Kementerian Perhubungan

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

TahunNomorTentangJenis Peraturan
2020

  No. 10 Tahun 2020 (1.4 MiB, 101 hits)

Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di Jalan dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan PerbatasanPeraturan Menteri Perhubungan
2020

  No. 32 Tahun 2020 (716.9 KiB, 150 hits)

Petunjuk Operasional Transportasi Udara untuk Pelaksanaan Pembatasan Perjalanan Orang dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Udara
2020

  No. 21 Tahun 2020 (612.5 KiB, 105 hits)

Petunjuk Operasional Transportasi Laut untuk Pelaksanaan Pembatasan Perjalanan Orang dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut
2020

  HK.201/1/2/DRJD/2020 (3.4 MiB, 136 hits)

Petunjuk Operasional Transportasi Darat untuk Pelaksanaan Pembatasan Perjalanan Orang dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Darat
2020

  UM.006/A.218/DJKA/20 (1.3 MiB, 76 hits)

Petunjuk Operasional Transportasi Perkeretaapian untuk Pelaksanaan Pembatasan Perjalanan Orang dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)Surat Edaran Direktur Jenderal Perkeretaapian
2020

  SK. 108 BPTJ Tahun 2020 (2.2 MiB, 127 hits)

Petunjuk Teknis Pengendalian Transportasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)Surat Peraturan Kepala Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi
2020

  UM.002/5/18/DRJU.KUM-2020 (665.2 KiB, 140 hits)

Pengendalian Transportasi Udara Selama Masa Mudik Idul Fitri 1441 HSurat Direktur Jenderal Perhubungan Darat
2020

  No. 25 Tahun 2020 (352.5 KiB, 107 hits)

Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Peraturan Menteri Perhubungan
2020

  No. 71 Tahun 2020 (5.9 MiB, 110 hits)

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
2020

  AJ.007/2/17/DRJD/2020 (860.4 KiB, 154 hits)

Toleransi Sanksi Kelebihan Muatan Angkutan Barang Pokok dan Barang PentingSurat Direktur Jenderal Perhubungan Darat
2020

  No. 18 Tahun 2020 (9.0 MiB, 104 hits)

Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Peraturan Menteri Perhubungan
2020

  No. 17 Tahun 2020 (618.8 KiB, 100 hits)

Pesawat Konfigurasi Penumpang yang Digunakan untuk Mengangkut Kargo di Dalam Kabin Penumpang (Passenger Compartment)Surat Edaran Menteri Perhubungan
2020

  PL. 001/1/4 Phb 2020 (520.5 KiB, 119 hits)

Operasionalisasi Bandar Udara, Pelabuhan, dan Prasarana Transportasi Lainnya Surat Menteri Perhubungan
2020

  AJ.403/1/1/DRJD/2020 (624.6 KiB, 0 hits)

Penertiban Dimensi Kendaraan Bermotor Angkutan Curah Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat
2019

  No. 21 Tahun 2019 (674.3 KiB, 691 hits)

Pengawasan Terhadap Mobil Barang atas Pelanggaran Muatan Lebih (Over Loading) dan/atau Pelanggaran Ukuran Lebih (Over Dimension)Surat Edaran Menteri Perhubungan
2019

  No. PM 60 Tahun 2019 (8.8 MiB, 1,740 hits)

Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan Peraturan Menteri Perhubungan
2019

  No. PM 37 Tahun 2019 (355.4 KiB, 1,635 hits)

Pengaturan Lalu Lintas pada Masa Angkutan Lebaran Tahun 2019Peraturan Menteri Perhubungan
2018

  No. PM 115 Tahun 2018 - (2.1 MiB, 793 hits)

Pengaturan Lalu Lintas Operasional Mobil Barang Selama Masa Angkutan Natal Tahun 2018 dan Tahun Baru 2019Peraturan Menteri Perhubungan
2018

  No. PM 34 Tahun 2018 (796.3 KiB, 848 hits)

Pengaturan Lalu Lintas pada Masa Angkutan Lebaran Tahun 2018Peraturan Menteri Perhubungan
2018

  No. PM 22 Tahun 2018 (6.0 MiB, 3,426 hits)

Komponen Penghasilan dan Biaya yang Diperhitungkan dalam Kegiatan Subsidi Penyelenggaraan Angkutan Barang di LautPeraturan Menteri Perhubungan
2018

  No. KP 413 Tahun 2018 (2.0 MiB, 908 hits)

Penugasan Kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk Menyelenggarakan Angkutan PerintisKeputusan Menteri Perhubungan
2018

  No. 7 Tahun 2018 (778.1 KiB, 781 hits)

Pengaturan Lalu Lintas pada Masa Libur Panjang (Wafat Isa Al-Masih atau Paskah) Tahun 2018Surat Edaran Menteri Perhubungan
2018

  No. SE.2/AJ.307/DRJD/2018 (2.6 MiB, 992 hits)

Ketentuan Mengenai Bak Muatan Mobil BarangSurat Edaran Dirjen Perhubungan Darat
2018

  No. KP 412 Tahun 2018 (1.6 MiB, 1,149 hits)

Penetapan Lintas Pelayanan Perkeretaapian Angkutan PerintisKeputusan Menteri Perhubungan
2018

  No. PM 18 Tahun 2018 (2.2 MiB, 2,622 hits)

Pengaturan Lalu Lintas Selama Masa Pembangunan Proyek Infrastruktur Strategis Nasional di Ruas Jalan Tol Jakarta - CikampekPeraturan Menteri Perhubungan
2018

  No. PM 4 Tahun 2018 (3.7 MiB, 892 hits)

Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di LautPeraturan Menteri Perhubungan
2017

  No. SK.6474/AJ.201/DRJD/2017 (4.1 MiB, 1,272 hits)

Pengaturan Lalu Lintas dan Pembatasan Pengoperasian Mobil Barang pada Masa Angkutan Natal Tahun 2017 dan Tahun Baru 2018Peraturan Dirjen Perhubungan Darat
2017

  SE No. UM.003/55/9/DJPL_17 (456.6 KiB, 967 hits)

Kelaikan PetikemasSurat Edaran Dirjen Perhubungan Laut
2017

  No. PM 49/2017 (5.8 MiB, 10,899 hits)

Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan TransportasiPeraturan Menteri Perhubungan
2017

  No. AJ.201/1/6/DRJD/2017 (2.7 MiB, 985 hits)

Pengoperasian Mobil Barang Masa Lebaran Tahun 2017/1438 HSurat Keputusan Dirjen Perhubungan Darat
2017

  No. AJ.201/2/5/DRJD/2017 (5.9 MiB, 1,483 hits)

Penyampaian Perdirjen Perhubungan Darat No. SK.2717/AJ.201/DRJD/2017 tentang Pengaturan Lalu Lintas dan Pengaturan Kendaraan Angkutan Barang pada Masa Angkutan Lebaran Tahun 2017 (1438 H)Surat Keputusan Dirjen Perhubungan Darat
2017

  No. PM 40/2017 (2.3 MiB, 1,895 hits)

Pengaturan Lalu Lintas Melalui Pembatasan Operasional Kendaraan Bermotor dan Penutupan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor pada Masa Angkutan LebaranPeraturan Menteri Perhubungan
2017

  SE No. UM.003/40/II/DJPL_17 (1.3 MiB, 980 hits)

Penerapan Jaminan PetikemasSurat Edaran Dirjen Perhubungan Laut
2017

  No. AJ. 201/1/8/DRJD/2017 (82.9 KiB, 820 hits)

Pengaturan Angkutan Barang pada Periode Libur Panjang (Long Week-end)Surat Edaran Dirjen Perhubungan Darat
2016

  KM No. KP 901/2016 (5.4 MiB, 3,264 hits)

Rencana Induk Pelabuhan NasionalKeputusan Menteri Perhubungan
2016

  KM No. KP 894/2016 (1.4 MiB, 1,045 hits)

Pengaturan Operasional Kendaraan Bermotor di Jalan Tol Purwakarta – Bandung – Cileunyi (Purbaleunyi) dan Jalan Nasional Sadang – Purwakarta – Padalarang serta Peraturan Operasional Kendaraan Angkutan Barang pada Masa Libur Tahun Baru 2017Keputusan Menteri Perhubungan
2016

  KM No. KP 781/2016 (1.9 MiB, 1,016 hits)

Pengaturan Lalu Lintas dan Pembatasan Pengoperasian Kendaraan Angkutan Barang pada Masa Angkutan Natal Tahun 2016Keputusan Menteri Perhubungan
2016

  IM No. 19/2016 (1.3 MiB, 878 hits)

Pelaksanaan Hasil Rapat Kerja Kementerian Perhubungan Tahun 2016Instruksi Menteri Perhubungan
2016

  KM No. KP 655/2016 (190.0 KiB, 987 hits)

Pembatasan Waktu Operasi Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor Umum di Ruans Jalan Nasional Pandaan-Malang, Provinsi Jawa TImurKeputusan Menteri Perhubungan
2016

  SE Dirjen No. 15-AJ 201/2016 (2.5 MiB, 1,383 hits)

Pengaturan Lalu Lintas dan Larangan Pengoperasian Kendaraan Angkutan Barang pada Saat Libur Panjang Hari Raya Idul Adha Tahun 2016/1437HSurat Edaran Dirjen Perhubungan Darat
2016

  SE No. 22/2016 (112.0 KiB, 1,282 hits)

Pengaturan Lalu Lintas, Larangan Pengoperasian Kendaraan Angkutan Barang dan Penutupan Jembatan Timbang pada Masa Angkutan Lebaran Tahun 2016/1437 HSurat Edaran Kementerian Perhubungan
2015

  PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 153 (1.2 MiB, 2,112 hits)

Pengamanan Kargo dan Pos Serta Rantai Pasok (Supply Chain) Kargo dan Pos yang Diangkut dengan Pesawat UdaraPeraturan Menteri Perhubungan
2015

  KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. KP 446 (1.8 MiB, 1,257 hits)

Rencana Induk Bandar Udara H. AS. Hanandjoeddin di Kabupaten Belitung Provinsi Bangka BelitungKeputusan Menteri Perhubungan
2015

  PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 41 (623.5 KiB, 1,418 hits)

Perubahan Ketiga atas Peraturan Menhub No KM 25 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan UdaraPeraturan Menteri Perhubungan
2015

  PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 34 (1.6 MiB, 940 hits)

Perubahan Ketujuh atas Kemenhub No. KM 18 tahun 2002 tentang Persyaratan Sertifikasi dan Operasi bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga untuk Penerbangan Komuter dan CharterPeraturan Menteri Perhubungan
2015

  PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN No. PM 77 (463.2 KiB, 1,919 hits)

Konsesi dan Bentuk Kerjasama Lainnya Antara Pemerintah dengan Badan Usaha Bandar Udara untuk Pelayanan Jasa KebandarudaraanPeraturan Menteri Perhubungan
2015

  PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO.43 (918.1 KiB, 1,550 hits)

Konsesi dan Bentuk Kerjasama Lainnya Antara Pemerintah dengan Badan Usaha Bandar Udara untuk Pelayanan Jasa KebandarudaraanPeraturan Menteri Perhubungan
2015

  PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO.18 (162.1 KiB, 982 hits)

Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan oleh Badan Usaha Angkutan Udara NiagaPeraturan Menteri Perhubungan
2015

  Kepmenhub No. KP 443/2015 (1,000.9 KiB, 2,059 hits)

Penetapan Alur Pelayaran Sistem Rute Tata Cara Berlalu Lintas dan Daerah Labuh Kapal Sesuai dengan KepentingannPeraturan Menteri Perhubungan
2015

  Kepmenhub No. KP 199/2015 (1.3 MiB, 1,052 hits)

Penunjukan Otoritas Pelabuhan Sebagai Koordinator Kegiatan Pemerintahan dan Pengusahaan di PelabuhanPeraturan Menteri Perhubungan
2015

  Kepmenhub No. KP 208/2015 (354.3 KiB, 847 hits)

Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum PT Kereta Api Indonesia (Persero)Peraturan Menteri Perhubungan
2015

  Kepmenhub No. KP 159/2015 (154.8 KiB, 788 hits)

Penetapan Lintas Pelayanan Perkeretaapian Angkutan PerintisPeraturan Menteri Perhubungan
2015

  PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 192 (162.5 KiB, 1,397 hits)

Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 157 Tahun 2015 tentang Penerapan Inaportnet untuk Pelayanan Kapal dan Barang di PelabuhanPeraturan Menteri Perhubungan
2015

  PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 182 (141.6 KiB, 1,433 hits)

Tarif Muatan untuk Kegiatan Subsidi Pengoperasian Kapal TernakPeraturan Menteri Perhubungan
2015

  PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 168 (266.4 KiB, 1,178 hits)

Tarif Angkutan Barang di Laut dalam Rangka Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation)Peraturan Menteri Perhubungan
2015

  PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 161 (297.4 KiB, 1,342 hits)

Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di LautPeraturan Menteri Perhubungan
2015

  PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 157 (242.9 KiB, 1,375 hits)

Penerapan Inaportnet untuk Pelayanan Kapal dan Barang di PelabuhanPeraturan Menteri Perhubungan
2015

  KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. KP 443 (1,000.9 KiB, 2,050 hits)

Penetapan Alur Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas dan Daerah Labuh Kapal sesuai dengan Kepentingannya di Pelabuhan Teluk BayurPeraturan Menteri Perhubungan
2014

  PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 14 (450.5 KiB, 1,133 hits)

Tarif Angkutan Udara Perintis Tahun 2014Peraturan Menteri Perhubungan
2014

  IM No. 3/2014 (124.8 KiB, 742 hits)

Penggunaan Mata Uang Rupiah dalam Melakukan Transaksi pada Kegiatan TransportasiPeraturan Menteri Perhubungan
2012

  PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 5 (209.6 KiB, 1,015 hits)

Perubahan Kelima Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 22 Tahun 2002 tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi bagi Perusahaan Angkutan Udara yang Melakukan Penerbangan Dalam Negeri, Internasional dan Angkutan Udara Niaga tidak BerjadwalPeraturan Menteri Perhubungan
2012

  PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 4 (220.5 KiB, 1,012 hits)

Perubahan Keenam Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2002 tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga untuk Penerbangan Komuter dan CharterPeraturan Menteri Perhubungan
2011

  PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 92 (153.1 KiB, 1,049 hits)

Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan UdaraPeraturan Menteri Perhubungan
2011

  PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 80 (414.8 KiB, 1,001 hits)

Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 41 Tahun 2001 tentang Peraturan Umum Pengoperasian Pesawat Udara (General Operating and Flight Rules)Peraturan Menteri Perhubungan
2011

  PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 77 (929.2 KiB, 1,016 hits)

Tanggung Jawab pengangkut Angkutan UdaraPeraturan Menteri Perhubungan
2011

  Kemenhub No. 73/2011 (311.7 KiB, 962 hits)

Tarif Angkutan Udara PerintisPeraturan Menteri Perhubungan
2011

  PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 64 (2.4 MiB, 1,261 hits)

Kriteria, Tugas dan Wewenang Teknisi PenerbanganPeraturan Menteri Perhubungan
2011

  PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 63 (3.7 MiB, 995 hits)

Kriteria, Tugas dan Wewenang Inspektur PenerbanganPeraturan Menteri Perhubungan
2011

  PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 57 (2.1 MiB, 983 hits)

Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 171 (Civil Aviation Safety Regulation Part 171) tentang Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan (Aeronautical Telecommunicatlon Service Providers)Peraturan Menteri Perhubungan
2010

  Kemenhub No. 19/2010 (882.9 KiB, 1,006 hits)

Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 05 (Civil Aviation Safety Regulation Part 05) tentang Satuan Pengukuran (unit of Measurements)Peraturan Menteri Perhubungan
2010

  Kemenhub No. 11/2010 (3.2 MiB, 3,853 hits)

Tatanan Kebandarudaraan NasionalPeraturan Menteri Perhubungan
2009

  Kemenhub No. 72/2009 (1.1 MiB, 1,255 hits)

Rencana Induk Badar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar Provinsi Sulawesi SelatanPeraturan Menteri Perhubungan
2009

  Kemenhub No. 16/2009 (1.8 MiB, 1,740 hits)

Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 92 (Civil Aviation Safety Regulations Part 92) tentang Pengangkutan Bahan dan/atau Barang Berbahaya dengan Pesawat UdaraPeraturan Menteri Perhubungan
2008

  Kemenhub No. 19/2008 (1.3 MiB, 1,250 hits)

Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 18/2007 tentang Tarif Angkutan Udara PerintisPeraturan Menteri Perhubungan
2005

  Kemenhub No. 71/2005 (1.9 MiB, 2,649 hits)

Pengangkutan Barang/Muatan Antar Pelabuhan Laut di Dalam NegeriPeraturan Menteri Perhubungan
2005

  Kemenhub No. 52/2005 (887.2 KiB, 1,112 hits)

Peningkatan Pengamanan dan Penegakkan Hukum LautPiagam Kesepakatan Bersama antara Dephub RI dengan TNI AL
2005

  Kemenhub No. 8/2005 (4.4 MiB, 2,810 hits)

Telekomunikasi PelayaranKeputusan Menteri Perhubungan
2005

  Kemenhub No. 9/2005 (6.5 MiB, 7,009 hits)

Pendidikan dan Pelatihan, Ujian Serta Sertifikasi Pelaut Kapal Penangkap IkanPeraturan Menteri Perhubungan
2005

  Kemenhub No. 7/2005 (3.8 MiB, 2,360 hits)

Sarana Bantu Navigasi PelayaranKeputusan Menteri Perhubungan
2005

  Kemenhub No. 4/2005 (5.7 MiB, 5,251 hits)

Pencegahan Pencemaran dari Kapal Keputusan Menteri Perhubungan
2005

  Kemenhub No. 6/2005 (2.7 MiB, 2,668 hits)

Pengukuran KapalPeraturan Menteri Perhubungan
2005

  Kemenhub No. 3/2005 (7.0 MiB, 3,449 hits)

Lambung Timbul KapalPeraturan Menteri Perhubungan
2005

  Kemenhub No. 1/2005 (3.7 MiB, 1,473 hits)

Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Provinsi untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan, dan Alat-alat Berat/BesarKeputusan Menteri Perhubungan
2004

  Kemenhub No. 74/2004 (7.6 MiB, 1,816 hits)

Rencana Induk Pelabuhan Teluk BayurKeputusan Menteri Perhubungan
2004

  Kemenhub No. 3/2004 (886.4 KiB, 2,577 hits)

Penujukan Direktur Jenderal Perhubungan Laut sebagai Designated Authority Pelaksanaan Pengamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan (International Ships and Port Facility Security/ISPS Code)Keputusan Menteri Perhubungan
2004

  Kemenhub No. 2/2004 (7.4 MiB, 1,836 hits)

Rencana Induk Pelabuhan Makassar Keputusan Menteri Perhubungan
2003

  Kemenhub No. 53/2003 (2.0 MiB, 1,203 hits)

Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Penyeberangan KetapangKeputusan Menteri Perhubungan
2003

  Kemenhub No. 50/2003 (2.5 MiB, 1,490 hits)

Jenis, Struktur dan Golongan Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhanan untuk Pelabuhan LautKeputusan Menteri Perhubungan
2003

  Kemenhub No. 33/2003 (860.8 KiB, 1,525 hits)

Pemberlakuan Amandemen Solas 1974 tentang Pengamanan Kapal dam Fasilitas Pelabuhan (Internasional Ships and Port Facility Security/ISPS Code) di Wilayah IndonesiaKeputusan Menteri Perhubungan
2002

  Kemenhub No. 55/2002 (10.0 MiB, 1,725 hits)

Pengelolaan Pelabuhan KhususKeputusan Menteri Perhubungan
2002

  Kemenhub No. 54/2002 (2.2 MiB, 1,242 hits)

Penyelenggaraan Pelabuhan LautKeputusan Menteri Perhubungan
2002

  Kemenhub No. 25/2002 (5.3 MiB, 32,722 hits)

Pedoman Dasar Perhitungan Tarif Pelayanan Jasa Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal di PelabuhanKeputusan Menteri Perhubungan
2002

  Kemenhub No. 24/2002 (7.2 MiB, 1,576 hits)

Penyelenggaraan PemanduanKeputusan Menteri Perhubungan
2002

  Kemenhub No. 15/2002 (7.6 MiB, 1,306 hits)

Penyelenggaraan dan Pengusahaan Tally di PelabuhanKeputusan Menteri Perhubungan
2002

  Kemenhub No. 12/2002 (10.0 MiB, 1,022 hits)

Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke KapalKeputusan Menteri Perhubungan
2002

  Kemenhub No. 7/2002 (5.9 MiB, 1,392 hits)

Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Ende dan IpiKeputusan Menteri Perhubungan
2002

  Kemenhub No. 6/2002 (4.7 MiB, 904 hits)

Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan WaingapuKeputusan Menteri Perhubungan
2002

  Kemenhub No. 5/2002 (4.6 MiB, 1,350 hits)

Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Tenau KupangKeputusan Menteri Perhubungan
2002

  Kemenhub No. 4/2002 (4.1 MiB, 1,253 hits)

Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan MaumereKeputusan Menteri Perhubungan
2002

  Kemenhub No. 3/2002 (4.0 MiB, 991 hits)

Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan KalabahiKeputusan Menteri Perhubungan
2002

  Kemenhub No. 2/2002 (820.1 KiB, 1,049 hits)

Pencabutan Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 20/1999 tentang Harga Satuan Pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran dan Kolam Pelabuhan untuk Pekerjaan Perawatan yang Dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja NegaraKeputusan Menteri Perhubungan
2005

  Kemenhub No. 1/2005 (3.7 MiB, 1,473 hits)

Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Provinsi untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan, dan Alat-alat Berat/BesarKeputusan Menteri Perhubungan
2004

  Kemenhub No. 74/2004 (7.6 MiB, 1,816 hits)

Rencana Induk Pelabuhan Teluk BayurKeputusan Menteri Perhubungan
2004

  Kepmenhub No. 13/2004 (1.5 MiB, 1,042 hits)

Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Laut Dalam Negeri Tahun Anggaran 2004Peraturan Menteri Perhubungan
2004

  Kemenhub No. 3/2004 (886.4 KiB, 2,577 hits)

Penujukan Direktur Jenderal Perhubungan Laut sebagai Designated Authority Pelaksanaan Pengamanan Kapal dan Fasilitas PElabuhan (International Ships and Port Facility Security/ISPS Code)Keputusan Menteri Perhubungan
2004

  Kemenhub No. 2/2004 (7.4 MiB, 1,836 hits)

Rencana Induk Pelabuhan Makassar Keputusan Menteri Perhubungan
2003

  Kemenhub No. 53/2003 (2.0 MiB, 1,203 hits)

Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Penyeberangan KetapangKeputusan Menteri Perhubungan
2003

  Kemenhub No. 50/2003 (2.5 MiB, 1,490 hits)

Jenis, Struktur, dan Golongan Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhanan untuk Pelabuhan LautKeputusan Menteri Perhubungan
2003

  Kemenhub No. 47/2003 (1.7 MiB, 1,137 hits)

Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Laut Dalam Negeri Tahun Anggaran 2003Keputusan Menteri Perhubungan
2003

  Kemenhub No. 33/2003 (860.8 KiB, 1,525 hits)

Pemberlakuan Amandemen Solas 1974 tentang PEngamanan Kapal dam Fasilitas Pelabuhan (Internasional Ships and Port Facility Security/ISPS Code) di Wilayah IndonesiaKeputusan Menteri Perhubungan
2002

  Kemenhub No. 55/2002 (10.0 MiB, 1,725 hits)

Pengelolaan Pelabuhan KhususKeputusan Menteri Perhubungan
2002

  Kemenhub No. 54/2002 (2.2 MiB, 1,242 hits)

Penyelenggaraan Pelabuhan LautKeputusan Menteri Perhubungan
2002

  Kemenhub No. 36/2002 (9.2 MiB, 1,031 hits)

Tarif Angkutan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Laut Dalam NegeriKeputusan Menteri Perhubungan
2002

  Kemenhub No. 25/2002 (5.3 MiB, 32,722 hits)

Pedoman Dasar Perhitungan Tarif Pelayanan Jasa Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal di PelabuhanKeputusan Menteri Perhubungan
2002

  Kemenhub No. 24/2002 (7.2 MiB, 1,576 hits)

Penyelenggaraan PemanduanKeputusan Menteri Perhubungan
2002

  Kemenhub No. 15/2002 (7.6 MiB, 1,306 hits)

Penyelenggaraan dan Pengusahaan Tally di PelabuhanKeputusan Menteri Perhubungan
2002

  Kemenhub No. 12/2002 (10.0 MiB, 1,022 hits)

Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke KapalKeputusan Menteri Perhubungan
2002

  Kemenhub No. 7/2002 (5.9 MiB, 1,392 hits)

Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Ende dan IpiKeputusan Menteri Perhubungan
2002

  Kemenhub No. 6/2002 (4.7 MiB, 904 hits)

Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan WaingapuKeputusan Menteri Perhubungan
2002

  Kemenhub No. 5/2002 (4.6 MiB, 1,350 hits)

Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Tenau KupangKeputusan Menteri Perhubungan
2002

  Kemenhub No. 4/2002 (4.1 MiB, 1,253 hits)

Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan MaumereKeputusan Menteri Perhubungan
2002

  Kemenhub No. 3/2002 (4.0 MiB, 991 hits)

Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan KalabahiKeputusan Menteri Perhubungan
2002

  Kemenhub No. 2/2002 (820.1 KiB, 1,049 hits)

Pencabutan Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 20/1999 tentang Harga Satuan Pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran dan Kolam Pelabuhan untuk Pekerjaan Perawatan yang Dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja NegaraKeputusan Menteri Perhubungan
2001

  Kemenhub No. 17/2001 (2.7 MiB, 1,282 hits)

Pembentukan Kantor Administrator Pelabuhan Sungai Pakning, Sei Kolak Kijang dan RengatKeputusan Menteri Perhubungan

TOP
WhatsApp chat