UNDANG-UNDANG
| TAHUN | Nomor | Tentang | Jenis Peraturan |
|---|---|---|---|
| 2024 |
| Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik | Undang-Undang |
| 2022 |
| Pengesahan Regional Comprehensive Economic Partnership Agredment (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional) | Undang-Undang |
| 2022 |
| Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan | Undang-Undang |
| 2021 |
| Pengesahan Asean Agreement on Electronic Commerce (Persetujuan Asean Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) | Undang-Undang |
| 2020 |
| Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia | Undang-Undang |
| 2016 |
| Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam | Undang-Undang |
| 2009 |
| Pos | Undang-Undang |
| 2009 |
| Lalu Lintas dan Angkutan Jalan | Undang-Undang |
| 2009 |
| Penerbangan | Undang-Undang |
| 2009 |
| Peternakan dan Kesehatan Hewan | Undang-Undang |
| 2008 |
| Informasi dan Transaksi Elektronik | Undang-Undang |
| 2008 |
| Pelayaran | Undang-Undang |
| 2007 |
| Perubahan atas Undang-Undang No. 11/1995 tentang Cukai | Undang-Undang |
| 2006 |
| Sistem Resi Gudang | Undang-Undang |
| 2006 |
| Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan | Undang-Undang |
| 2000 |
| Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1/2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang | Undang-Undang |
| 1995 |
| Kepabeanan | Undang-Undang |
PERATURAN PEMERINTAH
Tahun Nomor Tentang Jenis Peraturan
2022 
PP No. 50 Tahun 2022 (12.8 MiB, 76 hits)Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Peraturan Pemerintah
2022 PP No. 3 Tahun 2022 (129.3 KiB, 83 hits)Pemberian Fasilitas Pembebasan dari Pengenaan Bea Meterai Peraturan Pemerintah
2022 PP No. 2 Tahun 2022 (116.4 KiB, 79 hits)Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2014 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api Peraturan Pemerintah
2021 No. 109 Tahun 2021 (4.6 MiB, 128 hits)Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Transportasi Darat Selama Masa Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Surat Edaran
2021 PP No. 31 Tahun 2021 (9.2 MiB, 177 hits)Penyelenggaraan Bidang Pelayaran Peraturan Pemerintah
2021 PP No. 41 Tahun 2021 (3.4 MiB, 171 hits)Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Peraturan Pemerintah
2021 PP No. 40 Tahun 2021 (5.4 MiB, 179 hits)Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus Peraturan Pemerintah
2021 PP No. 29 Tahun 2021 (5.3 MiB, 122 hits)Penyelenggaraan Bidang Perdagangan Peraturan Pemerintah
2021 PP No. 28 Tahun 2021 (12.6 MiB, 425 hits)Penyelenggaraan Bidang Perindustrian Peraturan Pemerintah
2020 No. 12 Tahun 2020 (451.8 KiB, 228 hits)Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus Peraturan Pemerintah
2020 No. 1 Tahun 2020 (389.5 KiB, 210 hits)Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus Peraturan Pemerintah
2020 No. 23 Tahun 2020 (1.1 MiB, 170 hits)Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional Peraturan Pemerintah
2020 No. 5 Tahun 2020 (195.0 KiB, 309 hits)Sistem Informasi Perdagangan Peraturan Pemerintah
2020 No. 1 Tahun 2020 (389.5 KiB, 261 hits)Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus Peraturan Pemerintah
2019 No. 50 Tahun 2019 (637.2 KiB, 720 hits)Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu Serta Penyerahan dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Peraturan Pemerintah
2019 No. 43 Tahun 2019 (287.7 KiB, 678 hits)Kebijakan Dasar Pembiayan Ekspor Nasional Peraturan Pemerintah
2019 No. 39 Tahun 2019 (389.3 KiB, 647 hits)Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Kepabeanan Peraturan Pemerintah
2019 No. 34 Tahun 2019 (199.5 KiB, 723 hits)Perdagangan Perbatasan Peraturan Pemerintah
2019 No. 33 Tahun 2019 (224.6 KiB, 669 hits)Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemilik Gudang yang Tidak Melakukan Pendaftaran Gudang Peraturan Pemerintah
2017 No. 2 Tahun 2017 (499.1 KiB, 855 hits)Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Peraturan Pemerintah
2017 No. 17 Tahun 2017 (298.6 KiB, 932 hits)Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional Peraturan Pemerintah
2017 No. 28 Tahun 2017 (1.1 MiB, 1,143 hits)Pembudidayaan Ikan Peraturan Pemerintah
2017 No. 6 Tahun 2017 (364.7 KiB, 820 hits)Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian Peraturan Pemerintah
2017 No. 20 Tahun 2017 (203.1 KiB, 858 hits)Pengendalian Impor atau Ekspor Barang yang Diduga Merupakan atau Berasal dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual Peraturan Pemerintah
2016 No. 61 Tahun 2016 (442.9 KiB, 874 hits)Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api Peraturan Pemerintah
2016 No. 13 Tahun 2016 (139.6 KiB, 799 hits)Perusahaan Umum Perum BULOG Peraturan Pemerintah
2015 PP No. 74/2015 (244.7 KiB, 1,492 hits)Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Kepelabuhanan Tertentu kepada Perusahaan Angkutan Laut yang Melakukan Kegiatan Angkutan Laut Luar Negeri Peraturan Pemerintah
2015 PP No. 69/2015 (203.1 KiB, 912 hits)Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Peraturan Pemerintah
2015 PP No. 64/2015 (209.4 KiB, 1,044 hits)Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan Peraturan Pemerintah
2015 PP No. 11/2015 (5.4 MiB, 994 hits)Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan Peraturan Pemerintah
2014 PP No. 10/2014 (195.6 KiB, 656 hits)Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Lembaga Pelaksana Penjaminan Resi Gudang Peraturan Pemerintah
2014 PP No. 74/2014 (2.3 MiB, 1,519 hits)Angkutan Jalan Peraturan Pemerintah
2013 PP No. 79/2013 (499.0 KiB, 1,697 hits)Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Peraturan Pemerintah
2013 PP No. 43/2013 (139.8 KiB, 735 hits)Perubahan Kedua atas PP No. 15 Th. 2005 tentang Jalan Tol Peraturan Pemerintah
2013 PP No. 9/2013 (311.9 KiB, 1,048 hits)Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Indonesia Peraturan Pemerintah
2013 PP No. 6/2013 (273.6 KiB, 947 hits)Pemberdayaan Peternak Peraturan Pemerintahan
2012 PP No. 40/2012 (238.7 KiB, 875 hits)Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara Peraturan Pemerintahan
2011 PP No. 37/2011 (715.1 KiB, 1,011 hits)Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Peraturan Pemerintah
2011 PP No. 32/2011 (209.2 KiB, 631 hits)Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas Peraturan Pemerintah
2011 PP No. 5/2011 (33.6 KiB, 1,344 hits)Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 46/2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Peraturan Pemerintah
2010 PP No. 22/2010 (56.6 KiB, 1,044 hits)Perlindungan Lingkungan Maritim Peraturan Pemerintah
2010 PP No. 20/2010 (5.4 MiB, 1,058 hits)Angkutan Diperairan Peraturan Pemerintah
2010 PP No. 5/2010 (1.6 MiB, 1,038 hits)Kenavigasian Peraturan Pemerintah
2009 PP No. 3/2009 (65.8 KiB, 1,035 hits)Pengawasan Pengangkutan Barang Tertentu dalam Daerah Pabean Peraturan Pemerintah
2007 PP No. 46/2007 (209.3 KiB, 1,731 hits)Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Peraturan Pemerintah
2002 PP No. 51/2002 (111.3 KiB, 1,962 hits)Perkapalan Peraturan Pemerintah
PERATURAN PRESIDEN
| TAHUN | Nomor | Tentang | Jenis Peraturan |
|---|---|---|---|
| 2023 |
| Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab (Comprehensive Economic Partnership Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United Arab Emirates) | Peraturan Presiden |
| 2023 |
| Percepatan Transformasi Digital di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | Peraturan Presiden |
| 2023 |
| Pengesahan Asean Trade in Services Agreement (Persetujuan Perdagangan Jasa Asean) | Peraturan Presiden |
| 2022 |
| Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia | Peraturan Presiden |
| 2022 |
| Lampiran Peraturan Presiden No. 34 Tahun 2022 | Peraturan Presiden |
| 2021 |
| Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan | Peraturan Presiden |
| 2020 |
| Penataan dan Penyederhanaan Perizinan Impor | Peraturan Presiden |
| 2020 |
| Persetujuan Perdagangan Bebas ASEAN-Hong Kong, Republik Rakyat Tiongkok | Peraturan Presiden |
| 2020 |
| Lampiran Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2020 | Instruksi Presiden |
| 2020 |
| Penataan Ekosistem Logistik Nasional | Instruksi Presiden |
| 2019 |
| Percepatan Kemudahan Berusaha | Instruksi Presiden |
| 2018 |
| Protokol 7 Sistem Transit Kepabeanan | Peraturan Presiden |
| 2018 |
| Indonesia National Single Window | Peraturan Presiden |
| 2017 |
| Pasal Persetujuan Korporasi Islam untuk Asuransi Investasi dan Kredit Ekspor | Peraturan Presiden |
| 2017 |
| Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (Road Map E-Commerce) | Peraturan Presiden |
| 2017 |
| Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan | Peraturan Presiden |
| 2016 |
| Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis Milik Negara | Peraturan Presiden |
| 2016 |
| Persetujuan Transportasi Laut antara Pemerintah Negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok | Peraturan Presiden |
| 2015 |
| Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di Laut | Peraturan Presiden |
| 2015 |
| Kementerian Perhubungan | Peraturan Presiden |
| 2015 |
| Kementerian Badan Usaha Milik Negara | Peraturan Presiden |
| 2012 |
| Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional | Peraturan Presiden |
| 2012 |
| Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional-BAB 1 Pendahuluan | Peraturan Presiden |
| 2012 |
| Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional-BAB 2 Perkembangan dan Permasalahan Logistik Nasional | Peraturan Presiden |
| 2012 |
| Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional-BAB 3 Kondisi yang Diharapkan dan Tantangannya | Peraturan Presiden |
| 2012 |
| Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional-BAB 4 Strategi dan Program | Peraturan Presiden |
| 2012 |
| Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional-BAB 5 Peta Panduan dan Rencana Aksi | Peraturan Presiden |
| 2012 |
| Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional-BAB 6 Penutup dan Tindak Lanjut | Peraturan Presiden |
| 2011 |
| Manterplan Pecepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 | Peraturan Presiden |
| 2010 |
| Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | Peraturan Presiden |
| 2009 |
| Kepelabuhanan | Peraturan Presiden |
| 1999 |
| Angkutan di Perairan | Peraturan Presiden |
PERATURAN GUBERNUR
| Tahun | Nomor | Tentang | Jenis Peraturan |
|---|---|---|---|
| 2018 |
| Pembatasan Lalu Lintas Ganjil Genap Selama Asian Games 2018 | Peraturan Gubernur |
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
| Tahun | Nomor | Tentang | Jenis Peraturan |
|---|---|---|---|
| 2023 |
| Tarif Angkutan Laut Perintis | Peraturan Menteri Perhubungan |
| 2022 |
| Pengaturan Lalu Lintas Jalan Serta Penyeberangan Selama Masa Arus Mudik dan Arus Balik Angkutan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 | Surat Keputusan Bersama Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Direktur Jenderal Bina Marga |
| 2022 |
| Pengaturan Operasional Angkutan Barang pada Masa Arus Mudik dan Arus Balik Selama Angkutan Lebaran Tahun 2022 (1443 Hijriah) | Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Darat |
| 2021 |
| Pengalihan Arus Lalu Lintas Mobil Barang Masa Natal Tahun 2021 | Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat |
| 2021 |
| Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Transportasi Darat Selama Masa Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) | Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Darat |
| 2021 |
| Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan | Peraturan Menteri Perhubungan |
| 2021 |
| Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) | Peraturan Menteri Perhubungan |
| 2020 |
| Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di Jalan dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan | Peraturan Menteri Perhubungan |
| 2020 |
| Petunjuk Operasional Transportasi Udara untuk Pelaksanaan Pembatasan Perjalanan Orang dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) | Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Udara |
| 2020 |
| Petunjuk Operasional Transportasi Laut untuk Pelaksanaan Pembatasan Perjalanan Orang dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) | Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut |
| 2020 |
| Petunjuk Operasional Transportasi Darat untuk Pelaksanaan Pembatasan Perjalanan Orang dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) | Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Darat |
| 2020 |
| Petunjuk Operasional Transportasi Perkeretaapian untuk Pelaksanaan Pembatasan Perjalanan Orang dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) | Surat Edaran Direktur Jenderal Perkeretaapian |
| 2020 |
| Petunjuk Teknis Pengendalian Transportasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) | Surat Peraturan Kepala Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi |
| 2020 |
| Pengendalian Transportasi Udara Selama Masa Mudik Idul Fitri 1441 H | Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat |
| 2020 |
| Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) | Peraturan Menteri Perhubungan |
| 2020 |
| Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar | Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta |
| 2020 |
| Toleransi Sanksi Kelebihan Muatan Angkutan Barang Pokok dan Barang Penting | Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat |
| 2020 |
| Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) | Peraturan Menteri Perhubungan |
| 2020 |
| Pesawat Konfigurasi Penumpang yang Digunakan untuk Mengangkut Kargo di Dalam Kabin Penumpang (Passenger Compartment) | Surat Edaran Menteri Perhubungan |
| 2020 |
| Operasionalisasi Bandar Udara, Pelabuhan, dan Prasarana Transportasi Lainnya | Surat Menteri Perhubungan |
| 2020 |
| Penertiban Dimensi Kendaraan Bermotor Angkutan Curah | Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat |
| 2019 |
| Pengawasan Terhadap Mobil Barang atas Pelanggaran Muatan Lebih (Over Loading) dan/atau Pelanggaran Ukuran Lebih (Over Dimension) | Surat Edaran Menteri Perhubungan |
| 2019 |
| Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan | Peraturan Menteri Perhubungan |
| 2019 |
| Pengaturan Lalu Lintas pada Masa Angkutan Lebaran Tahun 2019 | Peraturan Menteri Perhubungan |
| 2018 |
| Pengaturan Lalu Lintas Operasional Mobil Barang Selama Masa Angkutan Natal Tahun 2018 dan Tahun Baru 2019 | Peraturan Menteri Perhubungan |
| 2018 |
| Pengaturan Lalu Lintas pada Masa Angkutan Lebaran Tahun 2018 | Peraturan Menteri Perhubungan |
| 2018 |
| Komponen Penghasilan dan Biaya yang Diperhitungkan dalam Kegiatan Subsidi Penyelenggaraan Angkutan Barang di Laut | Peraturan Menteri Perhubungan |
| 2018 |
| Penugasan Kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk Menyelenggarakan Angkutan Perintis | Keputusan Menteri Perhubungan |
| 2018 |
| Pengaturan Lalu Lintas pada Masa Libur Panjang (Wafat Isa Al-Masih atau Paskah) Tahun 2018 | Surat Edaran Menteri Perhubungan |
| 2018 |
| Ketentuan Mengenai Bak Muatan Mobil Barang | Surat Edaran Dirjen Perhubungan Darat |
| 2018 |
| Penetapan Lintas Pelayanan Perkeretaapian Angkutan Perintis | Keputusan Menteri Perhubungan |
| 2018 |
| Pengaturan Lalu Lintas Selama Masa Pembangunan Proyek Infrastruktur Strategis Nasional di Ruas Jalan Tol Jakarta - Cikampek | Peraturan Menteri Perhubungan |
| 2018 |
| Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di Laut | Peraturan Menteri Perhubungan |
| 2017 |
| Pengaturan Lalu Lintas dan Pembatasan Pengoperasian Mobil Barang pada Masa Angkutan Natal Tahun 2017 dan Tahun Baru 2018 | Peraturan Dirjen Perhubungan Darat |
| 2017 |
| Kelaikan Petikemas | Surat Edaran Dirjen Perhubungan Laut |
| 2017 |
| Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi | Peraturan Menteri Perhubungan |
| 2017 |
| Pengoperasian Mobil Barang Masa Lebaran Tahun 2017/1438 H | Surat Keputusan Dirjen Perhubungan Darat |
| 2017 |
| Penyampaian Perdirjen Perhubungan Darat No. SK.2717/AJ.201/DRJD/2017 tentang Pengaturan Lalu Lintas dan Pengaturan Kendaraan Angkutan Barang pada Masa Angkutan Lebaran Tahun 2017 (1438 H) | Surat Keputusan Dirjen Perhubungan Darat |
| 2017 |
| Pengaturan Lalu Lintas Melalui Pembatasan Operasional Kendaraan Bermotor dan Penutupan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor pada Masa Angkutan Lebaran | Peraturan Menteri Perhubungan |
| 2017 |
| Penerapan Jaminan Petikemas | Surat Edaran Dirjen Perhubungan Laut |
| 2017 |
| Pengaturan Angkutan Barang pada Periode Libur Panjang (Long Week-end) | Surat Edaran Dirjen Perhubungan Darat |
| 2016 |
| Rencana Induk Pelabuhan Nasional | Keputusan Menteri Perhubungan |
| 2016 |
| Pengaturan Operasional Kendaraan Bermotor di Jalan Tol Purwakarta – Bandung – Cileunyi (Purbaleunyi) dan Jalan Nasional Sadang – Purwakarta – Padalarang serta Peraturan Operasional Kendaraan Angkutan Barang pada Masa Libur Tahun Baru 2017 | Keputusan Menteri Perhubungan |
| 2016 |
| Pengaturan Lalu Lintas dan Pembatasan Pengoperasian Kendaraan Angkutan Barang pada Masa Angkutan Natal Tahun 2016 | Keputusan Menteri Perhubungan |
| 2016 |
| Pelaksanaan Hasil Rapat Kerja Kementerian Perhubungan Tahun 2016 | Instruksi Menteri Perhubungan |
| 2016 |
| Pembatasan Waktu Operasi Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor Umum di Ruans Jalan Nasional Pandaan-Malang, Provinsi Jawa TImur | Keputusan Menteri Perhubungan |
| 2016 |
| Pengaturan Lalu Lintas dan Larangan Pengoperasian Kendaraan Angkutan Barang pada Saat Libur Panjang Hari Raya Idul Adha Tahun 2016/1437H | Surat Edaran Dirjen Perhubungan Darat |
| 2016 |
| Pengaturan Lalu Lintas, Larangan Pengoperasian Kendaraan Angkutan Barang dan Penutupan Jembatan Timbang pada Masa Angkutan Lebaran Tahun 2016/1437 H | Surat Edaran Kementerian Perhubungan |
| 2015 |
| Pengamanan Kargo dan Pos Serta Rantai Pasok (Supply Chain) Kargo dan Pos yang Diangkut dengan Pesawat Udara | Peraturan Menteri Perhubungan |
| 2015 |
| Rencana Induk Bandar Udara H. AS. Hanandjoeddin di Kabupaten Belitung Provinsi Bangka Belitung | Keputusan Menteri Perhubungan |
| 2015 |
| Perubahan Ketiga atas Peraturan Menhub No KM 25 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara | Peraturan Menteri Perhubungan |
| 2015 |
| Perubahan Ketujuh atas Kemenhub No. KM 18 tahun 2002 tentang Persyaratan Sertifikasi dan Operasi bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga untuk Penerbangan Komuter dan Charter | Peraturan Menteri Perhubungan |
| 2015 |
| Konsesi dan Bentuk Kerjasama Lainnya Antara Pemerintah dengan Badan Usaha Bandar Udara untuk Pelayanan Jasa Kebandarudaraan | Peraturan Menteri Perhubungan |
| 2015 |
| Konsesi dan Bentuk Kerjasama Lainnya Antara Pemerintah dengan Badan Usaha Bandar Udara untuk Pelayanan Jasa Kebandarudaraan | Peraturan Menteri Perhubungan |
| 2015 |
| Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan oleh Badan Usaha Angkutan Udara Niaga | Peraturan Menteri Perhubungan |
| 2015 |
| Penetapan Alur Pelayaran Sistem Rute Tata Cara Berlalu Lintas dan Daerah Labuh Kapal Sesuai dengan Kepentingann | Peraturan Menteri Perhubungan |
| 2015 |
| Penunjukan Otoritas Pelabuhan Sebagai Koordinator Kegiatan Pemerintahan dan Pengusahaan di Pelabuhan | Peraturan Menteri Perhubungan |
| 2015 |
| Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum PT Kereta Api Indonesia (Persero) | Peraturan Menteri Perhubungan |
| 2015 |
| Penetapan Lintas Pelayanan Perkeretaapian Angkutan Perintis | Peraturan Menteri Perhubungan |
| 2015 |
| Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 157 Tahun 2015 tentang Penerapan Inaportnet untuk Pelayanan Kapal dan Barang di Pelabuhan | Peraturan Menteri Perhubungan |
| 2015 |
| Tarif Muatan untuk Kegiatan Subsidi Pengoperasian Kapal Ternak | Peraturan Menteri Perhubungan |
| 2015 |
| Tarif Angkutan Barang di Laut dalam Rangka Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation) | Peraturan Menteri Perhubungan |
| 2015 |
| Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di Laut | Peraturan Menteri Perhubungan |
| 2015 |
| Penerapan Inaportnet untuk Pelayanan Kapal dan Barang di Pelabuhan | Peraturan Menteri Perhubungan |
| 2015 |
| Penetapan Alur Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas dan Daerah Labuh Kapal sesuai dengan Kepentingannya di Pelabuhan Teluk Bayur | Peraturan Menteri Perhubungan |
| 2014 |
| Tarif Angkutan Udara Perintis Tahun 2014 | Peraturan Menteri Perhubungan |
| 2014 |
| Penggunaan Mata Uang Rupiah dalam Melakukan Transaksi pada Kegiatan Transportasi | Peraturan Menteri Perhubungan |
| 2012 |
| Perubahan Kelima Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 22 Tahun 2002 tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi bagi Perusahaan Angkutan Udara yang Melakukan Penerbangan Dalam Negeri, Internasional dan Angkutan Udara Niaga tidak Berjadwal | Peraturan Menteri Perhubungan |
| 2012 |
| Perubahan Keenam Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2002 tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga untuk Penerbangan Komuter dan Charter | Peraturan Menteri Perhubungan |
| 2011 |
| Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara | Peraturan Menteri Perhubungan |
| 2011 |
| Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 41 Tahun 2001 tentang Peraturan Umum Pengoperasian Pesawat Udara (General Operating and Flight Rules) | Peraturan Menteri Perhubungan |
| 2011 |
| Tanggung Jawab pengangkut Angkutan Udara | Peraturan Menteri Perhubungan |
| 2011 |
| Tarif Angkutan Udara Perintis | Peraturan Menteri Perhubungan |
| 2011 |
| Kriteria, Tugas dan Wewenang Teknisi Penerbangan | Peraturan Menteri Perhubungan |
| 2011 |
| Kriteria, Tugas dan Wewenang Inspektur Penerbangan | Peraturan Menteri Perhubungan |
| 2011 |
| Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 171 (Civil Aviation Safety Regulation Part 171) tentang Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan (Aeronautical Telecommunicatlon Service Providers) | Peraturan Menteri Perhubungan |
| 2010 |
| Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 05 (Civil Aviation Safety Regulation Part 05) tentang Satuan Pengukuran (unit of Measurements) | Peraturan Menteri Perhubungan |
| 2010 |
| Tatanan Kebandarudaraan Nasional | Peraturan Menteri Perhubungan |
| 2009 |
| Rencana Induk Badar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar Provinsi Sulawesi Selatan | Peraturan Menteri Perhubungan |
| 2009 |
| Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 92 (Civil Aviation Safety Regulations Part 92) tentang Pengangkutan Bahan dan/atau Barang Berbahaya dengan Pesawat Udara | Peraturan Menteri Perhubungan |
| 2008 |
| Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 18/2007 tentang Tarif Angkutan Udara Perintis | Peraturan Menteri Perhubungan |
| 2005 |
| Pengangkutan Barang/Muatan Antar Pelabuhan Laut di Dalam Negeri | Peraturan Menteri Perhubungan |
| 2005 |
| Peningkatan Pengamanan dan Penegakkan Hukum Laut | Piagam Kesepakatan Bersama antara Dephub RI dengan TNI AL |
| 2005 |
| Telekomunikasi Pelayaran | Keputusan Menteri Perhubungan |
| 2005 |
| Pendidikan dan Pelatihan, Ujian Serta Sertifikasi Pelaut Kapal Penangkap Ikan | Peraturan Menteri Perhubungan |
| 2005 |
| Sarana Bantu Navigasi Pelayaran | Keputusan Menteri Perhubungan |
| 2005 |
| Pencegahan Pencemaran dari Kapal | Keputusan Menteri Perhubungan |
| 2005 |
| Pengukuran Kapal | Peraturan Menteri Perhubungan |
| 2005 |
| Lambung Timbul Kapal | Peraturan Menteri Perhubungan |
| 2005 |
| Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Provinsi untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan, dan Alat-alat Berat/Besar | Keputusan Menteri Perhubungan |
| 2004 |
| Rencana Induk Pelabuhan Teluk Bayur | Keputusan Menteri Perhubungan |
| 2004 |
| Penujukan Direktur Jenderal Perhubungan Laut sebagai Designated Authority Pelaksanaan Pengamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan (International Ships and Port Facility Security/ISPS Code) | Keputusan Menteri Perhubungan |
| 2004 |
| Rencana Induk Pelabuhan Makassar | Keputusan Menteri Perhubungan |
| 2003 |
| Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Penyeberangan Ketapang | Keputusan Menteri Perhubungan |
| 2003 |
| Jenis, Struktur dan Golongan Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhanan untuk Pelabuhan Laut | Keputusan Menteri Perhubungan |
| 2003 |
| Pemberlakuan Amandemen Solas 1974 tentang Pengamanan Kapal dam Fasilitas Pelabuhan (Internasional Ships and Port Facility Security/ISPS Code) di Wilayah Indonesia | Keputusan Menteri Perhubungan |
| 2002 |
| Pengelolaan Pelabuhan Khusus | Keputusan Menteri Perhubungan |
| 2002 |
| Penyelenggaraan Pelabuhan Laut | Keputusan Menteri Perhubungan |
| 2002 |
| Pedoman Dasar Perhitungan Tarif Pelayanan Jasa Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal di Pelabuhan | Keputusan Menteri Perhubungan |
| 2002 |
| Penyelenggaraan Pemanduan | Keputusan Menteri Perhubungan |
| 2002 |
| Penyelenggaraan dan Pengusahaan Tally di Pelabuhan | Keputusan Menteri Perhubungan |
| 2002 |
| Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal | Keputusan Menteri Perhubungan |
| 2002 |
| Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Ende dan Ipi | Keputusan Menteri Perhubungan |
| 2002 |
| Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Waingapu | Keputusan Menteri Perhubungan |
| 2002 |
| Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Tenau Kupang | Keputusan Menteri Perhubungan |
| 2002 |
| Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Maumere | Keputusan Menteri Perhubungan |
| 2002 |
| Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Kalabahi | Keputusan Menteri Perhubungan |
| 2002 |
| Pencabutan Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 20/1999 tentang Harga Satuan Pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran dan Kolam Pelabuhan untuk Pekerjaan Perawatan yang Dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara | Keputusan Menteri Perhubungan |
| 2005 |
| Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Provinsi untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan, dan Alat-alat Berat/Besar | Keputusan Menteri Perhubungan |
| 2004 |
| Rencana Induk Pelabuhan Teluk Bayur | Keputusan Menteri Perhubungan |
| 2004 |
| Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Laut Dalam Negeri Tahun Anggaran 2004 | Peraturan Menteri Perhubungan |
| 2004 |
| Penujukan Direktur Jenderal Perhubungan Laut sebagai Designated Authority Pelaksanaan Pengamanan Kapal dan Fasilitas PElabuhan (International Ships and Port Facility Security/ISPS Code) | Keputusan Menteri Perhubungan |
| 2004 |
| Rencana Induk Pelabuhan Makassar | Keputusan Menteri Perhubungan |
| 2003 |
| Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Penyeberangan Ketapang | Keputusan Menteri Perhubungan |
| 2003 |
| Jenis, Struktur, dan Golongan Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhanan untuk Pelabuhan Laut | Keputusan Menteri Perhubungan |
| 2003 |
| Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Laut Dalam Negeri Tahun Anggaran 2003 | Keputusan Menteri Perhubungan |
| 2003 |
| Pemberlakuan Amandemen Solas 1974 tentang PEngamanan Kapal dam Fasilitas Pelabuhan (Internasional Ships and Port Facility Security/ISPS Code) di Wilayah Indonesia | Keputusan Menteri Perhubungan |
| 2002 |
| Pengelolaan Pelabuhan Khusus | Keputusan Menteri Perhubungan |
| 2002 |
| Penyelenggaraan Pelabuhan Laut | Keputusan Menteri Perhubungan |
| 2002 |
| Tarif Angkutan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Laut Dalam Negeri | Keputusan Menteri Perhubungan |
| 2002 |
| Pedoman Dasar Perhitungan Tarif Pelayanan Jasa Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal di Pelabuhan | Keputusan Menteri Perhubungan |
| 2002 |
| Penyelenggaraan Pemanduan | Keputusan Menteri Perhubungan |
| 2002 |
| Penyelenggaraan dan Pengusahaan Tally di Pelabuhan | Keputusan Menteri Perhubungan |
| 2002 |
| Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal | Keputusan Menteri Perhubungan |
| 2002 |
| Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Ende dan Ipi | Keputusan Menteri Perhubungan |
| 2002 |
| Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Waingapu | Keputusan Menteri Perhubungan |
| 2002 |
| Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Tenau Kupang | Keputusan Menteri Perhubungan |
| 2002 |
| Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Maumere | Keputusan Menteri Perhubungan |
| 2002 |
| Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Kalabahi | Keputusan Menteri Perhubungan |
| 2002 |
| Pencabutan Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 20/1999 tentang Harga Satuan Pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran dan Kolam Pelabuhan untuk Pekerjaan Perawatan yang Dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara | Keputusan Menteri Perhubungan |
| 2001 |
| Pembentukan Kantor Administrator Pelabuhan Sungai Pakning, Sei Kolak Kijang dan Rengat | Keputusan Menteri Perhubungan |
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
Tahun Nomor Tentang Jenis Peraturan
2015 KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. KP 442 (1.7 MiB, 1,375 hits)
Penetapan Alur Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas dan Daerah Labuh Kapal sesuai dengan Kepentingannya di Pelabuhan Pontianak Keputusan Menteri Perhubungan
2015 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. 95 (595.9 KiB, 4,353 hits)
Pedoman Penetapan Harga Jual (Charge) Jasa Kepelabuhanan yang Diusahakan oleh Badan Usaha Pelabuhan Peraturan Menteri
2015 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. 93 (145.8 KiB, 2,058 hits)
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal Peraturan Menteri
2015 KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. KP 199 (1.3 MiB, 998 hits)
Penunjukan Otoritas Pelabuhan sebagai Koordinator Kegiatan Pemerintahan dan Pengusahaan di Pelabuhan Keputusan Menteri
2015 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 57 (1.5 MiB, 5,871 hits)
Pemanduan dan Penundaan Kapal Peraturan Menteri
2015 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 53 (129.1 KiB, 3,926 hits)
Perubahan atas Peraturan Menhub No. PM 60 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal Peraturan Menteri
2015 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN No. PM 80 (235.9 KiB, 3,476 hits)
Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan No. PM. 26 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyebrangan Peraturan Menteri
2014 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 15 (528.4 KiB, 575 hits)
Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2013 tentang Jenis, Struktur, dan Golongan Tarif Jasa Kepelabuhanan Peraturan Menteri
2014 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 10 (719.3 KiB, 1,357 hits)
Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Izin Penggunaan Kapal Asing untuk Kegiatan Lain yang tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang dan/atau Barang dalam Kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri Peraturan Menteri
2013 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 18 (4.8 MiB, 2,526 hits)
Rencana Induk Pelabuhan Tanjung Emas Semarang Peraturan Menteri
2013 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 17 (5.9 MiB, 3,031 hits)
Rencana Induk Pelabuhan Tanjung Balai Karimun Peraturan Menteri
2013 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 6 (1.3 MiB, 7,283 hits)
Jenis, Struktur, dan Golongan Tarif Jasa Kepelabuhanan Peraturan Menteri
2012 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 52 (4.1 MiB, 1,029 hits)
Alur Pelayaran Sungai dan Danau Peraturan Menteri
2012 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 38 (6.2 MiB, 3,061 hits)
Rencana Induk Pelabuhan Tanjung Priok Peraturan Menteri
2012 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. 36 (1.9 MiB, 16,439 hits)
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Peraturan Menteri
2012 Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Peraturan Menteri
2011 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 93 (4.1 MiB, 2,090 hits)
Rencana Induk Pelabuhan Sangkurilang/Maloy Peraturan Menteri
2011 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 68 (1.6 MiB, 1,505 hits)
Alur Pelayaran di Laut Peraturan Menteri
2011 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 53 (1.2 MiB, 2,967 hits)
Pemanduan Peraturan Menteri
2011 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 52 (823.6 KiB, 322 hits)
Pengerukan dan Reklamasi Peraturan Menteri
2011 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 47 (129.2 KiB, 326 hits)
Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelabuhan Batam Peraturan Menteri
2011 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 46 (123.1 KiB, 317 hits)
Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 64 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Syahbandar Peraturan Menteri
2011 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 45 (129.6 KiB, 299 hits)
Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Peraturan Menteri
2011 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 44 (148.2 KiB, 410 hits)
Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Km 62 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Peraturan Menteri
2011 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 48 (678.4 KiB, 318 hits)
Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Izin Penggunaan Kapal Asing untuk Kegiatan Lain yang tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang dan/atau Barang dalam Kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri Peraturan Menteri
2011 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 42 TAHUN 2011 Rencana Induk Pelabuhan Tanjung Priok Peraturan Menteri
2011 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2011 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan di Perairan Peraturan Pemerintah
2011 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 40 TAHUN 2011 Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Laut untuk Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2011 Peraturan Menteri
2011 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 26 TAHUN 2011 Telekomunikasi Pelayaran Peraturan Menteri
2011 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 25 TAHUN 2011 Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran Peraturan Menteri
2010 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 73 TAHUN 2010 Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 22 Tahun 2010 tentang Pengangkutan Barang/Muatan Antarpelabuhan Laut di Dalam Negeri Peraturan Menteri
2010 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 68 TAHUN 2010 Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 45 tahun 2009 tentang Petujuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Peraturan Menteri
2010 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 68 TAHUN 2010 Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 45 tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Peraturan Menteri
2010 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 47 TAHUN 2010 Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 2 Tahun 2009 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Propinsi Peraturan Menteri
2010 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT NOMOR: UK.11/17/13/DJPL-10 Pedoman Pencetakan, Pengisian dan Pelaporan Blanko Surat Persetujuan Berlayar Ditjen Hubla
2010 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 22 TAHUN 2010 Pengangkutan Barang/Muatan Antar Pelabuhan Laut di Dalam Negeri Peraturan Menteri
2010 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 12 TAHUN 2010 Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Laut untuk Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2010 Peraturan Menteri
2010 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2010 Perlindungan Lingkungan Maritim Peraturan Pemerintah
2010 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2010 Angkutan di Perairan Peraturan Pemerintah
2010 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 2 TAHUN 2010 Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 17 tahun 2000 tentang Pedoman Penanganan Bahan/Barang Berbahaya dalam Kegiatan Pelayaran 01 Indonesia Peraturan Menteri
2010 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 1 TAHUN 2010 Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) Peraturan Menteri
2010 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2010 Kenavigasian Peraturan Pemerintah
2009 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 77 TAHUN 2009 Rencana Induk Pelabuhan Batam Peraturan Menteri
2009 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 75 TAHUN 2009 Rencana Induk Pelabuhan Lok Tuan Peraturan Menteri
2009 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2009 Kepelabuhanan Peraturan Pemerintah
2009 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 65 TAHUN 2009 Standar Kapal Non Konvensi (Non Convention Vessel Standard) Berbendera Indonesia Peraturan Menteri
2009 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 54 TAHUN 2009 Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Laut untuk Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2009 Peraturan Menteri
2009 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 51 TAHUN 2009 Rencana Induk Pelabuhan Kuala Enok Peraturan Menteri
2009 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 45 TAHUN 2009 Petunjuk Pelaksanaan Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Peraturan Menteri
2009 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 38 TAHUN 2009 Petunjuk Pelaksanaan Tarif Jasa Pelabuhan pada Pelabuhan Penyeberangan Lintas Dalam Negeri Peraturan Menteri
2009 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 8 TAHUN 2009 Tarif Batas Atas Angkutan Penumpang Laut Dalam Negeri Kelas Ekonomi Peraturan Menteri
2008 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 30 TAHUN 2008 Dokumen Identitas Pelaut Peraturan Menteri
2008 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 21 TAHUN 2008 Rencana Induk Pelabuhan Khusus Minyak dan Gas Bumi PT Pertamina (Persero) Balongan Peraturan Menteri
2008 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2008 Pelayaran UU/PERPU
2008 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 14 TAHUN 2008 Rencana Induk Pelabuhan Bengkulu Peraturan Menteri
2008 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 9 TAHUN 2008 Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Administrator Pelabuhan Peraturan Menteri
2008 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 8 TAHUN 2008 Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2008 Peraturan Menteri
2007 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 55 TAHUN 2007 Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 55 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Pelabuhan Khusus Peraturan Menteri
2007 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 24 TAHUN 2007 Rencana Induk Pelabuhan Khusus PT Pertamina (Persero) UP.III Plaju Peraturan Menteri
2007 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 23 TAHUN 2007 Rencana Induk Pelabuhan Batulicin Peraturan Menteri
2007 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 22 TAHUN 2007 Tarif Batas Atas Angkutan Penumpang Laut Dalam Negeri Kelas Ekonomi Peraturan Menteri
2007 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 21 TAHUN 2007 Sistem dan Prosedur Pelayanan Kapal, Barang dan Penumpang pada Pelabuhan Laut yang Diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kantor Pelabuhan Peraturan Menteri
2007 PERATURAN BERSAMA MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA DAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : KM 16 TAHUN 2007, NOMOR : 21/M-DAG/PER/5/2007 Pembentukan Forum Informasi Muatan dan Ruang Kapal Peraturan Menteri
2007 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 15 TAHUN 2007 Penyelenggaraan dan Pengusahaan Tally di Pelabuhan Peraturan Menteri
2007 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 11 TAHUN 2007 Pedoman Penetapan Tarif Pelayanan Jasa Bongkar Muat Peti Kemas (Container) di Dermaga Konvensional di Pelabuhan yang Diselenggarakan oleh Badan Usaha Pelabuhan Peraturan Menteri
2007 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 7 TAHUN 2007 Rencana Induk Pelabuhan Sekupang Peraturan Menteri
2007 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 1 TAHUN 2007 Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2007 Peraturan Menteri
2006 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 63 TAHUN 2006 Rencana Induk Pelabuhan Khusus PT Pupuk Kalimantan Timur, Tbk Peraturan Menteri
2006 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 62 TAHUN 2006 Rencana Induk Pelabuhan Kabil di Batam Propinsi Kepulauan Riau Peraturan Menteri
2006 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 61 TAHUN 2006 Rencana Induk Pelabuhan PT Lamongan Integrated Shorebase Peraturan Menteri
2006 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 55 TAHUN 2006 Tata Cara Pemeriksaan Kecelakaan Kapal Peraturan Menteri
2006 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 54 TAHUN 2006 Rencana Induk Pelabuhan Tanjung Perak Peraturan Menteri
2006 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 51 TAHUN 2006 Rencana Induk Pelabuhan Palopo Peraturan Menteri
2006 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 50 TAHUN 2006 Rencana Induk Pelabuhan Bitung Peraturan Menteri
2006 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 44 TAHUN 2006 Rencana Induk Pelabuhan Anggrek Peraturan Menteri
2006 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 39 TAHUN 2006 Rencana Induk Pelabuhan Dumai Peraturan Menteri
2006 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 32 TAHUN 2006 Rencana Induk Pelabuhan Panjang Peraturan Menteri
2006 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM.29 TAHUN 2006 Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Distrik Navigasi Peraturan Menteri
2006 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 28 TAHUN 2006 Rencana Induk Pelabuhan Samarinda Peraturan Menteri
2006 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM.26 TAHUN 2006 Penyederhanaan Sistem dan Prosedur Pengadaan Kapal dan Penggunaan/Penggantian Bendera Kapal Peraturan Menteri
2006 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM.22 TAHUN 2006 Rencana Induk Pelabuhan Khusus Liquid Natural Gas (LNG) Tangguh Peraturan Menteri
2006 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM.20 TAHUN 2006 Kewajiban bagi Kapal Berbendera Indonesia untuk Masuk Klas pada Biro Klasifikasi Indonesia Peraturan Menteri
2006 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM. 21 TAHUN 2006 Rencana Induk Pelabuhan Palembang Peraturan Menteri
2006 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM.19 TAHUN 2006 Pengangkutan Barang/Muatan Import Milik Pemerintah oleh Perusahaan Angkutan Laut Nasional Peraturan Menteri
2006 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM.18 TAHUN 2006 Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Laut Dalam Negeri Tahun Anggaran 2006 Peraturan Menteri
2006 KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PERHUBUNGAN, MENTERI KEHUTANAN, MENTERI PERINDUSTRIAN DAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR: KM.12 TAHUN 2006, NOMOR SKB.53/MENHUT-II/2006, NOMOR: 61/M-IND/KEP/3/2006, NOMOR: 02/M-DAG/KEP/1/2006 Perubahan Keputusan bersama Menteri Perhubungan, Menteri Kehutanan dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor KM 3 tahun 2003, Nomor : 22/KPTS-II/2003, Nomor : 33/MPP/Kep/1/2003 tentang Pengawasan Pengangkutan Kayu melalui Pelabuhan Peraturan Menteri
2005 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM. 72 TAHUN 2005 Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 50 Tahun 2003 Tentang Jenis, Struktur dan Golongan Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhan untuk Pelabuhan Laut Peraturan Menteri
2005 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM. 71 TAHUN 2005 Pengangkutan Barang/Muatan Antar Pelabuhan Laut di Dalam Negeri Peraturan Menteri
2005 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM. 66 TAHUN 2005 Ketentuan Pengoperasian Kapal Tangki Minyak Lambung Tunggal (Single Hull) Peraturan Menteri
2005 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 67 TAHUN 2005 Rencana Induk Pelabuhan Bojonegoro Peraturan Menteri
2005 PIAGAM KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA DEPARTEMEN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT NOMOR KM. 52 TAHUN 2005 Peningkatan Pengamanan dan Penegakkan Hukum Laut Peraturan Menteri
2005 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM.11 TAHUN 2005 Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Laut Dalam Negeri Tahun Anggaran 2005 Peraturan Menteri
2005 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM.9 TAHUN 2005 Pendidikan dan Pelatihan, Ujian Serta Sertifikasi Pelaut Kapal Penangkap Ikan Peraturan Menteri
2005 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM.6 TAHUN 2005 Pengukuran Kapal Peraturan Menteri
2005 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM. 3 TAHUN 2005 Lambung Timbul Kapal Peraturan Menteri
2005 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM.7 TAHUN 2005 Sarana Bantu Navigasi Pelayaran Peraturan Menteri
2005 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM.8 TAHUN 2005 Telekomunikasi Pelayaran Peraturan Menteri
2005 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM. 4 TAHUN 2005 Pencegahan Pencemaran dari Kapal Peraturan Menteri
2005 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM.1 TAHUN 2005 Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Propinsi untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan dan Alat-alat Berat/Besar Peraturan Menteri
2004 KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 74 TAHUN 2004 Rencana Induk Pelabuhan Teluk Bayur keputusan menteri
2004 KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 13 TAHUN 2004 Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Laut Dalam Negeri Tahun Anggaran 2004 keputusan menteri
2004 KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 3 TAHUN 2004 Penunjukan Direktur Jenderal Perhubungan Laut sebagai Designated Authority Pelaksanaan Pengamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan (International Ships and Port Facility Security/ISPS Code) keputusan menteri
2004 KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 2 TAHUN 2004 Rencana Induk Pelabuhan Makassar keputusan menteri
2003 KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 53 TAHUN 2003 Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Penyeberangan Ketapang keputusan menteri
2003 KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 50 TAHUN 2003 Jenis, Struktur dan Golongan Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhan untuk Pelabuhan Laut keputusan menteri
2003 KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 47 TAHUN 2003 Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Laut Dalam Negeri Tahun Anggaran 2003 keputusan menteri
2003 KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 33 TAHUN 2003 Pemberlakuan Amandemen Solas 1974 tentang Pengamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan (International Ships and Port Facility Security/ISPS Code) di Wilayah Indonesia keputusan menteri
2002 KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 68 TAHUN 2002 Tarif Penumpang dan Uang Tambang Barang Angkutan Laut Perintis keputusan menteri
2002 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2002 Perkapalan peraturan pemerintah
2002 KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 54 (227.8 KiB, 2,995 hits)
Penyelenggaraan Pelabuhan Laut keputusan menteri
2002 KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 55 Pengelolaan Pelabuhan Khusus keputusan menteri
2002 KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 36 TAHUN 2002 Tarif Angkutan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Laut Dalam Negeri keputusan menteri
2002 KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 24 TAHUN 2002 Penyelenggaraan Pemanduan keputusan menteri
2002 KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 25 TAHUN 2002 Pedoman Dasar Perhitungan Tarif Pelayanan Jasa Bongkar Muat barang dari dan ke Kapal di Pelabuhan keputusan menteri
2002 KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 15 TAHUN 2002 Penyelenggaraan dan Pengusahaan Tally di Pelabuhan keputusan menteri
2002 KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 14 TAHUN 2002 Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal keputusan menteri
2002 KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 5 TAHUN 2002 Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja dan Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Tenau Kupang keputusan menteri
2002 KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 7 TAHUN 2002 Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja dan Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Ende dan Ipi keputusan menteri
2002 KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 6 TAHUN 2002 Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja dan Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Waingapu keputusan menteri
2002 KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 4 TAHUN 2002 Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Maumere keputusan menteri
2002 KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 3 TAHUN 2002 Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Kalabahi keputusan menteri
2002 KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM. 2 TAHUN 2002 Pencabutan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 20 Tahun 1999 tentang Harga Satuan Pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran dan Kolam Pelabuhan untuk Pekerjaan Perawatan yang Dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara keputusan menteri
2002 KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM. 1 TAHUN 2002 Penyempurnaan Keputusan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 14 Tahun 1996 tentang Penyederhanaan Tata Cara Pengadaan dan Pendaftaran Kapal keputusan menteri
2001 KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 33 TAHUN 2001 Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut keputusan menteri
2001 KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 17 TAHUN 2001 Pembentukan Kantor Administrator Pelabuhan Sungai Pakning, Sei Kolak Kijang dan Rengat keputusan menteri
2001 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 TAHUN 2001 Kepelabuhan peraturan pemerintah
2000 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 2000 Kenavigasian peraturan pemerintah
2000 KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 17 TAHUN 2000 Pedoman Penanganan Bahan/Barang Berbahaya dalam Kegiatan Pelayaran di Indonesia keputusan menteri
2002 KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM. 1 TAHUN 2002 Penyempurnaan Keputusan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 14 Tahun 1996 tentang Penyederhanaan Tata Cara Pengadaan dan Pendaftaran Kapal keputusan menteri
2001 KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 33 TAHUN 2001 Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut keputusan menteri
2001 KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 17 TAHUN 2001 Pembentukan Kantor Administrator Pelabuhan Sungai Pakning, Sei Kolak Kijang dan Rengat keputusan menteri
2001 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 TAHUN 2001 Kepelabuhan peraturan pemerintah
2000 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 2000 Kenavigasian peraturan pemerintah
2000 KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 17 TAHUN 2000 Pedoman Penanganan Bahan/Barang Berbahaya dalam Kegiatan Pelayaran di Indonesia keputusan menteri
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. KP 442 (1.7 MiB, 1,375 hits)
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. 95 (595.9 KiB, 4,353 hits)
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. 93 (145.8 KiB, 2,058 hits)
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. KP 199 (1.3 MiB, 998 hits)
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 57 (1.5 MiB, 5,871 hits)
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 53 (129.1 KiB, 3,926 hits)
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN No. PM 80 (235.9 KiB, 3,476 hits)
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 15 (528.4 KiB, 575 hits)
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 10 (719.3 KiB, 1,357 hits)
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 18 (4.8 MiB, 2,526 hits)
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 17 (5.9 MiB, 3,031 hits)
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 6 (1.3 MiB, 7,283 hits)
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 52 (4.1 MiB, 1,029 hits)
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 38 (6.2 MiB, 3,061 hits)
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. 36 (1.9 MiB, 16,439 hits)
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 93 (4.1 MiB, 2,090 hits)
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 68 (1.6 MiB, 1,505 hits)
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 53 (1.2 MiB, 2,967 hits)
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 52 (823.6 KiB, 322 hits)
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 47 (129.2 KiB, 326 hits)
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 46 (123.1 KiB, 317 hits)
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 45 (129.6 KiB, 299 hits)
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 44 (148.2 KiB, 410 hits)
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 48 (678.4 KiB, 318 hits)
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 54 (227.8 KiB, 2,995 hits)
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
| Tahun | Judul | Tentang | Jenis Peraturan |
|---|---|---|---|
| 2024 |
| Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/Pmk.04/2022 Tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea | Peraturan Menteri Keuangan |
| 2023 |
| Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak Atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman | Peraturan Menteri Keuangan |
| 2023 |
| Tata Cara Penyampaian, Pencantuman, dan Penghapusan Ketentuan Tata Niaga Post Border pada Sistem Indonesia National Single Window | Peraturan Menteri Keuangan |
| 2023 |
| Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak Atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman | Peraturan Menteri Keuangan |
| 2023 |
| Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar | Peraturan Menteri Keuangan |
| 2023 |
| Tata Cara Penyerahan Surat Keterangan Asal dan/atau Deklarasi Asal Barang dalam Rangka Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional | Peraturan Menteri Keuangan |
| 2022 |
| Monitoring dan Evaluasi terhadap Penerima Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat dan Penerima Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor | Peraturan Menteri Keuangan |
| 2022 |
| Pengelolaan Indonesia National Single Window dan Penyelenggaraan Sistem Indonesia National Single Window | Peraturan Menteri Keuangan |
| 2020 |
| Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Perdagangan Bebas ASEAN-Hong Kong, Republik Rakyat Tiongkok | Peraturan Menteri Keuangan |
| 2020 |
| Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia | Peraturan Menteri Keuangan |
| 2020 |
| Tata Cara Penyerahan Surat Keterangan Asal atau Invoice Declaration Beserta Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian Surat Keterangan Asal dalam Rangka Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional Selama Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) | Peraturan Menteri Keuangan |
| 2020 |
| Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai Serta Perpajakan atas Impor Barang untuk Keperluan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) | Peraturan Menteri Keuangan |
| 2020 |
| Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang & Jasa yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 | Peraturan Menteri Keuangan |
| 2020 |
| Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor | Peraturan Menteri Keuangan |
| 2019 |
| Pencabutan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional | Peraturan Menteri Keuangan |
| 2019 |
| Pencabutan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional | Peraturan Menteri Keuangan |
| 2019 |
| Pencabutan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce) | Peraturan Menteri Keuangan |
| 2019 |
| Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan No. 145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor | Peraturan Menteri Keuangan |
| 2018 |
| Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 272/PMK.04/2015 tentang Pusat Logistik Berikat | Peraturan Menteri Keuangan |
| 2018 |
| Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor | Peraturan Menteri Keuangan |
| 2017 |
| Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor | Peraturan Menteri Keuangan |
| 2017 |
| Penetapan Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor | Peraturan Menteri Keuangan |
| 2016 |
| Perubahan Ketiga atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-22/BC/2009 tentang Pemberitahuan Pabean Impor | Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai |
| 2016 |
| Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai | Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai |
| 2016 |
| Pemeriksaan Fisik Barang Impor | Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai |
| 2016 |
| Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.04/2008 tentang Pemungutan Bea Keluar | Peraturan Menteri Keuangan |
| 2016 |
| Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor | Peraturan Menteri Keuangan |
| 2016 |
| Tata Laksana Pengeluaran Barang Impor dari Pusat Logistik Berikat untuk Diimpor untuk Dipakai | Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai |
| 2016 |
| Tata Laksana Pengeluaran Barang Impor dari Kawasan Pabean untuk Ditimbun di Pusat Logistik Berikat | Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai |
| 2016 |
| Tata Laksana Pusat Logistik Berikat | Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai |
| 2015 |
| Pusat Logistik Berikat | Peraturan Menteri Keuangan |
| 2015 |
| Tata Cara Pemberian Fasilitas Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis dan Tata Cara Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Telah Dibebaskan serta Pengenaan Sanksi | Peraturan Menteri Keuangan |
| 2015 |
| Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 | Peraturan Menteri Keuangan |
| 2013 |
| Perubahan Ketiga atas Peraturan Manteri Keuangan Nomor 154/PMK.2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain | Peraturan Menteri Keuangan |
| 2013 |
| Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak | Peraturan Menteri Keuangan |
| 2011 |
| Impor Sementara | Peraturan Menteri Keuangan |
| 2011 |
| Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Penyerahan Minyak Goreng Sawit Curah di Dalam Negeri untuk Tahun Anggaran 2011 | Peraturan Menteri Keuangan |
| 2011 |
| Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor | Peraturan Menteri Keuangan |
| 2009 |
| Pencabutan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.011/2008 tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Penyerahan Minyak Goreng Sawit di Dalam Negeri Untuk Tahun Anggaran 2009 | Peraturan Menteri Keuangan |
| 2009 |
| Penetapan Tarif Bea Masuk atas Barang Ompor Produk-produk Tertentu | Peraturan Menteri Keuangan |
| 2009 |
| Penetapan Tarif Bea Masuk atas Impor Produk-produk Susu Tertentu | Peraturan Menteri Keuangan |
| 2009 |
| Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Pengadaan Cadangan Beras Pemerintah Tahun Anggaran 2009 | Peraturan Menteri Keuangan |
| 2008 |
| Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Penyerahan Minyak Goreng Sawit di Dalam Negeri untuk Tahun Anggaran 2009 | Peraturan Menteri Keuangan |
| 2008 |
| Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan oleh Industri Pengolahan Susu untuk Tahun Anggaran 2008 | Peraturan Menteri Keuangan |
| 2008 |
| Penetapan Tarif Bea Masuk atas Impor Kacang Kedelai | Peraturan Menteri Keuangan |
| 2008 |
| Pajak Pertambahan Nilai Dibayar oleh Pemerintah atas Penyerahan Minyak Goreng dalam Kemasan di Dalam Negeri | Peraturan Menteri Keuangan |
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
| Tahun | Nomor | Tentang | Jenis Peraturan |
