Kementerian Perhubungan

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

TahunNomorTentangJenis Peraturan
2020

  No. 32 Tahun 2020 (716.9 KiB, 87 hits)

Petunjuk Operasional Transportasi Udara untuk Pelaksanaan Pembatasan Perjalanan Orang dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Udara
2020

  No. 21 Tahun 2020 (612.5 KiB, 39 hits)

Petunjuk Operasional Transportasi Laut untuk Pelaksanaan Pembatasan Perjalanan Orang dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut
2020

  HK.201/1/2/DRJD/2020 (3.4 MiB, 68 hits)

Petunjuk Operasional Transportasi Darat untuk Pelaksanaan Pembatasan Perjalanan Orang dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Darat
2020

  UM.006/A.218/DJKA/20 (1.3 MiB, 21 hits)

Petunjuk Operasional Transportasi Perkeretaapian untuk Pelaksanaan Pembatasan Perjalanan Orang dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)Surat Edaran Direktur Jenderal Perkeretaapian
2020

  SK. 108 BPTJ Tahun 2020 (2.2 MiB, 74 hits)

Petunjuk Teknis Pengendalian Transportasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)Surat Peraturan Kepala Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi
2020

  UM.002/5/18/DRJU.KUM-2020 (665.2 KiB, 96 hits)

Pengendalian Transportasi Udara Selama Masa Mudik Idul Fitri 1441 HSurat Direktur Jenderal Perhubungan Darat
2020

  No. 25 Tahun 2020 (352.5 KiB, 64 hits)

Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Peraturan Menteri Perhubungan
2020

  No. 71 Tahun 2020 (5.9 MiB, 60 hits)

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
2020

  AJ.007/2/17/DRJD/2020 (860.4 KiB, 43 hits)

Toleransi Sanksi Kelebihan Muatan Angkutan Barang Pokok dan Barang PentingSurat Direktur Jenderal Perhubungan Darat
2020

  No. 18 Tahun 2020 (9.0 MiB, 56 hits)

Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Peraturan Menteri Perhubungan
2020

  No. 17 Tahun 2020 (618.8 KiB, 50 hits)

Pesawat Konfigurasi Penumpang yang Digunakan untuk Mengangkut Kargo di Dalam Kabin Penumpang (Passenger Compartment)Surat Edaran Menteri Perhubungan
2020

  PL. 001/1/4 Phb 2020 (520.5 KiB, 67 hits)

Operasionalisasi Bandar Udara, Pelabuhan, dan Prasarana Transportasi Lainnya Surat Menteri Perhubungan
2020

  AJ.403/1/1/DRJD/2020 (624.6 KiB, 0 hits)

Penertiban Dimensi Kendaraan Bermotor Angkutan Curah Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat
2019

  No. 21 Tahun 2019 (674.3 KiB, 628 hits)

Pengawasan Terhadap Mobil Barang atas Pelanggaran Muatan Lebih (Over Loading) dan/atau Pelanggaran Ukuran Lebih (Over Dimension)Surat Edaran Menteri Perhubungan
2019

  No. PM 60 Tahun 2019 (8.8 MiB, 1,673 hits)

Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan Peraturan Menteri Perhubungan
2019

  No. PM 37 Tahun 2019 (355.4 KiB, 1,591 hits)

Pengaturan Lalu Lintas pada Masa Angkutan Lebaran Tahun 2019Peraturan Menteri Perhubungan
2018

  No. PM 115 Tahun 2018 - (2.1 MiB, 748 hits)

Pengaturan Lalu Lintas Operasional Mobil Barang Selama Masa Angkutan Natal Tahun 2018 dan Tahun Baru 2019Peraturan Menteri Perhubungan
2018

  No. PM 34 Tahun 2018 (796.3 KiB, 805 hits)

Pengaturan Lalu Lintas pada Masa Angkutan Lebaran Tahun 2018Peraturan Menteri Perhubungan
2018

  No. PM 22 Tahun 2018 (6.0 MiB, 3,376 hits)

Komponen Penghasilan dan Biaya yang Diperhitungkan dalam Kegiatan Subsidi Penyelenggaraan Angkutan Barang di LautPeraturan Menteri Perhubungan
2018

  No. KP 413 Tahun 2018 (2.0 MiB, 857 hits)

Penugasan Kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk Menyelenggarakan Angkutan PerintisKeputusan Menteri Perhubungan
2018

  No. 7 Tahun 2018 (778.1 KiB, 738 hits)

Pengaturan Lalu Lintas pada Masa Libur Panjang (Wafat Isa Al-Masih atau Paskah) Tahun 2018Surat Edaran Menteri Perhubungan
2018

  No. SE.2/AJ.307/DRJD/2018 (2.6 MiB, 924 hits)

Ketentuan Mengenai Bak Muatan Mobil BarangSurat Edaran Dirjen Perhubungan Darat
2018

  No. KP 412 Tahun 2018 (1.6 MiB, 1,107 hits)

Penetapan Lintas Pelayanan Perkeretaapian Angkutan PerintisKeputusan Menteri Perhubungan
2018

  No. PM 18 Tahun 2018 (2.2 MiB, 2,581 hits)

Pengaturan Lalu Lintas Selama Masa Pembangunan Proyek Infrastruktur Strategis Nasional di Ruas Jalan Tol Jakarta - CikampekPeraturan Menteri Perhubungan
2018

  No. PM 4 Tahun 2018 (3.7 MiB, 846 hits)

Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di LautPeraturan Menteri Perhubungan
2017

  No. SK.6474/AJ.201/DRJD/2017 (4.1 MiB, 1,230 hits)

Pengaturan Lalu Lintas dan Pembatasan Pengoperasian Mobil Barang pada Masa Angkutan Natal Tahun 2017 dan Tahun Baru 2018Peraturan Dirjen Perhubungan Darat
2017

  SE No. UM.003/55/9/DJPL_17 (456.6 KiB, 915 hits)

Kelaikan PetikemasSurat Edaran Dirjen Perhubungan Laut
2017

  No. PM 49/2017 (5.8 MiB, 10,853 hits)

Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan TransportasiPeraturan Menteri Perhubungan
2017

  No. AJ.201/1/6/DRJD/2017 (2.7 MiB, 945 hits)

Pengoperasian Mobil Barang Masa Lebaran Tahun 2017/1438 HSurat Keputusan Dirjen Perhubungan Darat
2017

  No. AJ.201/2/5/DRJD/2017 (5.9 MiB, 1,441 hits)

Penyampaian Perdirjen Perhubungan Darat No. SK.2717/AJ.201/DRJD/2017 tentang Pengaturan Lalu Lintas dan Pengaturan Kendaraan Angkutan Barang pada Masa Angkutan Lebaran Tahun 2017 (1438 H)Surat Keputusan Dirjen Perhubungan Darat
2017

  No. PM 40/2017 (2.3 MiB, 1,856 hits)

Pengaturan Lalu Lintas Melalui Pembatasan Operasional Kendaraan Bermotor dan Penutupan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor pada Masa Angkutan LebaranPeraturan Menteri Perhubungan
2017

  SE No. UM.003/40/II/DJPL_17 (1.3 MiB, 934 hits)

Penerapan Jaminan PetikemasSurat Edaran Dirjen Perhubungan Laut
2017

  No. AJ. 201/1/8/DRJD/2017 (82.9 KiB, 775 hits)

Pengaturan Angkutan Barang pada Periode Libur Panjang (Long Week-end)Surat Edaran Dirjen Perhubungan Darat
2016

  KM No. KP 901/2016 (5.4 MiB, 3,215 hits)

Rencana Induk Pelabuhan NasionalKeputusan Menteri Perhubungan
2016

  KM No. KP 894/2016 (1.4 MiB, 1,045 hits)

Pengaturan Operasional Kendaraan Bermotor di Jalan Tol Purwakarta – Bandung – Cileunyi (Purbaleunyi) dan Jalan Nasional Sadang – Purwakarta – Padalarang serta Peraturan Operasional Kendaraan Angkutan Barang pada Masa Libur Tahun Baru 2017Keputusan Menteri Perhubungan
2016

  KM No. KP 781/2016 (1.9 MiB, 973 hits)

Pengaturan Lalu Lintas dan Pembatasan Pengoperasian Kendaraan Angkutan Barang pada Masa Angkutan Natal Tahun 2016Keputusan Menteri Perhubungan
2016

  IM No. 19/2016 (1.3 MiB, 840 hits)

Pelaksanaan Hasil Rapat Kerja Kementerian Perhubungan Tahun 2016Instruksi Menteri Perhubungan
2016

  KM No. KP 655/2016 (190.0 KiB, 947 hits)

Pembatasan Waktu Operasi Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor Umum di Ruans Jalan Nasional Pandaan-Malang, Provinsi Jawa TImurKeputusan Menteri Perhubungan
2016

  SE Dirjen No. 15-AJ 201/2016 (2.5 MiB, 1,340 hits)

Pengaturan Lalu Lintas dan Larangan Pengoperasian Kendaraan Angkutan Barang pada Saat Libur Panjang Hari Raya Idul Adha Tahun 2016/1437HSurat Edaran Dirjen Perhubungan Darat
2016

  SE No. 22/2016 (112.0 KiB, 1,239 hits)

Pengaturan Lalu Lintas, Larangan Pengoperasian Kendaraan Angkutan Barang dan Penutupan Jembatan Timbang pada Masa Angkutan Lebaran Tahun 2016/1437 HSurat Edaran Kementerian Perhubungan
2015

  PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 153 (1.2 MiB, 2,059 hits)

Pengamanan Kargo dan Pos Serta Rantai Pasok (Supply Chain) Kargo dan Pos yang Diangkut dengan Pesawat UdaraPeraturan Menteri Perhubungan
2015

  KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. KP 446 (1.8 MiB, 1,216 hits)

Rencana Induk Bandar Udara H. AS. Hanandjoeddin di Kabupaten Belitung Provinsi Bangka BelitungKeputusan Menteri Perhubungan
2015

  PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 41 (623.5 KiB, 1,375 hits)

Perubahan Ketiga atas Peraturan Menhub No KM 25 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan UdaraPeraturan Menteri Perhubungan
2015

  PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 34 (1.6 MiB, 901 hits)

Perubahan Ketujuh atas Kemenhub No. KM 18 tahun 2002 tentang Persyaratan Sertifikasi dan Operasi bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga untuk Penerbangan Komuter dan CharterPeraturan Menteri Perhubungan
2015

  PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN No. PM 77 (463.2 KiB, 1,876 hits)

Konsesi dan Bentuk Kerjasama Lainnya Antara Pemerintah dengan Badan Usaha Bandar Udara untuk Pelayanan Jasa KebandarudaraanPeraturan Menteri Perhubungan
2015

  PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO.43 (918.1 KiB, 1,508 hits)

Konsesi dan Bentuk Kerjasama Lainnya Antara Pemerintah dengan Badan Usaha Bandar Udara untuk Pelayanan Jasa KebandarudaraanPeraturan Menteri Perhubungan
2015

  PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO.18 (162.1 KiB, 941 hits)

Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan oleh Badan Usaha Angkutan Udara NiagaPeraturan Menteri Perhubungan
2015

  Kepmenhub No. KP 443/2015 (1,000.9 KiB, 2,017 hits)

Penetapan Alur Pelayaran Sistem Rute Tata Cara Berlalu Lintas dan Daerah Labuh Kapal Sesuai dengan KepentingannPeraturan Menteri Perhubungan
2015

  Kepmenhub No. KP 199/2015 (1.3 MiB, 1,052 hits)

Penunjukan Otoritas Pelabuhan Sebagai Koordinator Kegiatan Pemerintahan dan Pengusahaan di PelabuhanPeraturan Menteri Perhubungan
2015

  Kepmenhub No. KP 208/2015 (354.3 KiB, 847 hits)

Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum PT Kereta Api Indonesia (Persero)Peraturan Menteri Perhubungan
2015

  Kepmenhub No. KP 159/2015 (154.8 KiB, 788 hits)

Penetapan Lintas Pelayanan Perkeretaapian Angkutan PerintisPeraturan Menteri Perhubungan
2015

  PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 192 (162.5 KiB, 1,354 hits)

Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 157 Tahun 2015 tentang Penerapan Inaportnet untuk Pelayanan Kapal dan Barang di PelabuhanPeraturan Menteri Perhubungan
2015

  PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 182 (141.6 KiB, 1,388 hits)

Tarif Muatan untuk Kegiatan Subsidi Pengoperasian Kapal TernakPeraturan Menteri Perhubungan
2015

  PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 168 (266.4 KiB, 1,136 hits)

Tarif Angkutan Barang di Laut dalam Rangka Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation)Peraturan Menteri Perhubungan
2015

  PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 161 (297.4 KiB, 1,298 hits)

Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di LautPeraturan Menteri Perhubungan
2015

  PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 157 (242.9 KiB, 1,327 hits)

Penerapan Inaportnet untuk Pelayanan Kapal dan Barang di PelabuhanPeraturan Menteri Perhubungan
2015

  KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. KP 443 (1,000.9 KiB, 2,004 hits)

Penetapan Alur Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas dan Daerah Labuh Kapal sesuai dengan Kepentingannya di Pelabuhan Teluk BayurPeraturan Menteri Perhubungan
2014

  PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 14 (450.5 KiB, 1,087 hits)

Tarif Angkutan Udara Perintis Tahun 2014Peraturan Menteri Perhubungan
2014

  IM No. 3/2014 (124.8 KiB, 742 hits)

Penggunaan Mata Uang Rupiah dalam Melakukan Transaksi pada Kegiatan TransportasiPeraturan Menteri Perhubungan
2012

  PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 5 (209.6 KiB, 989 hits)

Perubahan Kelima Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 22 Tahun 2002 tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi bagi Perusahaan Angkutan Udara yang Melakukan Penerbangan Dalam Negeri, Internasional dan Angkutan Udara Niaga tidak BerjadwalPeraturan Menteri Perhubungan
2012

  PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 4 (220.5 KiB, 986 hits)

Perubahan Keenam Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2002 tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga untuk Penerbangan Komuter dan CharterPeraturan Menteri Perhubungan
2011

  PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 92 (153.1 KiB, 1,023 hits)

Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan UdaraPeraturan Menteri Perhubungan
2011

  PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 80 (414.8 KiB, 972 hits)

Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 41 Tahun 2001 tentang Peraturan Umum Pengoperasian Pesawat Udara (General Operating and Flight Rules)Peraturan Menteri Perhubungan
2011

  PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 77 (929.2 KiB, 988 hits)

Tanggung Jawab pengangkut Angkutan UdaraPeraturan Menteri Perhubungan
2011

  Kemenhub No. 73/2011 (311.7 KiB, 919 hits)

Tarif Angkutan Udara PerintisPeraturan Menteri Perhubungan
2011

  PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 64 (2.4 MiB, 1,234 hits)

Kriteria, Tugas dan Wewenang Teknisi PenerbanganPeraturan Menteri Perhubungan
2011

  PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 63 (3.7 MiB, 969 hits)

Kriteria, Tugas dan Wewenang Inspektur PenerbanganPeraturan Menteri Perhubungan
2011

  PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 57 (2.1 MiB, 955 hits)

Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 171 (Civil Aviation Safety Regulation Part 171) tentang Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan (Aeronautical Telecommunicatlon Service Providers)Peraturan Menteri Perhubungan
2010

  Kemenhub No. 19/2010 (882.9 KiB, 962 hits)

Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 05 (Civil Aviation Safety Regulation Part 05) tentang Satuan Pengukuran (unit of Measurements)Peraturan Menteri Perhubungan
2010

  Kemenhub No. 11/2010 (3.2 MiB, 3,810 hits)

Tatanan Kebandarudaraan NasionalPeraturan Menteri Perhubungan
2009

  Kemenhub No. 72/2009 (1.1 MiB, 1,212 hits)

Rencana Induk Badar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar Provinsi Sulawesi SelatanPeraturan Menteri Perhubungan
2009

  Kemenhub No. 16/2009 (1.8 MiB, 1,698 hits)

Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 92 (Civil Aviation Safety Regulations Part 92) tentang Pengangkutan Bahan dan/atau Barang Berbahaya dengan Pesawat UdaraPeraturan Menteri Perhubungan
2008

  Kemenhub No. 19/2008 (1.3 MiB, 1,210 hits)

Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 18/2007 tentang Tarif Angkutan Udara PerintisPeraturan Menteri Perhubungan
2005

  Kemenhub No. 71/2005 (1.9 MiB, 2,600 hits)

Pengangkutan Barang/Muatan Antar Pelabuhan Laut di Dalam NegeriPeraturan Menteri Perhubungan
2005

  Kemenhub No. 52/2005 (887.2 KiB, 1,066 hits)

Peningkatan Pengamanan dan Penegakkan Hukum LautPiagam Kesepakatan Bersama antara Dephub RI dengan TNI AL
2005

  Kemenhub No. 8/2005 (4.4 MiB, 2,768 hits)

Telekomunikasi PelayaranKeputusan Menteri Perhubungan
2005

  Kemenhub No. 9/2005 (6.5 MiB, 6,967 hits)

Pendidikan dan Pelatihan, Ujian Serta Sertifikasi Pelaut Kapal Penangkap IkanPeraturan Menteri Perhubungan
2005

  Kemenhub No. 7/2005 (3.8 MiB, 2,313 hits)

Sarana Bantu Navigasi PelayaranKeputusan Menteri Perhubungan
2005

  Kemenhub No. 4/2005 (5.7 MiB, 5,204 hits)

Pencegahan Pencemaran dari Kapal Keputusan Menteri Perhubungan
2005

  Kemenhub No. 6/2005 (2.7 MiB, 2,624 hits)

Pengukuran KapalPeraturan Menteri Perhubungan
2005

  Kemenhub No. 3/2005 (7.0 MiB, 3,402 hits)

Lambung Timbul KapalPeraturan Menteri Perhubungan
2005

  Kemenhub No. 1/2005 (3.7 MiB, 1,411 hits)

Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Provinsi untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan, dan Alat-alat Berat/BesarKeputusan Menteri Perhubungan
2004

  Kemenhub No. 74/2004 (7.6 MiB, 1,773 hits)

Rencana Induk Pelabuhan Teluk BayurKeputusan Menteri Perhubungan
2004

  Kemenhub No. 3/2004 (886.4 KiB, 2,533 hits)

Penujukan Direktur Jenderal Perhubungan Laut sebagai Designated Authority Pelaksanaan Pengamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan (International Ships and Port Facility Security/ISPS Code)Keputusan Menteri Perhubungan
2004

  Kemenhub No. 2/2004 (7.4 MiB, 1,790 hits)

Rencana Induk Pelabuhan Makassar Keputusan Menteri Perhubungan
2003

  Kemenhub No. 53/2003 (2.0 MiB, 1,154 hits)

Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Penyeberangan KetapangKeputusan Menteri Perhubungan
2003

  Kemenhub No. 50/2003 (2.5 MiB, 1,440 hits)

Jenis, Struktur dan Golongan Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhanan untuk Pelabuhan LautKeputusan Menteri Perhubungan
2003

  Kemenhub No. 33/2003 (860.8 KiB, 1,475 hits)

Pemberlakuan Amandemen Solas 1974 tentang Pengamanan Kapal dam Fasilitas Pelabuhan (Internasional Ships and Port Facility Security/ISPS Code) di Wilayah IndonesiaKeputusan Menteri Perhubungan
2002

  Kemenhub No. 55/2002 (10.0 MiB, 1,675 hits)

Pengelolaan Pelabuhan KhususKeputusan Menteri Perhubungan
2002

  Kemenhub No. 54/2002 (2.2 MiB, 1,190 hits)

Penyelenggaraan Pelabuhan LautKeputusan Menteri Perhubungan
2002

  Kemenhub No. 25/2002 (5.3 MiB, 32,673 hits)

Pedoman Dasar Perhitungan Tarif Pelayanan Jasa Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal di PelabuhanKeputusan Menteri Perhubungan
2002

  Kemenhub No. 24/2002 (7.2 MiB, 1,526 hits)

Penyelenggaraan PemanduanKeputusan Menteri Perhubungan
2002

  Kemenhub No. 15/2002 (7.6 MiB, 1,257 hits)

Penyelenggaraan dan Pengusahaan Tally di PelabuhanKeputusan Menteri Perhubungan
2002

  Kemenhub No. 12/2002 (10.0 MiB, 971 hits)

Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke KapalKeputusan Menteri Perhubungan
2002

  Kemenhub No. 7/2002 (5.9 MiB, 1,346 hits)

Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Ende dan IpiKeputusan Menteri Perhubungan
2002

  Kemenhub No. 6/2002 (4.7 MiB, 859 hits)

Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan WaingapuKeputusan Menteri Perhubungan
2002

  Kemenhub No. 5/2002 (4.6 MiB, 1,299 hits)

Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Tenau KupangKeputusan Menteri Perhubungan
2002

  Kemenhub No. 4/2002 (4.1 MiB, 1,211 hits)

Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan MaumereKeputusan Menteri Perhubungan
2002

  Kemenhub No. 3/2002 (4.0 MiB, 945 hits)

Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan KalabahiKeputusan Menteri Perhubungan
2002

  Kemenhub No. 2/2002 (820.1 KiB, 999 hits)

Pencabutan Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 20/1999 tentang Harga Satuan Pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran dan Kolam Pelabuhan untuk Pekerjaan Perawatan yang Dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja NegaraKeputusan Menteri Perhubungan
2005

  Kemenhub No. 1/2005 (3.7 MiB, 1,411 hits)

Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Provinsi untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan, dan Alat-alat Berat/BesarKeputusan Menteri Perhubungan
2004

  Kemenhub No. 74/2004 (7.6 MiB, 1,773 hits)

Rencana Induk Pelabuhan Teluk BayurKeputusan Menteri Perhubungan
2004

  Kepmenhub No. 13/2004 (1.5 MiB, 1,000 hits)

Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Laut Dalam Negeri Tahun Anggaran 2004Peraturan Menteri Perhubungan
2004

  Kemenhub No. 3/2004 (886.4 KiB, 2,533 hits)

Penujukan Direktur Jenderal Perhubungan Laut sebagai Designated Authority Pelaksanaan Pengamanan Kapal dan Fasilitas PElabuhan (International Ships and Port Facility Security/ISPS Code)Keputusan Menteri Perhubungan
2004

  Kemenhub No. 2/2004 (7.4 MiB, 1,790 hits)

Rencana Induk Pelabuhan Makassar Keputusan Menteri Perhubungan
2003

  Kemenhub No. 53/2003 (2.0 MiB, 1,154 hits)

Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Penyeberangan KetapangKeputusan Menteri Perhubungan
2003

  Kemenhub No. 50/2003 (2.5 MiB, 1,440 hits)

Jenis, Struktur, dan Golongan Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhanan untuk Pelabuhan LautKeputusan Menteri Perhubungan
2003

  Kemenhub No. 47/2003 (1.7 MiB, 1,098 hits)

Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Laut Dalam Negeri Tahun Anggaran 2003Keputusan Menteri Perhubungan
2003

  Kemenhub No. 33/2003 (860.8 KiB, 1,475 hits)

Pemberlakuan Amandemen Solas 1974 tentang PEngamanan Kapal dam Fasilitas Pelabuhan (Internasional Ships and Port Facility Security/ISPS Code) di Wilayah IndonesiaKeputusan Menteri Perhubungan
2002

  Kemenhub No. 55/2002 (10.0 MiB, 1,675 hits)

Pengelolaan Pelabuhan KhususKeputusan Menteri Perhubungan
2002

  Kemenhub No. 54/2002 (2.2 MiB, 1,190 hits)

Penyelenggaraan Pelabuhan LautKeputusan Menteri Perhubungan
2002

  Kemenhub No. 36/2002 (9.2 MiB, 989 hits)

Tarif Angkutan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Laut Dalam NegeriKeputusan Menteri Perhubungan
2002

  Kemenhub No. 25/2002 (5.3 MiB, 32,673 hits)

Pedoman Dasar Perhitungan Tarif Pelayanan Jasa Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal di PelabuhanKeputusan Menteri Perhubungan
2002

  Kemenhub No. 24/2002 (7.2 MiB, 1,526 hits)

Penyelenggaraan PemanduanKeputusan Menteri Perhubungan
2002

  Kemenhub No. 15/2002 (7.6 MiB, 1,257 hits)

Penyelenggaraan dan Pengusahaan Tally di PelabuhanKeputusan Menteri Perhubungan
2002

  Kemenhub No. 12/2002 (10.0 MiB, 971 hits)

Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke KapalKeputusan Menteri Perhubungan
2002

  Kemenhub No. 7/2002 (5.9 MiB, 1,346 hits)

Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Ende dan IpiKeputusan Menteri Perhubungan
2002

  Kemenhub No. 6/2002 (4.7 MiB, 859 hits)

Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan WaingapuKeputusan Menteri Perhubungan
2002

  Kemenhub No. 5/2002 (4.6 MiB, 1,299 hits)

Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Tenau KupangKeputusan Menteri Perhubungan
2002

  Kemenhub No. 4/2002 (4.1 MiB, 1,211 hits)

Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan MaumereKeputusan Menteri Perhubungan
2002

  Kemenhub No. 3/2002 (4.0 MiB, 945 hits)

Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan KalabahiKeputusan Menteri Perhubungan
2002

  Kemenhub No. 2/2002 (820.1 KiB, 999 hits)

Pencabutan Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 20/1999 tentang Harga Satuan Pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran dan Kolam Pelabuhan untuk Pekerjaan Perawatan yang Dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja NegaraKeputusan Menteri Perhubungan
2001

  Kemenhub No. 17/2001 (2.7 MiB, 1,244 hits)

Pembentukan Kantor Administrator Pelabuhan Sungai Pakning, Sei Kolak Kijang dan RengatKeputusan Menteri Perhubungan

TOP
WhatsApp chat