits) | Petunjuk Operasional Transportasi Laut untuk Pelaksanaan Pembatasan Perjalanan Orang dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) | Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut |
2020 | HK.201/1/2/DRJD/2020 (3.4 MiB, 375 hits) | Petunjuk Operasional Transportasi Darat untuk Pelaksanaan Pembatasan Perjalanan Orang dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) | Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Darat |
2020 | UM.006/A.218/DJKA/20 (1.3 MiB, 233 hits) | Petunjuk Operasional Transportasi Perkeretaapian untuk Pelaksanaan Pembatasan Perjalanan Orang dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) | Surat Edaran Direktur Jenderal Perkeretaapian |
2020 | SK. 108 BPTJ Tahun 2020 (2.2 MiB, 263 hits) | Petunjuk Teknis Pengendalian Transportasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) | Surat Peraturan Kepala Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi |
2020 | UM.002/5/18/DRJU.KUM-2020 (665.2 KiB, 356 hits) | Pengendalian Transportasi Udara Selama Masa Mudik Idul Fitri 1441 H | Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat |
2020 | No. 25 Tahun 2020 (352.5 KiB, 313 hits) | Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) | Peraturan Menteri Perhubungan |
2020 | No. 71 Tahun 2020 (5.9 MiB, 345 hits) | Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar | Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta |
2020 | AJ.007/2/17/DRJD/2020 (860.4 KiB, 506 hits) | Toleransi Sanksi Kelebihan Muatan Angkutan Barang Pokok dan Barang Penting | Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat |
2020 | No. 18 Tahun 2020 (9.0 MiB, 257 hits) | Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) | Peraturan Menteri Perhubungan |
2020 | No. 17 Tahun 2020 (618.8 KiB, 238 hits) | Pesawat Konfigurasi Penumpang yang Digunakan untuk Mengangkut Kargo di Dalam Kabin Penumpang (Passenger Compartment) | Surat Edaran Menteri Perhubungan |
2020 | PL. 001/1/4 Phb 2020 (520.5 KiB, 265 hits) | Operasionalisasi Bandar Udara, Pelabuhan, dan Prasarana Transportasi Lainnya | Surat Menteri Perhubungan |
2020 | AJ.403/1/1/DRJD/2020 (624.6 KiB, 0 hits) | Penertiban Dimensi Kendaraan Bermotor Angkutan Curah | Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat |
2019 | No. 21 Tahun 2019 (674.3 KiB, 897 hits) | Pengawasan Terhadap Mobil Barang atas Pelanggaran Muatan Lebih (Over Loading) dan/atau Pelanggaran Ukuran Lebih (Over Dimension) | Surat Edaran Menteri Perhubungan |
2019 | No. PM 60 Tahun 2019 (8.8 MiB, 1,975 hits) | Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan | Peraturan Menteri Perhubungan |
2019 | No. PM 37 Tahun 2019 (355.4 KiB, 1,781 hits) | Pengaturan Lalu Lintas pada Masa Angkutan Lebaran Tahun 2019 | Peraturan Menteri Perhubungan |
2018 | No. PM 115 Tahun 2018 - (2.1 MiB, 939 hits) | Pengaturan Lalu Lintas Operasional Mobil Barang Selama Masa Angkutan Natal Tahun 2018 dan Tahun Baru 2019 | Peraturan Menteri Perhubungan |
2018 | No. PM 34 Tahun 2018 (796.3 KiB, 983 hits) | Pengaturan Lalu Lintas pada Masa Angkutan Lebaran Tahun 2018 | Peraturan Menteri Perhubungan |
2018 | No. PM 22 Tahun 2018 (6.0 MiB, 3,560 hits) | Komponen Penghasilan dan Biaya yang Diperhitungkan dalam Kegiatan Subsidi Penyelenggaraan Angkutan Barang di Laut | Peraturan Menteri Perhubungan |
2018 | No. KP 413 Tahun 2018 (2.0 MiB, 1,170 hits) | Penugasan Kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk Menyelenggarakan Angkutan Perintis | Keputusan Menteri Perhubungan |
2018 | No. 7 Tahun 2018 (778.1 KiB, 1,005 hits) | Pengaturan Lalu Lintas pada Masa Libur Panjang (Wafat Isa Al-Masih atau Paskah) Tahun 2018 | Surat Edaran Menteri Perhubungan |
2018 | No. SE.2/AJ.307/DRJD/2018 (2.6 MiB, 1,368 hits) | Ketentuan Mengenai Bak Muatan Mobil Barang | Surat Edaran Dirjen Perhubungan Darat |
2018 | No. KP 412 Tahun 2018 (1.6 MiB, 1,352 hits) | Penetapan Lintas Pelayanan Perkeretaapian Angkutan Perintis | Keputusan Menteri Perhubungan |
2018 | No. PM 18 Tahun 2018 (2.2 MiB, 2,737 hits) | Pengaturan Lalu Lintas Selama Masa Pembangunan Proyek Infrastruktur Strategis Nasional di Ruas Jalan Tol Jakarta - Cikampek | Peraturan Menteri Perhubungan |
2018 | No. PM 4 Tahun 2018 (3.7 MiB, 1,088 hits) | Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di Laut | Peraturan Menteri Perhubungan |
2017 | No. SK.6474/AJ.201/DRJD/2017 (4.1 MiB, 1,392 hits) | Pengaturan Lalu Lintas dan Pembatasan Pengoperasian Mobil Barang pada Masa Angkutan Natal Tahun 2017 dan Tahun Baru 2018 | Peraturan Dirjen Perhubungan Darat |
2017 | SE No. UM.003/55/9/DJPL_17 (456.6 KiB, 1,097 hits) | Kelaikan Petikemas | Surat Edaran Dirjen Perhubungan Laut |
2017 | No. PM 49/2017 (5.8 MiB, 11,113 hits) | Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi | Peraturan Menteri Perhubungan |
2017 | No. AJ.201/1/6/DRJD/2017 (2.7 MiB, 1,182 hits) | Pengoperasian Mobil Barang Masa Lebaran Tahun 2017/1438 H | Surat Keputusan Dirjen Perhubungan Darat |
2017 | No. AJ.201/2/5/DRJD/2017 (5.9 MiB, 1,736 hits) | Penyampaian Perdirjen Perhubungan Darat No. SK.2717/AJ.201/DRJD/2017 tentang Pengaturan Lalu Lintas dan Pengaturan Kendaraan Angkutan Barang pada Masa Angkutan Lebaran Tahun 2017 (1438 H) | Surat Keputusan Dirjen Perhubungan Darat |
2017 | No. PM 40/2017 (2.3 MiB, 2,047 hits) | Pengaturan Lalu Lintas Melalui Pembatasan Operasional Kendaraan Bermotor dan Penutupan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor pada Masa Angkutan Lebaran | Peraturan Menteri Perhubungan |
2017 | SE No. UM.003/40/II/DJPL_17 (1.3 MiB, 1,095 hits) | Penerapan Jaminan Petikemas | Surat Edaran Dirjen Perhubungan Laut |
2017 | No. AJ. 201/1/8/DRJD/2017 (82.9 KiB, 930 hits) | Pengaturan Angkutan Barang pada Periode Libur Panjang (Long Week-end) | Surat Edaran Dirjen Perhubungan Darat |
2016 | KM No. KP 901/2016 (5.4 MiB, 3,424 hits) | Rencana Induk Pelabuhan Nasional | Keputusan Menteri Perhubungan |
2016 | KM No. KP 894/2016 (1.4 MiB, 1,045 hits) | Pengaturan Operasional Kendaraan Bermotor di Jalan Tol Purwakarta – Bandung – Cileunyi (Purbaleunyi) dan Jalan Nasional Sadang – Purwakarta – Padalarang serta Peraturan Operasional Kendaraan Angkutan Barang pada Masa Libur Tahun Baru 2017 | Keputusan Menteri Perhubungan |
2016 | KM No. KP 781/2016 (1.9 MiB, 1,166 hits) | Pengaturan Lalu Lintas dan Pembatasan Pengoperasian Kendaraan Angkutan Barang pada Masa Angkutan Natal Tahun 2016 | Keputusan Menteri Perhubungan |
2016 | IM No. 19/2016 (1.3 MiB, 990 hits) | Pelaksanaan Hasil Rapat Kerja Kementerian Perhubungan Tahun 2016 | Instruksi Menteri Perhubungan |
2016 | KM No. KP 655/2016 (190.0 KiB, 1,120 hits) | Pembatasan Waktu Operasi Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor Umum di Ruans Jalan Nasional Pandaan-Malang, Provinsi Jawa TImur | Keputusan Menteri Perhubungan |
2016 | SE Dirjen No. 15-AJ 201/2016 (2.5 MiB, 1,512 hits) | Pengaturan Lalu Lintas dan Larangan Pengoperasian Kendaraan Angkutan Barang pada Saat Libur Panjang Hari Raya Idul Adha Tahun 2016/1437H | Surat Edaran Dirjen Perhubungan Darat |
2016 | SE No. 22/2016 (112.0 KiB, 1,452 hits) | Pengaturan Lalu Lintas, Larangan Pengoperasian Kendaraan Angkutan Barang dan Penutupan Jembatan Timbang pada Masa Angkutan Lebaran Tahun 2016/1437 H | Surat Edaran Kementerian Perhubungan |
2015 | PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 153 (1.2 MiB, 2,251 hits) | Pengamanan Kargo dan Pos Serta Rantai Pasok (Supply Chain) Kargo dan Pos yang Diangkut dengan Pesawat Udara | Peraturan Menteri Perhubungan |
2015 | KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. KP 446 (1.8 MiB, 1,420 hits) | Rencana Induk Bandar Udara H. AS. Hanandjoeddin di Kabupaten Belitung Provinsi Bangka Belitung | Keputusan Menteri Perhubungan |
2015 | PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 41 (623.5 KiB, 1,550 hits) | Perubahan Ketiga atas Peraturan Menhub No KM 25 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara | Peraturan Menteri Perhubungan |
2015 | PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 34 (1.6 MiB, 1,115 hits) | Perubahan Ketujuh atas Kemenhub No. KM 18 tahun 2002 tentang Persyaratan Sertifikasi dan Operasi bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga untuk Penerbangan Komuter dan Charter | Peraturan Menteri Perhubungan |
2015 | PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN No. PM 77 (463.2 KiB, 2,026 hits) | Konsesi dan Bentuk Kerjasama Lainnya Antara Pemerintah dengan Badan Usaha Bandar Udara untuk Pelayanan Jasa Kebandarudaraan | Peraturan Menteri Perhubungan |
2015 | PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO.43 (918.1 KiB, 1,660 hits) | Konsesi dan Bentuk Kerjasama Lainnya Antara Pemerintah dengan Badan Usaha Bandar Udara untuk Pelayanan Jasa Kebandarudaraan | Peraturan Menteri Perhubungan |
2015 | PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO.18 (162.1 KiB, 1,091 hits) | Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan oleh Badan Usaha Angkutan Udara Niaga | Peraturan Menteri Perhubungan |
2015 | Kepmenhub No. KP 443/2015 (1,000.9 KiB, 2,327 hits) | Penetapan Alur Pelayaran Sistem Rute Tata Cara Berlalu Lintas dan Daerah Labuh Kapal Sesuai dengan Kepentingann | Peraturan Menteri Perhubungan |
2015 | Kepmenhub No. KP 199/2015 (1.3 MiB, 1,052 hits) | Penunjukan Otoritas Pelabuhan Sebagai Koordinator Kegiatan Pemerintahan dan Pengusahaan di Pelabuhan | Peraturan Menteri Perhubungan |
2015 | Kepmenhub No. KP 208/2015 (354.3 KiB, 847 hits) | Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum PT Kereta Api Indonesia (Persero) | Peraturan Menteri Perhubungan |
2015 | Kepmenhub No. KP 159/2015 (154.8 KiB, 788 hits) | Penetapan Lintas Pelayanan Perkeretaapian Angkutan Perintis | Peraturan Menteri Perhubungan |
2015 | PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 192 (162.5 KiB, 1,534 hits) | Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 157 Tahun 2015 tentang Penerapan Inaportnet untuk Pelayanan Kapal dan Barang di Pelabuhan | Peraturan Menteri Perhubungan |
2015 | PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 182 (141.6 KiB, 1,587 hits) | Tarif Muatan untuk Kegiatan Subsidi Pengoperasian Kapal Ternak | Peraturan Menteri Perhubungan |
2015 | PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 168 (266.4 KiB, 1,373 hits) | Tarif Angkutan Barang di Laut dalam Rangka Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation) | Peraturan Menteri Perhubungan |
2015 | PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 161 (297.4 KiB, 1,542 hits) | Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di Laut | Peraturan Menteri Perhubungan |
2015 | PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 157 (242.9 KiB, 1,501 hits) | Penerapan Inaportnet untuk Pelayanan Kapal dan Barang di Pelabuhan | Peraturan Menteri Perhubungan |
2015 | KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. KP 443 (1,000.9 KiB, 2,332 hits) | Penetapan Alur Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas dan Daerah Labuh Kapal sesuai dengan Kepentingannya di Pelabuhan Teluk Bayur | Peraturan Menteri Perhubungan |
2014 | PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 14 (450.5 KiB, 1,246 hits) | Tarif Angkutan Udara Perintis Tahun 2014 | Peraturan Menteri Perhubungan |
2014 | IM No. 3/2014 (124.8 KiB, 742 hits) | Penggunaan Mata Uang Rupiah dalam Melakukan Transaksi pada Kegiatan Transportasi | Peraturan Menteri Perhubungan |
2012 | PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 5 (209.6 KiB, 1,161 hits) | Perubahan Kelima Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 22 Tahun 2002 tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi bagi Perusahaan Angkutan Udara yang Melakukan Penerbangan Dalam Negeri, Internasional dan Angkutan Udara Niaga tidak Berjadwal | Peraturan Menteri Perhubungan |
2012 | PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 4 (220.5 KiB, 1,160 hits) | Perubahan Keenam Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2002 tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga untuk Penerbangan Komuter dan Charter | Peraturan Menteri Perhubungan |
2011 | PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 92 (153.1 KiB, 1,125 hits) | Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara | Peraturan Menteri Perhubungan |
2011 | PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 80 (414.8 KiB, 1,075 hits) | Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 41 Tahun 2001 tentang Peraturan Umum Pengoperasian Pesawat Udara (General Operating and Flight Rules) | Peraturan Menteri Perhubungan |
2011 | PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 77 (929.2 KiB, 1,160 hits) | Tanggung Jawab pengangkut Angkutan Udara | Peraturan Menteri Perhubungan |
2011 | Kemenhub No. 73/2011 (311.7 KiB, 1,091 hits) | Tarif Angkutan Udara Perintis | Peraturan Menteri Perhubungan |
2011 | PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 64 (2.4 MiB, 1,405 hits) | Kriteria, Tugas dan Wewenang Teknisi Penerbangan | Peraturan Menteri Perhubungan |
2011 | PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 63 (3.7 MiB, 1,081 hits) | Kriteria, Tugas dan Wewenang Inspektur Penerbangan | Peraturan Menteri Perhubungan |
2011 | PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 57 (2.1 MiB, 1,065 hits) | Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 171 (Civil Aviation Safety Regulation Part 171) tentang Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan (Aeronautical Telecommunicatlon Service Providers) | Peraturan Menteri Perhubungan |
2010 | Kemenhub No. 19/2010 (882.9 KiB, 1,129 hits) | Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 05 (Civil Aviation Safety Regulation Part 05) tentang Satuan Pengukuran (unit of Measurements) | Peraturan Menteri Perhubungan |
2010 | Kemenhub No. 11/2010 (3.2 MiB, 4,091 hits) | Tatanan Kebandarudaraan Nasional | Peraturan Menteri Perhubungan |
2009 | Kemenhub No. 72/2009 (1.1 MiB, 1,397 hits) | Rencana Induk Badar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar Provinsi Sulawesi Selatan | Peraturan Menteri Perhubungan |
2009 | Kemenhub No. 16/2009 (1.8 MiB, 1,924 hits) | Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 92 (Civil Aviation Safety Regulations Part 92) tentang Pengangkutan Bahan dan/atau Barang Berbahaya dengan Pesawat Udara | Peraturan Menteri Perhubungan |
2008 | Kemenhub No. 19/2008 (1.3 MiB, 1,436 hits) | Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 18/2007 tentang Tarif Angkutan Udara Perintis | Peraturan Menteri Perhubungan |
2005 | Kemenhub No. 71/2005 (1.9 MiB, 2,819 hits) | Pengangkutan Barang/Muatan Antar Pelabuhan Laut di Dalam Negeri | Peraturan Menteri Perhubungan |
2005 | Kemenhub No. 52/2005 (887.2 KiB, 1,242 hits) | Peningkatan Pengamanan dan Penegakkan Hukum Laut | Piagam Kesepakatan Bersama antara Dephub RI dengan TNI AL |
2005 | Kemenhub No. 8/2005 (4.4 MiB, 2,944 hits) | Telekomunikasi Pelayaran | Keputusan Menteri Perhubungan |
2005 | Kemenhub No. 9/2005 (6.5 MiB, 7,289 hits) | Pendidikan dan Pelatihan, Ujian Serta Sertifikasi Pelaut Kapal Penangkap Ikan | Peraturan Menteri Perhubungan |
2005 | Kemenhub No. 7/2005 (3.8 MiB, 2,641 hits) | Sarana Bantu Navigasi Pelayaran | Keputusan Menteri Perhubungan |
2005 | Kemenhub No. 4/2005 (5.7 MiB, 5,580 hits) | Pencegahan Pencemaran dari Kapal | Keputusan Menteri Perhubungan |
2005 | Kemenhub No. 6/2005 (2.7 MiB, 2,934 hits) | Pengukuran Kapal | Peraturan Menteri Perhubungan |
2005 | Kemenhub No. 3/2005 (7.0 MiB, 3,592 hits) | Lambung Timbul Kapal | Peraturan Menteri Perhubungan |
2005 | Kemenhub No. 1/2005 (3.7 MiB, 1,622 hits) | Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Provinsi untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan, dan Alat-alat Berat/Besar | Keputusan Menteri Perhubungan |
2004 | Kemenhub No. 74/2004 (7.6 MiB, 1,966 hits) | Rencana Induk Pelabuhan Teluk Bayur | Keputusan Menteri Perhubungan |
2004 | Kemenhub No. 3/2004 (886.4 KiB, 2,730 hits) | Penujukan Direktur Jenderal Perhubungan Laut sebagai Designated Authority Pelaksanaan Pengamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan (International Ships and Port Facility Security/ISPS Code) | Keputusan Menteri Perhubungan |
2004 | Kemenhub No. 2/2004 (7.4 MiB, 1,993 hits) | Rencana Induk Pelabuhan Makassar | Keputusan Menteri Perhubungan |
2003 | Kemenhub No. 53/2003 (2.0 MiB, 1,371 hits) | Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Penyeberangan Ketapang | Keputusan Menteri Perhubungan |
2003 | Kemenhub No. 50/2003 (2.5 MiB, 1,625 hits) | Jenis, Struktur dan Golongan Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhanan untuk Pelabuhan Laut | Keputusan Menteri Perhubungan |
2003 | Kemenhub No. 33/2003 (860.8 KiB, 1,765 hits) | Pemberlakuan Amandemen Solas 1974 tentang Pengamanan Kapal dam Fasilitas Pelabuhan (Internasional Ships and Port Facility Security/ISPS Code) di Wilayah Indonesia | Keputusan Menteri Perhubungan |
2002 | Kemenhub No. 55/2002 (10.0 MiB, 2,021 hits) | Pengelolaan Pelabuhan Khusus | Keputusan Menteri Perhubungan |
2002 | Kemenhub No. 54/2002 (2.2 MiB, 1,374 hits) | Penyelenggaraan Pelabuhan Laut | Keputusan Menteri Perhubungan |
2002 | Kemenhub No. 25/2002 (5.3 MiB, 32,926 hits) | Pedoman Dasar Perhitungan Tarif Pelayanan Jasa Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal di Pelabuhan | Keputusan Menteri Perhubungan |
2002 | Kemenhub No. 24/2002 (7.2 MiB, 1,921 hits) | Penyelenggaraan Pemanduan | Keputusan Menteri Perhubungan |
2002 | Kemenhub No. 15/2002 (7.6 MiB, 1,443 hits) | Penyelenggaraan dan Pengusahaan Tally di Pelabuhan | Keputusan Menteri Perhubungan |
2002 | Kemenhub No. 12/2002 (10.0 MiB, 1,246 hits) | Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal | Keputusan Menteri Perhubungan |
2002 | Kemenhub No. 7/2002 (5.9 MiB, 1,670 hits) | Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Ende dan Ipi | Keputusan Menteri Perhubungan |
2002 | Kemenhub No. 6/2002 (4.7 MiB, 1,059 hits) | Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Waingapu | Keputusan Menteri Perhubungan |
2002 | Kemenhub No. 5/2002 (4.6 MiB, 1,474 hits) | Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Tenau Kupang | Keputusan Menteri Perhubungan |
2002 | Kemenhub No. 4/2002 (4.1 MiB, 1,385 hits) | Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Maumere | Keputusan Menteri Perhubungan |
2002 | Kemenhub No. 3/2002 (4.0 MiB, 1,234 hits) | Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Kalabahi | Keputusan Menteri Perhubungan |
2002 | Kemenhub No. 2/2002 (820.1 KiB, 1,244 hits) | Pencabutan Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 20/1999 tentang Harga Satuan Pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran dan Kolam Pelabuhan untuk Pekerjaan Perawatan yang Dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara | Keputusan Menteri Perhubungan |
2005 | Kemenhub No. 1/2005 (3.7 MiB, 1,622 hits) | Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Provinsi untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan, dan Alat-alat Berat/Besar | Keputusan Menteri Perhubungan |
2004 | Kemenhub No. 74/2004 (7.6 MiB, 1,966 hits) | Rencana Induk Pelabuhan Teluk Bayur | Keputusan Menteri Perhubungan |
2004 | Kepmenhub No. 13/2004 (1.5 MiB, 1,248 hits) | Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Laut Dalam Negeri Tahun Anggaran 2004 | Peraturan Menteri Perhubungan |
2004 | Kemenhub No. 3/2004 (886.4 KiB, 2,730 hits) | Penujukan Direktur Jenderal Perhubungan Laut sebagai Designated Authority Pelaksanaan Pengamanan Kapal dan Fasilitas PElabuhan (International Ships and Port Facility Security/ISPS Code) | Keputusan Menteri Perhubungan |
2004 | Kemenhub No. 2/2004 (7.4 MiB, 1,993 hits) | Rencana Induk Pelabuhan Makassar | Keputusan Menteri Perhubungan |
2003 | Kemenhub No. 53/2003 (2.0 MiB, 1,371 hits) | Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Penyeberangan Ketapang | Keputusan Menteri Perhubungan |
2003 | Kemenhub No. 50/2003 (2.5 MiB, 1,625 hits) | Jenis, Struktur, dan Golongan Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhanan untuk Pelabuhan Laut | Keputusan Menteri Perhubungan |
2003 | Kemenhub No. 47/2003 (1.7 MiB, 1,257 hits) | Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Laut Dalam Negeri Tahun Anggaran 2003 | Keputusan Menteri Perhubungan |
2003 | Kemenhub No. 33/2003 (860.8 KiB, 1,765 hits) | Pemberlakuan Amandemen Solas 1974 tentang PEngamanan Kapal dam Fasilitas Pelabuhan (Internasional Ships and Port Facility Security/ISPS Code) di Wilayah Indonesia | Keputusan Menteri Perhubungan |
2002 | Kemenhub No. 55/2002 (10.0 MiB, 2,021 hits) | Pengelolaan Pelabuhan Khusus | Keputusan Menteri Perhubungan |
2002 | Kemenhub No. 54/2002 (2.2 MiB, 1,374 hits) | Penyelenggaraan Pelabuhan Laut | Keputusan Menteri Perhubungan |
2002 | Kemenhub No. 36/2002 (9.2 MiB, 1,153 hits) | Tarif Angkutan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Laut Dalam Negeri | Keputusan Menteri Perhubungan |
2002 | Kemenhub No. 25/2002 (5.3 MiB, 32,926 hits) | Pedoman Dasar Perhitungan Tarif Pelayanan Jasa Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal di Pelabuhan | Keputusan Menteri Perhubungan |
2002 | Kemenhub No. 24/2002 (7.2 MiB, 1,921 hits) | Penyelenggaraan Pemanduan | Keputusan Menteri Perhubungan |
2002 | Kemenhub No. 15/2002 (7.6 MiB, 1,443 hits) | Penyelenggaraan dan Pengusahaan Tally di Pelabuhan | Keputusan Menteri Perhubungan |
2002 | Kemenhub No. 12/2002 (10.0 MiB, 1,246 hits) | Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal | Keputusan Menteri Perhubungan |
2002 | Kemenhub No. 7/2002 (5.9 MiB, 1,670 hits) | Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Ende dan Ipi | Keputusan Menteri Perhubungan |
2002 | Kemenhub No. 6/2002 (4.7 MiB, 1,059 hits) | Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Waingapu | Keputusan Menteri Perhubungan |
2002 | Kemenhub No. 5/2002 (4.6 MiB, 1,474 hits) | Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Tenau Kupang | Keputusan Menteri Perhubungan |
2002 | Kemenhub No. 4/2002 (4.1 MiB, 1,385 hits) | Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Maumere | Keputusan Menteri Perhubungan |
2002 | Kemenhub No. 3/2002 (4.0 MiB, 1,234 hits) | Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Kalabahi | Keputusan Menteri Perhubungan |
2002 | Kemenhub No. 2/2002 (820.1 KiB, 1,244 hits) | Pencabutan Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 20/1999 tentang Harga Satuan Pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran dan Kolam Pelabuhan untuk Pekerjaan Perawatan yang Dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara | Keputusan Menteri Perhubungan |
2001 | Kemenhub No. 17/2001 (2.7 MiB, 1,422 hits) | Pembentukan Kantor Administrator Pelabuhan Sungai Pakning, Sei Kolak Kijang dan Rengat | Keputusan Menteri Perhubungan |
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
Tahun Nomor Tentang Jenis Peraturan
2015 KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. KP 442 (1.7 MiB, 1,396 hits)
Penetapan Alur Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas dan Daerah Labuh Kapal sesuai dengan Kepentingannya di Pelabuhan Pontianak Keputusan Menteri Perhubungan
2015 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. 95 (595.9 KiB, 4,355 hits)
Pedoman Penetapan Harga Jual (Charge) Jasa Kepelabuhanan yang Diusahakan oleh Badan Usaha Pelabuhan Peraturan Menteri
2015 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. 93 (145.8 KiB, 2,066 hits)
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal Peraturan Menteri
2015 KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. KP 199 (1.3 MiB, 1,012 hits)
Penunjukan Otoritas Pelabuhan sebagai Koordinator Kegiatan Pemerintahan dan Pengusahaan di Pelabuhan Keputusan Menteri
2015 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 57 (1.5 MiB, 5,927 hits)
Pemanduan dan Penundaan Kapal Peraturan Menteri
2015 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 53 (129.1 KiB, 3,942 hits)
Perubahan atas Peraturan Menhub No. PM 60 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal Peraturan Menteri
2015 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN No. PM 80 (235.9 KiB, 3,482 hits)
Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan No. PM. 26 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyebrangan Peraturan Menteri
2014 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 15 (528.4 KiB, 606 hits)
Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2013 tentang Jenis, Struktur, dan Golongan Tarif Jasa Kepelabuhanan Peraturan Menteri
2014 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 10 (719.3 KiB, 1,369 hits)
Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Izin Penggunaan Kapal Asing untuk Kegiatan Lain yang tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang dan/atau Barang dalam Kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri Peraturan Menteri
2013 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 18 (4.8 MiB, 2,548 hits)
Rencana Induk Pelabuhan Tanjung Emas Semarang Peraturan Menteri
2013 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 17 (5.9 MiB, 3,060 hits)
Rencana Induk Pelabuhan Tanjung Balai Karimun Peraturan Menteri
2013 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 6 (1.3 MiB, 7,317 hits)
Jenis, Struktur, dan Golongan Tarif Jasa Kepelabuhanan Peraturan Menteri
2012 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 52 (4.1 MiB, 1,052 hits)
Alur Pelayaran Sungai dan Danau Peraturan Menteri
2012 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 38 (6.2 MiB, 3,063 hits)
Rencana Induk Pelabuhan Tanjung Priok Peraturan Menteri
2012 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. 36 (1.9 MiB, 16,462 hits)
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Peraturan Menteri
2012 Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Peraturan Menteri
2011 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 93 (4.1 MiB, 2,107 hits)
Rencana Induk Pelabuhan Sangkurilang/Maloy Peraturan Menteri
2011 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 68 (1.6 MiB, 1,532 hits)
Alur Pelayaran di Laut Peraturan Menteri
2011 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 53 (1.2 MiB, 2,994 hits)
Pemanduan Peraturan Menteri
2011 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 52 (823.6 KiB, 323 hits)
Pengerukan dan Reklamasi Peraturan Menteri
2011 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 47 (129.2 KiB, 329 hits)
Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelabuhan Batam Peraturan Menteri
2011 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 46 (123.1 KiB, 319 hits)
Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 64 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Syahbandar Peraturan Menteri
2011 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 45 (129.6 KiB, 301 hits)
Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Peraturan Menteri
2011 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 44 (148.2 KiB, 412 hits)
Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Km 62 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Peraturan Menteri
2011 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 48 (678.4 KiB, 322 hits)
Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Izin Penggunaan Kapal Asing untuk Kegiatan Lain yang tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang dan/atau Barang dalam Kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri Peraturan Menteri
2011 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 42 TAHUN 2011 Rencana Induk Pelabuhan Tanjung Priok Peraturan Menteri
2011 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2011 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan di Perairan Peraturan Pemerintah
2011 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 40 TAHUN 2011 Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Laut untuk Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2011 Peraturan Menteri
2011 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 26 TAHUN 2011 Telekomunikasi Pelayaran Peraturan Menteri
2011 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 25 TAHUN 2011 Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran Peraturan Menteri
2010 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 73 TAHUN 2010 Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 22 Tahun 2010 tentang Pengangkutan Barang/Muatan Antarpelabuhan Laut di Dalam Negeri Peraturan Menteri
2010 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 68 TAHUN 2010 Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 45 tahun 2009 tentang Petujuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Peraturan Menteri
2010 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 68 TAHUN 2010 Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 45 tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Peraturan Menteri
2010 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 47 TAHUN 2010 Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 2 Tahun 2009 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Propinsi Peraturan Menteri
2010 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT NOMOR: UK.11/17/13/DJPL-10 Pedoman Pencetakan, Pengisian dan Pelaporan Blanko Surat Persetujuan Berlayar Ditjen Hubla
2010 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 22 TAHUN 2010 Pengangkutan Barang/Muatan Antar Pelabuhan Laut di Dalam Negeri Peraturan Menteri
2010 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 12 TAHUN 2010 Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Laut untuk Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2010 Peraturan Menteri
2010 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2010 Perlindungan Lingkungan Maritim Peraturan Pemerintah
2010 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2010 Angkutan di Perairan Peraturan Pemerintah
2010 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 2 TAHUN 2010 Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 17 tahun 2000 tentang Pedoman Penanganan Bahan/Barang Berbahaya dalam Kegiatan Pelayaran 01 Indonesia Peraturan Menteri
2010 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 1 TAHUN 2010 Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) Peraturan Menteri
2010 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2010 Kenavigasian Peraturan Pemerintah
2009 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 77 TAHUN 2009 Rencana Induk Pelabuhan Batam Peraturan Menteri
2009 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 75 TAHUN 2009 Rencana Induk Pelabuhan Lok Tuan Peraturan Menteri
2009 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2009 Kepelabuhanan Peraturan Pemerintah
2009 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 65 TAHUN 2009 Standar Kapal Non Konvensi (Non Convention Vessel Standard) Berbendera Indonesia Peraturan Menteri
2009 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 54 TAHUN 2009 Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Laut untuk Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2009 Peraturan Menteri
2009 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 51 TAHUN 2009 Rencana Induk Pelabuhan Kuala Enok Peraturan Menteri
2009 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 45 TAHUN 2009 Petunjuk Pelaksanaan Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Peraturan Menteri
2009 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 38 TAHUN 2009 Petunjuk Pelaksanaan Tarif Jasa Pelabuhan pada Pelabuhan Penyeberangan Lintas Dalam Negeri Peraturan Menteri
2009 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 8 TAHUN 2009 Tarif Batas Atas Angkutan Penumpang Laut Dalam Negeri Kelas Ekonomi Peraturan Menteri
2008 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 30 TAHUN 2008 Dokumen Identitas Pelaut Peraturan Menteri
2008 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 21 TAHUN 2008 Rencana Induk Pelabuhan Khusus Minyak dan Gas Bumi PT Pertamina (Persero) Balongan Peraturan Menteri
2008 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2008 Pelayaran UU/PERPU
2008 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 14 TAHUN 2008 Rencana Induk Pelabuhan Bengkulu Peraturan Menteri
2008 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 9 TAHUN 2008 Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Administrator Pelabuhan Peraturan Menteri
2008 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 8 TAHUN 2008 Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2008 Peraturan Menteri
2007 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 55 TAHUN 2007 Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 55 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Pelabuhan Khusus Peraturan Menteri
2007 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 24 TAHUN 2007 Rencana Induk Pelabuhan Khusus PT Pertamina (Persero) UP.III Plaju Peraturan Menteri
2007 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 23 TAHUN 2007 Rencana Induk Pelabuhan Batulicin Peraturan Menteri
2007 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 22 TAHUN 2007 Tarif Batas Atas Angkutan Penumpang Laut Dalam Negeri Kelas Ekonomi Peraturan Menteri
2007 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 21 TAHUN 2007 Sistem dan Prosedur Pelayanan Kapal, Barang dan Penumpang pada Pelabuhan Laut yang Diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kantor Pelabuhan Peraturan Menteri
2007 PERATURAN BERSAMA MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA DAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : KM 16 TAHUN 2007, NOMOR : 21/M-DAG/PER/5/2007 Pembentukan Forum Informasi Muatan dan Ruang Kapal Peraturan Menteri
2007 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 15 TAHUN 2007 Penyelenggaraan dan Pengusahaan Tally di Pelabuhan Peraturan Menteri
2007 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 11 TAHUN 2007 Pedoman Penetapan Tarif Pelayanan Jasa Bongkar Muat Peti Kemas (Container) di Dermaga Konvensional di Pelabuhan yang Diselenggarakan oleh Badan Usaha Pelabuhan Peraturan Menteri
2007 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 7 TAHUN 2007 Rencana Induk Pelabuhan Sekupang Peraturan Menteri
2007 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 1 TAHUN 2007 Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2007 Peraturan Menteri
2006 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 63 TAHUN 2006 Rencana Induk Pelabuhan Khusus PT Pupuk Kalimantan Timur, Tbk Peraturan Menteri
2006 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 62 TAHUN 2006 Rencana Induk Pelabuhan Kabil di Batam Propinsi Kepulauan Riau Peraturan Menteri
2006 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 61 TAHUN 2006 Rencana Induk Pelabuhan PT Lamongan Integrated Shorebase Peraturan Menteri
2006 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 55 TAHUN 2006 Tata Cara Pemeriksaan Kecelakaan Kapal Peraturan Menteri
2006 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 54 TAHUN 2006 Rencana Induk Pelabuhan Tanjung Perak Peraturan Menteri
2006 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 51 TAHUN 2006 Rencana Induk Pelabuhan Palopo Peraturan Menteri
2006 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 50 TAHUN 2006 Rencana Induk Pelabuhan Bitung Peraturan Menteri
2006 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 44 TAHUN 2006 Rencana Induk Pelabuhan Anggrek Peraturan Menteri
2006 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 39 TAHUN 2006 Rencana Induk Pelabuhan Dumai Peraturan Menteri
2006 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 32 TAHUN 2006 Rencana Induk Pelabuhan Panjang Peraturan Menteri
2006 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM.29 TAHUN 2006 Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Distrik Navigasi Peraturan Menteri
2006 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 28 TAHUN 2006 Rencana Induk Pelabuhan Samarinda Peraturan Menteri
2006 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM.26 TAHUN 2006 Penyederhanaan Sistem dan Prosedur Pengadaan Kapal dan Penggunaan/Penggantian Bendera Kapal Peraturan Menteri
2006 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM.22 TAHUN 2006 Rencana Induk Pelabuhan Khusus Liquid Natural Gas (LNG) Tangguh Peraturan Menteri
2006 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM.20 TAHUN 2006 Kewajiban bagi Kapal Berbendera Indonesia untuk Masuk Klas pada Biro Klasifikasi Indonesia Peraturan Menteri
2006 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM. 21 TAHUN 2006 Rencana Induk Pelabuhan Palembang Peraturan Menteri
2006 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM.19 TAHUN 2006 Pengangkutan Barang/Muatan Import Milik Pemerintah oleh Perusahaan Angkutan Laut Nasional Peraturan Menteri
2006 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM.18 TAHUN 2006 Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Laut Dalam Negeri Tahun Anggaran 2006 Peraturan Menteri
2006 KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PERHUBUNGAN, MENTERI KEHUTANAN, MENTERI PERINDUSTRIAN DAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR: KM.12 TAHUN 2006, NOMOR SKB.53/MENHUT-II/2006, NOMOR: 61/M-IND/KEP/3/2006, NOMOR: 02/M-DAG/KEP/1/2006 Perubahan Keputusan bersama Menteri Perhubungan, Menteri Kehutanan dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor KM 3 tahun 2003, Nomor : 22/KPTS-II/2003, Nomor : 33/MPP/Kep/1/2003 tentang Pengawasan Pengangkutan Kayu melalui Pelabuhan Peraturan Menteri
2005 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM. 72 TAHUN 2005 Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 50 Tahun 2003 Tentang Jenis, Struktur dan Golongan Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhan untuk Pelabuhan Laut Peraturan Menteri
2005 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM. 71 TAHUN 2005 Pengangkutan Barang/Muatan Antar Pelabuhan Laut di Dalam Negeri Peraturan Menteri
2005 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM. 66 TAHUN 2005 Ketentuan Pengoperasian Kapal Tangki Minyak Lambung Tunggal (Single Hull) Peraturan Menteri
2005 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 67 TAHUN 2005 Rencana Induk Pelabuhan Bojonegoro Peraturan Menteri
2005 PIAGAM KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA DEPARTEMEN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT NOMOR KM. 52 TAHUN 2005 Peningkatan Pengamanan dan Penegakkan Hukum Laut Peraturan Menteri
2005 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM.11 TAHUN 2005 Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Laut Dalam Negeri Tahun Anggaran 2005 Peraturan Menteri
2005 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM.9 TAHUN 2005 Pendidikan dan Pelatihan, Ujian Serta Sertifikasi Pelaut Kapal Penangkap Ikan Peraturan Menteri
2005 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM.6 TAHUN 2005 Pengukuran Kapal Peraturan Menteri
2005 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM. 3 TAHUN 2005 Lambung Timbul Kapal Peraturan Menteri
2005 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM.7 TAHUN 2005 Sarana Bantu Navigasi Pelayaran Peraturan Menteri
2005 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM.8 TAHUN 2005 Telekomunikasi Pelayaran Peraturan Menteri
2005 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM. 4 TAHUN 2005 Pencegahan Pencemaran dari Kapal Peraturan Menteri
2005 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM.1 TAHUN 2005 Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Propinsi untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan dan Alat-alat Berat/Besar Peraturan Menteri
2004 KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 74 TAHUN 2004 Rencana Induk Pelabuhan Teluk Bayur keputusan menteri
2004 KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 13 TAHUN 2004 Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Laut Dalam Negeri Tahun Anggaran 2004 keputusan menteri
2004 KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 3 TAHUN 2004 Penunjukan Direktur Jenderal Perhubungan Laut sebagai Designated Authority Pelaksanaan Pengamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan (International Ships and Port Facility Security/ISPS Code) keputusan menteri
2004 KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 2 TAHUN 2004 Rencana Induk Pelabuhan Makassar keputusan menteri
2003 KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 53 TAHUN 2003 Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Penyeberangan Ketapang keputusan menteri
2003 KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 50 TAHUN 2003 Jenis, Struktur dan Golongan Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhan untuk Pelabuhan Laut keputusan menteri
2003 KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 47 TAHUN 2003 Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Laut Dalam Negeri Tahun Anggaran 2003 keputusan menteri
2003 KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 33 TAHUN 2003 Pemberlakuan Amandemen Solas 1974 tentang Pengamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan (International Ships and Port Facility Security/ISPS Code) di Wilayah Indonesia keputusan menteri
2002 KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 68 TAHUN 2002 Tarif Penumpang dan Uang Tambang Barang Angkutan Laut Perintis keputusan menteri
2002 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2002 Perkapalan peraturan pemerintah
2002 KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 54 (227.8 KiB, 3,017 hits)
Penyelenggaraan Pelabuhan Laut keputusan menteri
2002 KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 55 Pengelolaan Pelabuhan Khusus keputusan menteri
2002 KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 36 TAHUN 2002 Tarif Angkutan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Laut Dalam Negeri keputusan menteri
2002 KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 24 TAHUN 2002 Penyelenggaraan Pemanduan keputusan menteri
2002 KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 25 TAHUN 2002 Pedoman Dasar Perhitungan Tarif Pelayanan Jasa Bongkar Muat barang dari dan ke Kapal di Pelabuhan keputusan menteri
2002 KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 15 TAHUN 2002 Penyelenggaraan dan Pengusahaan Tally di Pelabuhan keputusan menteri
2002 KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 14 TAHUN 2002 Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal keputusan menteri
2002 KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 5 TAHUN 2002 Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja dan Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Tenau Kupang keputusan menteri
2002 KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 7 TAHUN 2002 Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja dan Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Ende dan Ipi keputusan menteri
2002 KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 6 TAHUN 2002 Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja dan Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Waingapu keputusan menteri
2002 KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 4 TAHUN 2002 Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Maumere keputusan menteri
2002 KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 3 TAHUN 2002 Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Kalabahi keputusan menteri
2002 KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM. 2 TAHUN 2002 Pencabutan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 20 Tahun 1999 tentang Harga Satuan Pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran dan Kolam Pelabuhan untuk Pekerjaan Perawatan yang Dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara keputusan menteri
2002 KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM. 1 TAHUN 2002 Penyempurnaan Keputusan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 14 Tahun 1996 tentang Penyederhanaan Tata Cara Pengadaan dan Pendaftaran Kapal keputusan menteri
2001 KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 33 TAHUN 2001 Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut keputusan menteri
2001 KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 17 TAHUN 2001 Pembentukan Kantor Administrator Pelabuhan Sungai Pakning, Sei Kolak Kijang dan Rengat keputusan menteri
2001 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 TAHUN 2001 Kepelabuhan peraturan pemerintah
2000 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 2000 Kenavigasian peraturan pemerintah
2000 KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 17 TAHUN 2000 Pedoman Penanganan Bahan/Barang Berbahaya dalam Kegiatan Pelayaran di Indonesia keputusan menteri
2002 KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM. 1 TAHUN 2002 Penyempurnaan Keputusan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 14 Tahun 1996 tentang Penyederhanaan Tata Cara Pengadaan dan Pendaftaran Kapal keputusan menteri
2001 KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 33 TAHUN 2001 Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut keputusan menteri
2001 KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 17 TAHUN 2001 Pembentukan Kantor Administrator Pelabuhan Sungai Pakning, Sei Kolak Kijang dan Rengat keputusan menteri
2001 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 TAHUN 2001 Kepelabuhan peraturan pemerintah
2000 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 2000 Kenavigasian peraturan pemerintah
2000 KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 17 TAHUN 2000 Pedoman Penanganan Bahan/Barang Berbahaya dalam Kegiatan Pelayaran di Indonesia keputusan menteri
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. KP 442 (1.7 MiB, 1,396 hits)
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. 95 (595.9 KiB, 4,355 hits)
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. 93 (145.8 KiB, 2,066 hits)
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. KP 199 (1.3 MiB, 1,012 hits)
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 57 (1.5 MiB, 5,927 hits)
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 53 (129.1 KiB, 3,942 hits)
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN No. PM 80 (235.9 KiB, 3,482 hits)
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 15 (528.4 KiB, 606 hits)
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 10 (719.3 KiB, 1,369 hits)
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 18 (4.8 MiB, 2,548 hits)
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 17 (5.9 MiB, 3,060 hits)
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 6 (1.3 MiB, 7,317 hits)
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 52 (4.1 MiB, 1,052 hits)
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 38 (6.2 MiB, 3,063 hits)
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. 36 (1.9 MiB, 16,462 hits)
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 93 (4.1 MiB, 2,107 hits)
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 68 (1.6 MiB, 1,532 hits)
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 53 (1.2 MiB, 2,994 hits)
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 52 (823.6 KiB, 323 hits)
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 47 (129.2 KiB, 329 hits)
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 46 (123.1 KiB, 319 hits)
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 45 (129.6 KiB, 301 hits)
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 44 (148.2 KiB, 412 hits)
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 48 (678.4 KiB, 322 hits)
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 54 (227.8 KiB, 3,017 hits)
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
Tahun | Judul | Tentang | Jenis Peraturan |
---|---|---|---|
2024 | No. 11 Tahun 2024 (3.6 MiB, 86 hits) | Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/Pmk.04/2022 Tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea | Peraturan Menteri Keuangan |
2023 | No. 111 Tahun 2023 (1.2 MiB, 279 hits) | Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak Atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman | Peraturan Menteri Keuangan |
2023 | No. 102 Tahun 2023 (1.8 MiB, 558 hits) | Tata Cara Penyampaian, Pencantuman, dan Penghapusan Ketentuan Tata Niaga Post Border pada Sistem Indonesia National Single Window | Peraturan Menteri Keuangan |
2023 | No. 96 Tahun 2023 (6.9 MiB, 359 hits) | Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak Atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman | Peraturan Menteri Keuangan |
2023 | No. 71 Tahun 2023 (998.6 KiB, 350 hits) | Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar | Peraturan Menteri Keuangan |
2023 | No. 35 Tahun 2023 (314.4 KiB, 434 hits) | Tata Cara Penyerahan Surat Keterangan Asal dan/atau Deklarasi Asal Barang dalam Rangka Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional | Peraturan Menteri Keuangan |
2022 | No. 216/PMK.04/2022 (1.5 MiB, 471 hits) | Monitoring dan Evaluasi terhadap Penerima Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat dan Penerima Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor | Peraturan Menteri Keuangan |
2022 | No. 214/PMK.012/2022 (342.3 KiB, 146 hits) | Pengelolaan Indonesia National Single Window dan Penyelenggaraan Sistem Indonesia National Single Window | Peraturan Menteri Keuangan |
2020 | No. 82/PMK.04/2020 (3.8 MiB, 189 hits) | Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Perdagangan Bebas ASEAN-Hong Kong, Republik Rakyat Tiongkok | Peraturan Menteri Keuangan |
2020 | No. 80/PMK.04/2020 (12.3 MiB, 202 hits) | Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia | Peraturan Menteri Keuangan |
2020 | No. 45/PMK.04/2020 (9.4 MiB, 187 hits) | Tata Cara Penyerahan Surat Keterangan Asal atau Invoice Declaration Beserta Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian Surat Keterangan Asal dalam Rangka Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional Selama Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) | Peraturan Menteri Keuangan |
2020 | No. 34/PMK.04/2020 (3.6 MiB, 292 hits) | Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai Serta Perpajakan atas Impor Barang untuk Keperluan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) | Peraturan Menteri Keuangan |
2020 | No. 28/PMK.03/2020 (4.0 MiB, 226 hits) | Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang & Jasa yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 | Peraturan Menteri Keuangan |
2020 | No. 17/PMK.010/2020 (unknown, 0 hits) | Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor | Peraturan Menteri Keuangan |
2019 | No. 11/PMK.04/2019 (1.3 MiB, 789 hits) | Pencabutan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional | Peraturan Menteri Keuangan |
2019 | No. 11/PMK.04/2019 (1.5 MiB, 737 hits) | Pencabutan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional | Peraturan Menteri Keuangan |
2019 | No. 31/PMK.010/2019 (92.7 KiB, 770 hits) | Pencabutan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce) | Peraturan Menteri Keuangan |
2019 | No. 21/PMK.04/2019 (111.7 KiB, 804 hits) | Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan No. 145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor | Peraturan Menteri Keuangan |
2018 | No. 28/PMK.04/2018 (339.9 KiB, 1,076 hits) | Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 272/PMK.04/2015 tentang Pusat Logistik Berikat | Peraturan Menteri Keuangan |
2018 | No. 17 /PMK. 010/2018 (498.2 KiB, 1,092 hits) | Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor | Peraturan Menteri Keuangan |
2017 | No. 213/PMK. 010/2017 (3.2 MiB, 969 hits) | Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor | Peraturan Menteri Keuangan |
2017 | No. 6/PMK. 010/2017 (29.6 MiB, 717 hits) | Penetapan Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor | Peraturan Menteri Keuangan |
2016 | No. PER-20/BC/2016 (2.3 MiB, 7,828 hits) | Perubahan Ketiga atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-22/BC/2009 tentang Pemberitahuan Pabean Impor | Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai |
2016 | No. PER-16/BC/2016 (852.5 KiB, 5,786 hits) | Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai | Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai |
2016 | No. PER-12/BC/2016 (unknown, 699 hits) | Pemeriksaan Fisik Barang Impor | Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai |
2016 | No. 86/PMK.04/2016 (644.0 KiB, 874 hits) | Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.04/2008 tentang Pemungutan Bea Keluar | Peraturan Menteri Keuangan |
2016 | No. 35/PMK.010/2016 (396.9 KiB, 849 hits) | Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor | Peraturan Menteri Keuangan |
2016 | No. PER-03/BC/2016 (1.3 MiB, 1,375 hits) | Tata Laksana Pengeluaran Barang Impor dari Pusat Logistik Berikat untuk Diimpor untuk Dipakai | Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai |
2016 | No. PER-02/BC/2016 (775.6 KiB, 1,034 hits) | Tata Laksana Pengeluaran Barang Impor dari Kawasan Pabean untuk Ditimbun di Pusat Logistik Berikat | Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai |
2016 | No. PER-01/BC/2016 (964.0 KiB, 929 hits) | Tata Laksana Pusat Logistik Berikat | Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai |
2015 | No. 272/PMK.04/2015 (941.2 KiB, 1,001 hits) | Pusat Logistik Berikat | Peraturan Menteri Keuangan |
2015 | No. 268/PMK. 03/2015 (3.4 MiB, 915 hits) | Tata Cara Pemberian Fasilitas Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis dan Tata Cara Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Telah Dibebaskan serta Pengenaan Sanksi | Peraturan Menteri Keuangan |
2015 | No.141/PMK.03/2015 (584.7 KiB, 970 hits) | Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 | Peraturan Menteri Keuangan |
2013 | No. 175/PMK.011/2013 (9.6 MiB, 852 hits) | Perubahan Ketiga atas Peraturan Manteri Keuangan Nomor 154/PMK.2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain | Peraturan Menteri Keuangan |
2013 | No. 38/PMK.011/2013 (1.1 MiB, 868 hits) | Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak | Peraturan Menteri Keuangan |
2011 | No. 142/PMK.04/2011 (141.5 KiB, 887 hits) | Impor Sementara | Peraturan Menteri Keuangan |
2011 | No. 29/PMK.011/2011 (1.2 MiB, 925 hits) | Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Penyerahan Minyak Goreng Sawit Curah di Dalam Negeri untuk Tahun Anggaran 2011 | Peraturan Menteri Keuangan |
2011 | No. 148/PMK.04/2011 (105.1 KiB, 874 hits) | Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor | Peraturan Menteri Keuangan |
2009 | No. 246/PMK.011/2009 (47.3 KiB, 821 hits) | Pencabutan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.011/2008 tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Penyerahan Minyak Goreng Sawit di Dalam Negeri Untuk Tahun Anggaran 2009 | Peraturan Menteri Keuangan |
2009 | No. 19/PMK.011/2009 (331.7 KiB, 872 hits) | Penetapan Tarif Bea Masuk atas Barang Ompor Produk-produk Tertentu | Peraturan Menteri Keuangan |
2009 | No. 101/PMK.011/2009 (183.5 KiB, 903 hits) | Penetapan Tarif Bea Masuk atas Impor Produk-produk Susu Tertentu | Peraturan Menteri Keuangan |
2009 | No. 158/PMK.02/2009 (534.2 KiB, 965 hits) | Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Pengadaan Cadangan Beras Pemerintah Tahun Anggaran 2009 | Peraturan Menteri Keuangan |
2008 | No. 231/PMK.011/2008 (97.7 KiB, 870 hits) | Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Penyerahan Minyak Goreng Sawit di Dalam Negeri untuk Tahun Anggaran 2009 | Peraturan Menteri Keuangan |
2008 | No. 145/PMK.011/2008 (1.9 MiB, 903 hits) | Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan oleh Industri Pengolahan Susu untuk Tahun Anggaran 2008 | Peraturan Menteri Keuangan |
2008 | No. 01/PMK.011/2008 (194.2 KiB, 842 hits) | Penetapan Tarif Bea Masuk atas Impor Kacang Kedelai | Peraturan Menteri Keuangan |
2008 | No. 15/PMK.011/2008 (89.7 KiB, 836 hits) | Pajak Pertambahan Nilai Dibayar oleh Pemerintah atas Penyerahan Minyak Goreng dalam Kemasan di Dalam Negeri | Peraturan Menteri Keuangan |
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
Tahun | Nomor | Tentang | Jenis Peraturan |