×

Peraturan Perundangan

UNDANG-UNDANG

TAHUNNomorTentangJenis Peraturan
2020

  UU No. 1/2020 (136.0 KiB, 118 hits)

Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-AustraliaUndang-Undang
2016

  UU No. 7/2016 (496.0 KiB, 1,122 hits)

Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak GaramUndang-Undang
2009

  UU No. 38/2009 (63.7 KiB, 1,122 hits)

PosUndang-Undang
2009

  UU No. 22/2009 (627.2 KiB, 1,231 hits)

Lalu Lintas dan Angkutan JalanUndang-Undang
2009

  UU No. 1/2009 (518.5 KiB, 1,590 hits)

PenerbanganUndang-Undang
2009

  No. 18 Tahun 2009 (42.3 KiB, 803 hits)

Peternakan dan Kesehatan HewanUndang-Undang
2008

  No. 11 Tahun 2008 (159.8 KiB, 871 hits)

Informasi dan Transaksi ElektronikUndang-Undang
2008

  UU No. 17/2008 (653.4 KiB, 1,095 hits)

PelayaranUndang-Undang
2007

  UU No. 39/2007 (195.4 KiB, 6,987 hits)

Perubahan atas Undang-Undang No. 11/1995 tentang CukaiUndang-Undang
2006

  No. 9 Tahun 2006 (106.2 KiB, 888 hits)

Sistem Resi GudangUndang-Undang
2006

  Nomor 17 Tahun 2006 (256.4 KiB, 13,394 hits)

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang KepabeananUndang-Undang
2000

  UU No. 36/2000 (54.0 KiB, 2,505 hits)

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1/2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-UndangUndang-Undang
1995

  UU No. 10/1995 (259.1 KiB, 3,667 hits)

KepabeananUndang-Undang

PERATURAN PEMERINTAH

TahunNomorTentangJenis Peraturan
2021

  No. 109 Tahun 2021 (4.6 MiB, 22 hits)

Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Transportasi Darat Selama Masa Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)Surat Edaran
2021

  PP No. 31 Tahun 2021 (9.2 MiB, 36 hits)

Penyelenggaraan Bidang PelayaranPeraturan Pemerintah
2021

  PP No. 41 Tahun 2021 (3.4 MiB, 52 hits)

Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan BebasPeraturan Pemerintah
2021

  PP No. 40 Tahun 2021 (5.4 MiB, 51 hits)

Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi KhususPeraturan Pemerintah
2021

  PP No. 29 Tahun 2021 (5.3 MiB, 51 hits)

Penyelenggaraan Bidang PerdaganganPeraturan Pemerintah
2021

  PP No. 28 Tahun 2021 (12.6 MiB, 53 hits)

Penyelenggaraan Bidang PerindustrianPeraturan Pemerintah
2020

  No. 12 Tahun 2020 (451.8 KiB, 71 hits)

Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus Peraturan Pemerintah
2020

  No. 1 Tahun 2020 (389.5 KiB, 71 hits)

Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus Peraturan Pemerintah
2020

  No. 23 Tahun 2020 (1.1 MiB, 90 hits)

Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi NasionalPeraturan Pemerintah
2020

  No. 5 Tahun 2020 (195.0 KiB, 108 hits)

Sistem Informasi Perdagangan Peraturan Pemerintah
2020

  No. 1 Tahun 2020 (389.5 KiB, 112 hits)

Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi KhususPeraturan Pemerintah
2019

  No. 50 Tahun 2019 (637.2 KiB, 574 hits)

Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu Serta Penyerahan dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Peraturan Pemerintah
2019

  No. 43 Tahun 2019 (287.7 KiB, 577 hits)

Kebijakan Dasar Pembiayan Ekspor Nasional Peraturan Pemerintah
2019

  No. 39 Tahun 2019 (389.3 KiB, 566 hits)

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Kepabeanan Peraturan Pemerintah
2019

  No. 34 Tahun 2019 (199.5 KiB, 627 hits)

Perdagangan Perbatasan Peraturan Pemerintah
2019

  No. 33 Tahun 2019 (224.6 KiB, 571 hits)

Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemilik Gudang yang Tidak Melakukan Pendaftaran GudangPeraturan Pemerintah
2017

  No. 2 Tahun 2017 (499.1 KiB, 746 hits)

Pembangunan Sarana dan Prasarana IndustriPeraturan Pemerintah
2017

  No. 17 Tahun 2017 (298.6 KiB, 830 hits)

Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan NasionalPeraturan Pemerintah
2017

  No. 28 Tahun 2017 (1.1 MiB, 1,045 hits)

Pembudidayaan IkanPeraturan Pemerintah
2017

  No. 6 Tahun 2017 (364.7 KiB, 726 hits)

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan PerkeretaapianPeraturan Pemerintah
2017

  No. 20 Tahun 2017 (203.1 KiB, 702 hits)

Pengendalian Impor atau Ekspor Barang yang Diduga Merupakan atau Berasal dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan IntelektualPeraturan Pemerintah
2016

  No. 61 Tahun 2016 (442.9 KiB, 724 hits)

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta ApiPeraturan Pemerintah
2016

  No. 13 Tahun 2016 (139.6 KiB, 683 hits)

Perusahaan Umum Perum BULOGPeraturan Pemerintah
2015

  PP No. 74/2015 (244.7 KiB, 1,412 hits)

Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Kepelabuhanan Tertentu kepada Perusahaan Angkutan Laut yang Melakukan Kegiatan Angkutan Laut Luar NegeriPeraturan Pemerintah
2015

  PP No. 69/2015 (203.1 KiB, 812 hits)

Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan NilaiPeraturan Pemerintah
2015

  PP No. 64/2015 (209.4 KiB, 1,044 hits)

Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2009 tentang KepelabuhananPeraturan Pemerintah
2015

  PP No. 11/2015 (5.4 MiB, 994 hits)

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian PerhubunganPeraturan Pemerintah
2014

  PP No. 10/2014 (195.6 KiB, 656 hits)

Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Lembaga Pelaksana Penjaminan Resi GudangPeraturan Pemerintah
2014

  PP No. 74/2014 (2.3 MiB, 1,519 hits)

Angkutan JalanPeraturan Pemerintah
2013

  PP No. 79/2013 (499.0 KiB, 1,697 hits)

Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan JalanPeraturan Pemerintah
2013

  PP No. 43/2013 (139.8 KiB, 735 hits)

Perubahan Kedua atas PP No. 15 Th. 2005 tentang Jalan TolPeraturan Pemerintah
2013

  PP No. 9/2013 (311.9 KiB, 1,048 hits)

Perusahaan Umum (Perum) Perikanan IndonesiaPeraturan Pemerintah
2013

  PP No. 6/2013 (273.6 KiB, 947 hits)

Pemberdayaan PeternakPeraturan Pemerintahan
2012

  PP No. 40/2012 (238.7 KiB, 775 hits)

Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar UdaraPeraturan Pemerintahan
2011

  PP No. 37/2011 (715.1 KiB, 941 hits)

Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Peraturan Pemerintah
2011

  PP No. 32/2011 (209.2 KiB, 631 hits)

Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu LintasPeraturan Pemerintah
2011

  PP No. 5/2011 (33.6 KiB, 1,169 hits)

Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 46/2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas BatamPeraturan Pemerintah
2010

  PP No. 22/2010 (56.6 KiB, 880 hits)

Perlindungan Lingkungan MaritimPeraturan Pemerintah
2010

  PP No. 20/2010 (5.4 MiB, 965 hits)

Angkutan DiperairanPeraturan Pemerintah
2010

  PP No. 5/2010 (1.6 MiB, 907 hits)

KenavigasianPeraturan Pemerintah
2009

  PP No. 3/2009 (65.8 KiB, 965 hits)

Pengawasan Pengangkutan Barang Tertentu dalam Daerah PabeanPeraturan Pemerintah
2007

  PP No. 46/2007 (209.3 KiB, 1,731 hits)

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas BatamPeraturan Pemerintah
2002

  PP No. 51/2002 (111.3 KiB, 1,866 hits)

PerkapalanPeraturan Pemerintah

PERATURAN PRESIDEN

TAHUNNomorTentangJenis Peraturan
2022

  PP Nomor 34 Tahun 2022 (252.4 KiB, 11 hits)

Rencana Aksi Kebijakan Kelautan IndonesiaPeraturan Presiden
2022

  Lampiran PP Nomor 34 Tahun 2022 (12.1 MiB, 10 hits)

Lampiran Peraturan Presiden No. 34 Tahun 2022Peraturan Presiden
2021

  PP Nomor 27 Tahun 2021 (1.3 MiB, 90 hits)

Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan PerbatasanPeraturan Presiden
2020

  Perpres No. 58 Tahun 2020 (177.9 KiB, 77 hits)

Penataan dan Penyederhanaan Perizinan ImporPeraturan Presiden
2020

  Perpres No. 34/2020 (128.3 KiB, 78 hits)

Persetujuan Perdagangan Bebas ASEAN-Hong Kong, Republik Rakyat TiongkokPeraturan Presiden
2020

  Lampiran Inpres No. 5 Tahun 2020 (2.7 MiB, 112 hits)

Lampiran Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2020Instruksi Presiden
2020

  Inpres No. 5 Tahun 2020 (688.8 KiB, 134 hits)

Penataan Ekosistem Logistik Nasional Instruksi Presiden
2019

  Inpres No. 7/2019 (1.1 MiB, 358 hits)

Percepatan Kemudahan Berusaha Instruksi Presiden
2018

  Perpres No. 132/2018 (8.9 MiB, 639 hits)

Protokol 7 Sistem Transit KepabeananPeraturan Presiden
2018

  Perpres No. 44/2018 (279.1 KiB, 855 hits)

Indonesia National Single Window Peraturan Presiden
2017

  Perpres No. 85/2017 (15.6 MiB, 626 hits)

Pasal Persetujuan Korporasi Islam untuk Asuransi Investasi dan Kredit EksporPeraturan Presiden
2017

  Perpres No. 74/2017 (3.3 MiB, 795 hits)

Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (Road Map E-Commerce)Peraturan Presiden
2017

  Perpres No. 70/2017 (215.3 KiB, 647 hits)

Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan Peraturan Presiden
2016

  Perpres No. 2/2016 (1.5 MiB, 1,003 hits)

Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis Milik NegaraPeraturan Presiden
2016

  Perpres No. 23/2016 (1.8 MiB, 950 hits)

Persetujuan Transportasi Laut antara Pemerintah Negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Pemerintah Republik Rakyat TiongkokPeraturan Presiden
2015

  Perpres No. 106/2015 (2.0 MiB, 2,300 hits)

Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di LautPeraturan Presiden
2015

  Perpres No. 40/2015 (222.6 KiB, 1,622 hits)

Kementerian PerhubunganPeraturan Presiden
2015

  Perpres No. 41/2015 (232.1 KiB, 968 hits)

Kementerian Badan Usaha Milik NegaraPeraturan Presiden
2012

  Perpres No. 26/2012 (58.1 KiB, 4,173 hits)

Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik NasionalPeraturan Presiden
2012

  Lampiran Perpres No. 26/2012 (347.2 KiB, 876 hits)

Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional-BAB 1 PendahuluanPeraturan Presiden
2012

  Lampiran Perpres No. 26/2012 (931.5 KiB, 11,323 hits)

Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional-BAB 2 Perkembangan dan Permasalahan Logistik NasionalPeraturan Presiden
2012

  Lampiran Perpres No. 26/2012 (848.2 KiB, 4,086 hits)

Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional-BAB 3 Kondisi yang Diharapkan dan TantangannyaPeraturan Presiden
2012

  Lampiran Perpres No. 26/2012 (153.0 KiB, 4,131 hits)

Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional-BAB 4 Strategi dan ProgramPeraturan Presiden
2012

  Lampiran Perpres No. 26/2012 (878.3 KiB, 1,629 hits)

Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional-BAB 5 Peta Panduan dan Rencana AksiPeraturan Presiden
2012

  Lampiran Perpres No. 26/2012 (81.8 KiB, 6,982 hits)

Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional-BAB 6 Penutup dan Tindak LanjutPeraturan Presiden
2011

  Lampiran Perpres No 32 Tahun 2011 (876.0 KiB, 816 hits)

Manterplan Pecepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025Peraturan Presiden
2010

  Perpres No. 54 Tahun 2010 (522.2 KiB, 801 hits)

Pengadaan Barang/Jasa PemerintahPeraturan Presiden
2009

  Perpres No. 61 Tahun 2009 (293.8 KiB, 795 hits)

KepelabuhananPeraturan Presiden
1999

  Perpres No. 82 Tahun 1999 (308.9 KiB, 762 hits)

Angkutan di PerairanPeraturan Presiden

PERATURAN GUBERNUR

TahunNomorTentangJenis Peraturan
2018

  No. 77 Tahun 2018 (3.2 MiB, 888 hits)

Pembatasan Lalu Lintas Ganjil Genap Selama Asian Games 2018Peraturan Gubernur

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

TahunNomorTentangJenis Peraturan
2022

  No. 40 Tahun 2022 (249.8 KiB, 7 hits)

Pengaturan Operasional Angkutan Barang pada Masa Arus Mudik dan Arus Balik Selama Angkutan Lebaran Tahun 2022 (1443 Hijriah)Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Darat
2021

  AJ.201/4/14/DRJD/2021 (927.2 KiB, 19 hits)

Pengalihan Arus Lalu Lintas Mobil Barang Masa Natal Tahun 2021Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat
2021

  No. 109 Tahun 2021 (4.6 MiB, 22 hits)

Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Transportasi Darat Selama Masa Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Darat
2021

  No. 59 Tahun 2021 (7.8 MiB, 34 hits)

Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di PerairanPeraturan Menteri Perhubungan
2021

  No. 13 Tahun 2021 (6.3 MiB, 53 hits)

Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)Peraturan Menteri Perhubungan
2020

  No. 10 Tahun 2020 (1.4 MiB, 148 hits)

Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di Jalan dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan PerbatasanPeraturan Menteri Perhubungan
2020

  No. 32 Tahun 2020 (716.9 KiB, 182 hits)

Petunjuk Operasional Transportasi Udara untuk Pelaksanaan Pembatasan Perjalanan Orang dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Udara
2020

  No. 21 Tahun 2020 (612.5 KiB, 149 hits)

Petunjuk Operasional Transportasi Laut untuk Pelaksanaan Pembatasan Perjalanan Orang dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut
2020

  HK.201/1/2/DRJD/2020 (3.4 MiB, 179 hits)

Petunjuk Operasional Transportasi Darat untuk Pelaksanaan Pembatasan Perjalanan Orang dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Darat
2020

  UM.006/A.218/DJKA/20 (1.3 MiB, 110 hits)

Petunjuk Operasional Transportasi Perkeretaapian untuk Pelaksanaan Pembatasan Perjalanan Orang dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)Surat Edaran Direktur Jenderal Perkeretaapian
2020

  SK. 108 BPTJ Tahun 2020 (2.2 MiB, 157 hits)

Petunjuk Teknis Pengendalian Transportasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)Surat Peraturan Kepala Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi
2020

  UM.002/5/18/DRJU.KUM-2020 (665.2 KiB, 167 hits)

Pengendalian Transportasi Udara Selama Masa Mudik Idul Fitri 1441 HSurat Direktur Jenderal Perhubungan Darat
2020

  No. 25 Tahun 2020 (352.5 KiB, 137 hits)

Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Peraturan Menteri Perhubungan
2020

  No. 71 Tahun 2020 (5.9 MiB, 141 hits)

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
2020

  AJ.007/2/17/DRJD/2020 (860.4 KiB, 292 hits)

Toleransi Sanksi Kelebihan Muatan Angkutan Barang Pokok dan Barang PentingSurat Direktur Jenderal Perhubungan Darat
2020

  No. 18 Tahun 2020 (9.0 MiB, 137 hits)

Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Peraturan Menteri Perhubungan
2020

  No. 17 Tahun 2020 (618.8 KiB, 129 hits)

Pesawat Konfigurasi Penumpang yang Digunakan untuk Mengangkut Kargo di Dalam Kabin Penumpang (Passenger Compartment)Surat Edaran Menteri Perhubungan
2020

  PL. 001/1/4 Phb 2020 (520.5 KiB, 148 hits)

Operasionalisasi Bandar Udara, Pelabuhan, dan Prasarana Transportasi Lainnya Surat Menteri Perhubungan
2020

  AJ.403/1/1/DRJD/2020 (624.6 KiB, 0 hits)

Penertiban Dimensi Kendaraan Bermotor Angkutan Curah Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat
2019

  No. 21 Tahun 2019 (674.3 KiB, 733 hits)

Pengawasan Terhadap Mobil Barang atas Pelanggaran Muatan Lebih (Over Loading) dan/atau Pelanggaran Ukuran Lebih (Over Dimension)Surat Edaran Menteri Perhubungan
2019

  No. PM 60 Tahun 2019 (8.8 MiB, 1,775 hits)

Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan Peraturan Menteri Perhubungan
2019

  No. PM 37 Tahun 2019 (355.4 KiB, 1,664 hits)

Pengaturan Lalu Lintas pada Masa Angkutan Lebaran Tahun 2019Peraturan Menteri Perhubungan
2018

  No. PM 115 Tahun 2018 - (2.1 MiB, 819 hits)

Pengaturan Lalu Lintas Operasional Mobil Barang Selama Masa Angkutan Natal Tahun 2018 dan Tahun Baru 2019Peraturan Menteri Perhubungan
2018

  No. PM 34 Tahun 2018 (796.3 KiB, 879 hits)

Pengaturan Lalu Lintas pada Masa Angkutan Lebaran Tahun 2018Peraturan Menteri Perhubungan
2018

  No. PM 22 Tahun 2018 (6.0 MiB, 3,452 hits)

Komponen Penghasilan dan Biaya yang Diperhitungkan dalam Kegiatan Subsidi Penyelenggaraan Angkutan Barang di LautPeraturan Menteri Perhubungan
2018

  No. KP 413 Tahun 2018 (2.0 MiB, 933 hits)

Penugasan Kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk Menyelenggarakan Angkutan PerintisKeputusan Menteri Perhubungan
2018

  No. 7 Tahun 2018 (778.1 KiB, 808 hits)

Pengaturan Lalu Lintas pada Masa Libur Panjang (Wafat Isa Al-Masih atau Paskah) Tahun 2018Surat Edaran Menteri Perhubungan
2018

  No. SE.2/AJ.307/DRJD/2018 (2.6 MiB, 1,029 hits)

Ketentuan Mengenai Bak Muatan Mobil BarangSurat Edaran Dirjen Perhubungan Darat
2018

  No. KP 412 Tahun 2018 (1.6 MiB, 1,193 hits)

Penetapan Lintas Pelayanan Perkeretaapian Angkutan PerintisKeputusan Menteri Perhubungan
2018

  No. PM 18 Tahun 2018 (2.2 MiB, 2,645 hits)

Pengaturan Lalu Lintas Selama Masa Pembangunan Proyek Infrastruktur Strategis Nasional di Ruas Jalan Tol Jakarta - CikampekPeraturan Menteri Perhubungan
2018

  No. PM 4 Tahun 2018 (3.7 MiB, 920 hits)

Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di LautPeraturan Menteri Perhubungan
2017

  No. SK.6474/AJ.201/DRJD/2017 (4.1 MiB, 1,300 hits)

Pengaturan Lalu Lintas dan Pembatasan Pengoperasian Mobil Barang pada Masa Angkutan Natal Tahun 2017 dan Tahun Baru 2018Peraturan Dirjen Perhubungan Darat
2017

  SE No. UM.003/55/9/DJPL_17 (456.6 KiB, 998 hits)

Kelaikan PetikemasSurat Edaran Dirjen Perhubungan Laut
2017

  No. PM 49/2017 (5.8 MiB, 10,936 hits)

Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan TransportasiPeraturan Menteri Perhubungan
2017

  No. AJ.201/1/6/DRJD/2017 (2.7 MiB, 1,011 hits)

Pengoperasian Mobil Barang Masa Lebaran Tahun 2017/1438 HSurat Keputusan Dirjen Perhubungan Darat
2017

  No. AJ.201/2/5/DRJD/2017 (5.9 MiB, 1,515 hits)

Penyampaian Perdirjen Perhubungan Darat No. SK.2717/AJ.201/DRJD/2017 tentang Pengaturan Lalu Lintas dan Pengaturan Kendaraan Angkutan Barang pada Masa Angkutan Lebaran Tahun 2017 (1438 H)Surat Keputusan Dirjen Perhubungan Darat
2017

  No. PM 40/2017 (2.3 MiB, 1,923 hits)

Pengaturan Lalu Lintas Melalui Pembatasan Operasional Kendaraan Bermotor dan Penutupan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor pada Masa Angkutan LebaranPeraturan Menteri Perhubungan
2017

  SE No. UM.003/40/II/DJPL_17 (1.3 MiB, 1,012 hits)

Penerapan Jaminan PetikemasSurat Edaran Dirjen Perhubungan Laut
2017

  No. AJ. 201/1/8/DRJD/2017 (82.9 KiB, 840 hits)

Pengaturan Angkutan Barang pada Periode Libur Panjang (Long Week-end)Surat Edaran Dirjen Perhubungan Darat
2016

  KM No. KP 901/2016 (5.4 MiB, 3,301 hits)

Rencana Induk Pelabuhan NasionalKeputusan Menteri Perhubungan
2016

  KM No. KP 894/2016 (1.4 MiB, 1,045 hits)

Pengaturan Operasional Kendaraan Bermotor di Jalan Tol Purwakarta – Bandung – Cileunyi (Purbaleunyi) dan Jalan Nasional Sadang – Purwakarta – Padalarang serta Peraturan Operasional Kendaraan Angkutan Barang pada Masa Libur Tahun Baru 2017Keputusan Menteri Perhubungan
2016

  KM No. KP 781/2016 (1.9 MiB, 1,052 hits)

Pengaturan Lalu Lintas dan Pembatasan Pengoperasian Kendaraan Angkutan Barang pada Masa Angkutan Natal Tahun 2016Keputusan Menteri Perhubungan
2016

  IM No. 19/2016 (1.3 MiB, 907 hits)

Pelaksanaan Hasil Rapat Kerja Kementerian Perhubungan Tahun 2016Instruksi Menteri Perhubungan
2016

  KM No. KP 655/2016 (190.0 KiB, 1,019 hits)

Pembatasan Waktu Operasi Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor Umum di Ruans Jalan Nasional Pandaan-Malang, Provinsi Jawa TImurKeputusan Menteri Perhubungan
2016

  SE Dirjen No. 15-AJ 201/2016 (2.5 MiB, 1,411 hits)

Pengaturan Lalu Lintas dan Larangan Pengoperasian Kendaraan Angkutan Barang pada Saat Libur Panjang Hari Raya Idul Adha Tahun 2016/1437HSurat Edaran Dirjen Perhubungan Darat
2016

  SE No. 22/2016 (112.0 KiB, 1,309 hits)

Pengaturan Lalu Lintas, Larangan Pengoperasian Kendaraan Angkutan Barang dan Penutupan Jembatan Timbang pada Masa Angkutan Lebaran Tahun 2016/1437 HSurat Edaran Kementerian Perhubungan
2015

  PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 153 (1.2 MiB, 2,135 hits)

Pengamanan Kargo dan Pos Serta Rantai Pasok (Supply Chain) Kargo dan Pos yang Diangkut dengan Pesawat UdaraPeraturan Menteri Perhubungan
2015

  KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. KP 446 (1.8 MiB, 1,290 hits)

Rencana Induk Bandar Udara H. AS. Hanandjoeddin di Kabupaten Belitung Provinsi Bangka BelitungKeputusan Menteri Perhubungan
2015

  PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 41 (623.5 KiB, 1,440 hits)

Perubahan Ketiga atas Peraturan Menhub No KM 25 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan UdaraPeraturan Menteri Perhubungan
2015

  PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 34 (1.6 MiB, 960 hits)

Perubahan Ketujuh atas Kemenhub No. KM 18 tahun 2002 tentang Persyaratan Sertifikasi dan Operasi bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga untuk Penerbangan Komuter dan CharterPeraturan Menteri Perhubungan
2015

  PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN No. PM 77 (463.2 KiB, 1,940 hits)

Konsesi dan Bentuk Kerjasama Lainnya Antara Pemerintah dengan Badan Usaha Bandar Udara untuk Pelayanan Jasa KebandarudaraanPeraturan Menteri Perhubungan
2015

  PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO.43 (918.1 KiB, 1,569 hits)

Konsesi dan Bentuk Kerjasama Lainnya Antara Pemerintah dengan Badan Usaha Bandar Udara untuk Pelayanan Jasa KebandarudaraanPeraturan Menteri Perhubungan
2015

  PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO.18 (162.1 KiB, 1,008 hits)

Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan oleh Badan Usaha Angkutan Udara NiagaPeraturan Menteri Perhubungan
2015

  Kepmenhub No. KP 443/2015 (1,000.9 KiB, 2,089 hits)

Penetapan Alur Pelayaran Sistem Rute Tata Cara Berlalu Lintas dan Daerah Labuh Kapal Sesuai dengan KepentingannPeraturan Menteri Perhubungan
2015

  Kepmenhub No. KP 199/2015 (1.3 MiB, 1,052 hits)

Penunjukan Otoritas Pelabuhan Sebagai Koordinator Kegiatan Pemerintahan dan Pengusahaan di PelabuhanPeraturan Menteri Perhubungan
2015

  Kepmenhub No. KP 208/2015 (354.3 KiB, 847 hits)

Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum PT Kereta Api Indonesia (Persero)Peraturan Menteri Perhubungan
2015

  Kepmenhub No. KP 159/2015 (154.8 KiB, 788 hits)

Penetapan Lintas Pelayanan Perkeretaapian Angkutan PerintisPeraturan Menteri Perhubungan
2015

  PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 192 (162.5 KiB, 1,423 hits)

Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 157 Tahun 2015 tentang Penerapan Inaportnet untuk Pelayanan Kapal dan Barang di PelabuhanPeraturan Menteri Perhubungan
2015

  PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 182 (141.6 KiB, 1,457 hits)

Tarif Muatan untuk Kegiatan Subsidi Pengoperasian Kapal TernakPeraturan Menteri Perhubungan
2015

  PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 168 (266.4 KiB, 1,205 hits)

Tarif Angkutan Barang di Laut dalam Rangka Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation)Peraturan Menteri Perhubungan
2015

  PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 161 (297.4 KiB, 1,375 hits)

Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di LautPeraturan Menteri Perhubungan
2015

  PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 157 (242.9 KiB, 1,400 hits)

Penerapan Inaportnet untuk Pelayanan Kapal dan Barang di PelabuhanPeraturan Menteri Perhubungan
2015

  KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. KP 443 (1,000.9 KiB, 2,077 hits)

Penetapan Alur Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas dan Daerah Labuh Kapal sesuai dengan Kepentingannya di Pelabuhan Teluk BayurPeraturan Menteri Perhubungan
2014

  PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 14 (450.5 KiB, 1,159 hits)

Tarif Angkutan Udara Perintis Tahun 2014Peraturan Menteri Perhubungan
2014

  IM No. 3/2014 (124.8 KiB, 742 hits)

Penggunaan Mata Uang Rupiah dalam Melakukan Transaksi pada Kegiatan TransportasiPeraturan Menteri Perhubungan
2012

  PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 5 (209.6 KiB, 1,038 hits)

Perubahan Kelima Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 22 Tahun 2002 tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi bagi Perusahaan Angkutan Udara yang Melakukan Penerbangan Dalam Negeri, Internasional dan Angkutan Udara Niaga tidak BerjadwalPeraturan Menteri Perhubungan
2012

  PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 4 (220.5 KiB, 1,032 hits)

Perubahan Keenam Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2002 tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga untuk Penerbangan Komuter dan CharterPeraturan Menteri Perhubungan
2011

  PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 92 (153.1 KiB, 1,071 hits)

Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan UdaraPeraturan Menteri Perhubungan
2011

  PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 80 (414.8 KiB, 1,022 hits)

Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 41 Tahun 2001 tentang Peraturan Umum Pengoperasian Pesawat Udara (General Operating and Flight Rules)Peraturan Menteri Perhubungan
2011

  PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 77 (929.2 KiB, 1,038 hits)

Tanggung Jawab pengangkut Angkutan UdaraPeraturan Menteri Perhubungan
2011

  Kemenhub No. 73/2011 (311.7 KiB, 985 hits)

Tarif Angkutan Udara PerintisPeraturan Menteri Perhubungan
2011

  PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 64 (2.4 MiB, 1,282 hits)

Kriteria, Tugas dan Wewenang Teknisi PenerbanganPeraturan Menteri Perhubungan
2011

  PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 63 (3.7 MiB, 1,016 hits)

Kriteria, Tugas dan Wewenang Inspektur PenerbanganPeraturan Menteri Perhubungan
2011

  PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 57 (2.1 MiB, 1,007 hits)

Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 171 (Civil Aviation Safety Regulation Part 171) tentang Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan (Aeronautical Telecommunicatlon Service Providers)Peraturan Menteri Perhubungan
2010

  Kemenhub No. 19/2010 (882.9 KiB, 1,031 hits)

Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 05 (Civil Aviation Safety Regulation Part 05) tentang Satuan Pengukuran (unit of Measurements)Peraturan Menteri Perhubungan
2010

  Kemenhub No. 11/2010 (3.2 MiB, 3,881 hits)

Tatanan Kebandarudaraan NasionalPeraturan Menteri Perhubungan
2009

  Kemenhub No. 72/2009 (1.1 MiB, 1,283 hits)

Rencana Induk Badar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar Provinsi Sulawesi SelatanPeraturan Menteri Perhubungan
2009

  Kemenhub No. 16/2009 (1.8 MiB, 1,767 hits)

Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 92 (Civil Aviation Safety Regulations Part 92) tentang Pengangkutan Bahan dan/atau Barang Berbahaya dengan Pesawat UdaraPeraturan Menteri Perhubungan
2008

  Kemenhub No. 19/2008 (1.3 MiB, 1,273 hits)

Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 18/2007 tentang Tarif Angkutan Udara PerintisPeraturan Menteri Perhubungan
2005

  Kemenhub No. 71/2005 (1.9 MiB, 2,682 hits)

Pengangkutan Barang/Muatan Antar Pelabuhan Laut di Dalam NegeriPeraturan Menteri Perhubungan
2005

  Kemenhub No. 52/2005 (887.2 KiB, 1,140 hits)

Peningkatan Pengamanan dan Penegakkan Hukum LautPiagam Kesepakatan Bersama antara Dephub RI dengan TNI AL
2005

  Kemenhub No. 8/2005 (4.4 MiB, 2,837 hits)

Telekomunikasi PelayaranKeputusan Menteri Perhubungan
2005

  Kemenhub No. 9/2005 (6.5 MiB, 7,033 hits)

Pendidikan dan Pelatihan, Ujian Serta Sertifikasi Pelaut Kapal Penangkap IkanPeraturan Menteri Perhubungan
2005

  Kemenhub No. 7/2005 (3.8 MiB, 2,385 hits)

Sarana Bantu Navigasi PelayaranKeputusan Menteri Perhubungan
2005

  Kemenhub No. 4/2005 (5.7 MiB, 5,277 hits)

Pencegahan Pencemaran dari Kapal Keputusan Menteri Perhubungan
2005

  Kemenhub No. 6/2005 (2.7 MiB, 2,696 hits)

Pengukuran KapalPeraturan Menteri Perhubungan
2005

  Kemenhub No. 3/2005 (7.0 MiB, 3,480 hits)

Lambung Timbul KapalPeraturan Menteri Perhubungan
2005

  Kemenhub No. 1/2005 (3.7 MiB, 1,501 hits)

Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Provinsi untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan, dan Alat-alat Berat/BesarKeputusan Menteri Perhubungan
2004

  Kemenhub No. 74/2004 (7.6 MiB, 1,843 hits)

Rencana Induk Pelabuhan Teluk BayurKeputusan Menteri Perhubungan
2004

  Kemenhub No. 3/2004 (886.4 KiB, 2,603 hits)

Penujukan Direktur Jenderal Perhubungan Laut sebagai Designated Authority Pelaksanaan Pengamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan (International Ships and Port Facility Security/ISPS Code)Keputusan Menteri Perhubungan
2004

  Kemenhub No. 2/2004 (7.4 MiB, 1,864 hits)

Rencana Induk Pelabuhan Makassar Keputusan Menteri Perhubungan
2003

  Kemenhub No. 53/2003 (2.0 MiB, 1,239 hits)

Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Penyeberangan KetapangKeputusan Menteri Perhubungan
2003

  Kemenhub No. 50/2003 (2.5 MiB, 1,519 hits)

Jenis, Struktur dan Golongan Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhanan untuk Pelabuhan LautKeputusan Menteri Perhubungan
2003

  Kemenhub No. 33/2003 (860.8 KiB, 1,553 hits)

Pemberlakuan Amandemen Solas 1974 tentang Pengamanan Kapal dam Fasilitas Pelabuhan (Internasional Ships and Port Facility Security/ISPS Code) di Wilayah IndonesiaKeputusan Menteri Perhubungan
2002

  Kemenhub No. 55/2002 (10.0 MiB, 1,753 hits)

Pengelolaan Pelabuhan KhususKeputusan Menteri Perhubungan
2002

  Kemenhub No. 54/2002 (2.2 MiB, 1,275 hits)

Penyelenggaraan Pelabuhan LautKeputusan Menteri Perhubungan
2002

  Kemenhub No. 25/2002 (5.3 MiB, 32,755 hits)

Pedoman Dasar Perhitungan Tarif Pelayanan Jasa Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal di PelabuhanKeputusan Menteri Perhubungan
2002

  Kemenhub No. 24/2002 (7.2 MiB, 1,609 hits)

Penyelenggaraan PemanduanKeputusan Menteri Perhubungan
2002

  Kemenhub No. 15/2002 (7.6 MiB, 1,331 hits)

Penyelenggaraan dan Pengusahaan Tally di PelabuhanKeputusan Menteri Perhubungan
2002

  Kemenhub No. 12/2002 (10.0 MiB, 1,050 hits)

Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke KapalKeputusan Menteri Perhubungan
2002

  Kemenhub No. 7/2002 (5.9 MiB, 1,436 hits)

Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Ende dan IpiKeputusan Menteri Perhubungan
2002

  Kemenhub No. 6/2002 (4.7 MiB, 938 hits)

Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan WaingapuKeputusan Menteri Perhubungan
2002

  Kemenhub No. 5/2002 (4.6 MiB, 1,377 hits)

Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Tenau KupangKeputusan Menteri Perhubungan
2002

  Kemenhub No. 4/2002 (4.1 MiB, 1,279 hits)

Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan MaumereKeputusan Menteri Perhubungan
2002

  Kemenhub No. 3/2002 (4.0 MiB, 1,019 hits)

Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan KalabahiKeputusan Menteri Perhubungan
2002

  Kemenhub No. 2/2002 (820.1 KiB, 1,079 hits)

Pencabutan Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 20/1999 tentang Harga Satuan Pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran dan Kolam Pelabuhan untuk Pekerjaan Perawatan yang Dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja NegaraKeputusan Menteri Perhubungan
2005

  Kemenhub No. 1/2005 (3.7 MiB, 1,501 hits)

Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Provinsi untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan, dan Alat-alat Berat/BesarKeputusan Menteri Perhubungan
2004

  Kemenhub No. 74/2004 (7.6 MiB, 1,843 hits)

Rencana Induk Pelabuhan Teluk BayurKeputusan Menteri Perhubungan
2004

  Kepmenhub No. 13/2004 (1.5 MiB, 1,077 hits)

Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Laut Dalam Negeri Tahun Anggaran 2004Peraturan Menteri Perhubungan
2004

  Kemenhub No. 3/2004 (886.4 KiB, 2,603 hits)

Penujukan Direktur Jenderal Perhubungan Laut sebagai Designated Authority Pelaksanaan Pengamanan Kapal dan Fasilitas PElabuhan (International Ships and Port Facility Security/ISPS Code)Keputusan Menteri Perhubungan
2004

  Kemenhub No. 2/2004 (7.4 MiB, 1,864 hits)

Rencana Induk Pelabuhan Makassar Keputusan Menteri Perhubungan
2003

  Kemenhub No. 53/2003 (2.0 MiB, 1,239 hits)

Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Penyeberangan KetapangKeputusan Menteri Perhubungan
2003

  Kemenhub No. 50/2003 (2.5 MiB, 1,519 hits)

Jenis, Struktur, dan Golongan Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhanan untuk Pelabuhan LautKeputusan Menteri Perhubungan
2003

  Kemenhub No. 47/2003 (1.7 MiB, 1,163 hits)

Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Laut Dalam Negeri Tahun Anggaran 2003Keputusan Menteri Perhubungan
2003

  Kemenhub No. 33/2003 (860.8 KiB, 1,553 hits)

Pemberlakuan Amandemen Solas 1974 tentang PEngamanan Kapal dam Fasilitas Pelabuhan (Internasional Ships and Port Facility Security/ISPS Code) di Wilayah IndonesiaKeputusan Menteri Perhubungan
2002

  Kemenhub No. 55/2002 (10.0 MiB, 1,753 hits)

Pengelolaan Pelabuhan KhususKeputusan Menteri Perhubungan
2002

  Kemenhub No. 54/2002 (2.2 MiB, 1,275 hits)

Penyelenggaraan Pelabuhan LautKeputusan Menteri Perhubungan
2002

  Kemenhub No. 36/2002 (9.2 MiB, 1,058 hits)

Tarif Angkutan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Laut Dalam NegeriKeputusan Menteri Perhubungan
2002

  Kemenhub No. 25/2002 (5.3 MiB, 32,755 hits)

Pedoman Dasar Perhitungan Tarif Pelayanan Jasa Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal di PelabuhanKeputusan Menteri Perhubungan
2002

  Kemenhub No. 24/2002 (7.2 MiB, 1,609 hits)

Penyelenggaraan PemanduanKeputusan Menteri Perhubungan
2002

  Kemenhub No. 15/2002 (7.6 MiB, 1,331 hits)

Penyelenggaraan dan Pengusahaan Tally di PelabuhanKeputusan Menteri Perhubungan
2002

  Kemenhub No. 12/2002 (10.0 MiB, 1,050 hits)

Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke KapalKeputusan Menteri Perhubungan
2002

  Kemenhub No. 7/2002 (5.9 MiB, 1,436 hits)

Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Ende dan IpiKeputusan Menteri Perhubungan
2002

  Kemenhub No. 6/2002 (4.7 MiB, 938 hits)

Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan WaingapuKeputusan Menteri Perhubungan
2002

  Kemenhub No. 5/2002 (4.6 MiB, 1,377 hits)

Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Tenau KupangKeputusan Menteri Perhubungan
2002

  Kemenhub No. 4/2002 (4.1 MiB, 1,279 hits)

Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan MaumereKeputusan Menteri Perhubungan
2002

  Kemenhub No. 3/2002 (4.0 MiB, 1,019 hits)

Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan KalabahiKeputusan Menteri Perhubungan
2002

  Kemenhub No. 2/2002 (820.1 KiB, 1,079 hits)

Pencabutan Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 20/1999 tentang Harga Satuan Pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran dan Kolam Pelabuhan untuk Pekerjaan Perawatan yang Dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja NegaraKeputusan Menteri Perhubungan
2001

  Kemenhub No. 17/2001 (2.7 MiB, 1,309 hits)

Pembentukan Kantor Administrator Pelabuhan Sungai Pakning, Sei Kolak Kijang dan RengatKeputusan Menteri Perhubungan

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN

TahunNomorTentangJenis Peraturan
2015

  KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. KP 442 (1.7 MiB, 1,308 hits)

Penetapan Alur Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas dan Daerah Labuh Kapal sesuai dengan Kepentingannya di Pelabuhan PontianakKeputusan Menteri Perhubungan
2015

  PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. 95 (595.9 KiB, 4,287 hits)

Pedoman Penetapan Harga Jual (Charge) Jasa Kepelabuhanan yang Diusahakan oleh Badan Usaha PelabuhanPeraturan Menteri
2015

  PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. 93 (145.8 KiB, 2,004 hits)

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke KapalPeraturan Menteri
2015

  KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. KP 199 (1.3 MiB, 823 hits)

Penunjukan Otoritas Pelabuhan sebagai Koordinator Kegiatan Pemerintahan dan Pengusahaan di PelabuhanKeputusan Menteri
2015

  PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 57 (1.5 MiB, 5,790 hits)

Pemanduan dan Penundaan KapalPeraturan Menteri
2015

  PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 53 (129.1 KiB, 3,839 hits)

Perubahan atas Peraturan Menhub No. PM 60 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke KapalPeraturan Menteri
2015

  PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN No. PM 80 (235.9 KiB, 3,421 hits)

Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan No. PM. 26 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Angkutan PenyebranganPeraturan Menteri
2014

  PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 15 (528.4 KiB, 489 hits)

Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2013 tentang Jenis, Struktur, dan Golongan Tarif Jasa KepelabuhananPeraturan Menteri
2014

  PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 10 (719.3 KiB, 1,290 hits)

Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Izin Penggunaan Kapal Asing untuk Kegiatan Lain yang tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang dan/atau Barang dalam Kegiatan Angkutan Laut Dalam NegeriPeraturan Menteri
2013

  PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 18 (4.8 MiB, 2,439 hits)

Rencana Induk Pelabuhan Tanjung Emas SemarangPeraturan Menteri
2013

  PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 17 (5.9 MiB, 2,925 hits)

Rencana Induk Pelabuhan Tanjung Balai KarimunPeraturan Menteri
2013

  PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 6 (1.3 MiB, 7,136 hits)

Jenis, Struktur, dan Golongan Tarif Jasa KepelabuhananPeraturan Menteri
2012

  PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 52 (4.1 MiB, 877 hits)

Alur Pelayaran Sungai dan DanauPeraturan Menteri
2012

  PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 38 (6.2 MiB, 3,009 hits)

Rencana Induk Pelabuhan Tanjung PriokPeraturan Menteri
2012

  PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. 36 (1.9 MiB, 16,169 hits)

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas PelabuhanPeraturan Menteri
2012Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan UtamaPeraturan Menteri
2011

  PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 93 (4.1 MiB, 1,998 hits)

Rencana Induk Pelabuhan Sangkurilang/MaloyPeraturan Menteri
2011

  PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 68 (1.6 MiB, 1,425 hits)

Alur Pelayaran di LautPeraturan Menteri
2011

  PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 53 (1.2 MiB, 2,872 hits)

PemanduanPeraturan Menteri
2011

  PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 52 (823.6 KiB, 294 hits)

Pengerukan dan ReklamasiPeraturan Menteri
2011

  PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 47 (129.2 KiB, 296 hits)

Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelabuhan BatamPeraturan Menteri
2011

  PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 46 (123.1 KiB, 287 hits)

Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 64 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor SyahbandarPeraturan Menteri
2011

  PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 45 (129.6 KiB, 270 hits)

Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas PelabuhanPeraturan Menteri
2011

  PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 44 (148.2 KiB, 380 hits)

Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Km 62 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara PelabuhanPeraturan Menteri
2011

  PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 48 (678.4 KiB, 286 hits)

Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Izin Penggunaan Kapal Asing untuk Kegiatan Lain yang tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang dan/atau Barang dalam Kegiatan Angkutan Laut Dalam NegeriPeraturan Menteri
2011PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 42 TAHUN 2011Rencana Induk Pelabuhan Tanjung PriokPeraturan Menteri
2011PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2011Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan di PerairanPeraturan Pemerintah
2011PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 40 TAHUN 2011Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Laut untuk Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2011Peraturan Menteri
2011PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 26 TAHUN 2011Telekomunikasi PelayaranPeraturan Menteri
2011PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 25 TAHUN 2011Sarana Bantu Navigasi-PelayaranPeraturan Menteri
2010PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 73 TAHUN 2010Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 22 Tahun 2010 tentang Pengangkutan Barang/Muatan Antarpelabuhan Laut di Dalam NegeriPeraturan Menteri
2010PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 68 TAHUN 2010Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 45 tahun 2009 tentang Petujuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan LautPeraturan Menteri
2010PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 68 TAHUN 2010Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 45 tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan LautPeraturan Menteri
2010PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 47 TAHUN 2010Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 2 Tahun 2009 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antar PropinsiPeraturan Menteri
2010KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT NOMOR: UK.11/17/13/DJPL-10Pedoman Pencetakan, Pengisian dan Pelaporan Blanko Surat Persetujuan BerlayarDitjen Hubla
2010PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 22 TAHUN 2010Pengangkutan Barang/Muatan Antar Pelabuhan Laut di Dalam NegeriPeraturan Menteri
2010PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 12 TAHUN 2010Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Laut untuk Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2010Peraturan Menteri
2010PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2010Perlindungan Lingkungan MaritimPeraturan Pemerintah
2010PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2010Angkutan di PerairanPeraturan Pemerintah
2010PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 2 TAHUN 2010Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 17 tahun 2000 tentang Pedoman Penanganan Bahan/Barang Berbahaya dalam Kegiatan Pelayaran 01 IndonesiaPeraturan Menteri
2010PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 1 TAHUN 2010Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance)Peraturan Menteri
2010PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2010KenavigasianPeraturan Pemerintah
2009PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 77 TAHUN 2009Rencana Induk Pelabuhan BatamPeraturan Menteri
2009PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 75 TAHUN 2009Rencana Induk Pelabuhan Lok TuanPeraturan Menteri
2009PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2009KepelabuhananPeraturan Pemerintah
2009PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 65 TAHUN 2009Standar Kapal Non Konvensi (Non Convention Vessel Standard) Berbendera IndonesiaPeraturan Menteri
2009PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 54 TAHUN 2009Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Laut untuk Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2009Peraturan Menteri
2009PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 51 TAHUN 2009Rencana Induk Pelabuhan Kuala EnokPeraturan Menteri
2009PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 45 TAHUN 2009Petunjuk Pelaksanaan Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan LautPeraturan Menteri
2009PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 38 TAHUN 2009Petunjuk Pelaksanaan Tarif Jasa Pelabuhan pada Pelabuhan Penyeberangan Lintas Dalam NegeriPeraturan Menteri
2009PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 8 TAHUN 2009Tarif Batas Atas Angkutan Penumpang Laut Dalam Negeri Kelas EkonomiPeraturan Menteri
2008PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 30 TAHUN 2008Dokumen Identitas PelautPeraturan Menteri
2008PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 21 TAHUN 2008Rencana Induk Pelabuhan Khusus Minyak dan Gas Bumi PT Pertamina (Persero) BalonganPeraturan Menteri
2008UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2008PelayaranUU/PERPU
2008PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 14 TAHUN 2008Rencana Induk Pelabuhan BengkuluPeraturan Menteri
2008PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 9 TAHUN 2008Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Administrator PelabuhanPeraturan Menteri
2008PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 8 TAHUN 2008Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2008Peraturan Menteri
2007PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 55 TAHUN 2007Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 55 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Pelabuhan KhususPeraturan Menteri
2007PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 24 TAHUN 2007Rencana Induk Pelabuhan Khusus PT Pertamina (Persero) UP.III PlajuPeraturan Menteri
2007PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 23 TAHUN 2007Rencana Induk Pelabuhan BatulicinPeraturan Menteri
2007PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 22 TAHUN 2007Tarif Batas Atas Angkutan Penumpang Laut Dalam Negeri Kelas EkonomiPeraturan Menteri
2007PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 21 TAHUN 2007Sistem dan Prosedur Pelayanan Kapal, Barang dan Penumpang pada Pelabuhan Laut yang Diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kantor PelabuhanPeraturan Menteri
2007PERATURAN BERSAMA MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA DAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : KM 16 TAHUN 2007, NOMOR : 21/M-DAG/PER/5/2007Pembentukan Forum Informasi Muatan dan Ruang KapalPeraturan Menteri
2007PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 15 TAHUN 2007Penyelenggaraan dan Pengusahaan Tally di PelabuhanPeraturan Menteri
2007PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 11 TAHUN 2007Pedoman Penetapan Tarif Pelayanan Jasa Bongkar Muat Peti Kemas (Container) di Dermaga Konvensional di Pelabuhan yang Diselenggarakan oleh Badan Usaha PelabuhanPeraturan Menteri
2007PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 7 TAHUN 2007Rencana Induk Pelabuhan SekupangPeraturan Menteri
2007PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 1 TAHUN 2007Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2007Peraturan Menteri
2006PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 63 TAHUN 2006Rencana Induk Pelabuhan Khusus PT Pupuk Kalimantan Timur, TbkPeraturan Menteri
2006PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 62 TAHUN 2006Rencana Induk Pelabuhan Kabil di Batam Propinsi Kepulauan RiauPeraturan Menteri
2006PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 61 TAHUN 2006Rencana Induk Pelabuhan PT Lamongan Integrated ShorebasePeraturan Menteri
2006PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 55 TAHUN 2006Tata Cara Pemeriksaan Kecelakaan KapalPeraturan Menteri
2006PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 54 TAHUN 2006Rencana Induk Pelabuhan Tanjung PerakPeraturan Menteri
2006PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 51 TAHUN 2006Rencana Induk Pelabuhan PalopoPeraturan Menteri
2006PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 50 TAHUN 2006Rencana Induk Pelabuhan BitungPeraturan Menteri
2006PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 44 TAHUN 2006Rencana Induk Pelabuhan AnggrekPeraturan Menteri
2006PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 39 TAHUN 2006Rencana Induk Pelabuhan DumaiPeraturan Menteri
2006PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 32 TAHUN 2006Rencana Induk Pelabuhan PanjangPeraturan Menteri
2006PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM.29 TAHUN 2006Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Distrik NavigasiPeraturan Menteri
2006PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 28 TAHUN 2006Rencana Induk Pelabuhan SamarindaPeraturan Menteri
2006PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM.26 TAHUN 2006Penyederhanaan Sistem dan Prosedur Pengadaan Kapal dan Penggunaan/Penggantian Bendera KapalPeraturan Menteri
2006PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM.22 TAHUN 2006Rencana Induk Pelabuhan Khusus Liquid Natural Gas (LNG) TangguhPeraturan Menteri
2006PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM.20 TAHUN 2006Kewajiban bagi Kapal Berbendera Indonesia untuk Masuk Klas pada Biro Klasifikasi IndonesiaPeraturan Menteri
2006PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM. 21 TAHUN 2006Rencana Induk Pelabuhan PalembangPeraturan Menteri
2006PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM.19 TAHUN 2006Pengangkutan Barang/Muatan Import Milik Pemerintah oleh Perusahaan Angkutan Laut NasionalPeraturan Menteri
2006PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM.18 TAHUN 2006Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Laut Dalam Negeri Tahun Anggaran 2006Peraturan Menteri
2006KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PERHUBUNGAN, MENTERI KEHUTANAN, MENTERI PERINDUSTRIAN DAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR: KM.12 TAHUN 2006, NOMOR SKB.53/MENHUT-II/2006, NOMOR: 61/M-IND/KEP/3/2006, NOMOR: 02/M-DAG/KEP/1/2006Perubahan Keputusan bersama Menteri Perhubungan, Menteri Kehutanan dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor KM 3 tahun 2003, Nomor : 22/KPTS-II/2003, Nomor : 33/MPP/Kep/1/2003 tentang Pengawasan Pengangkutan Kayu melalui PelabuhanPeraturan Menteri
2005PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM. 72 TAHUN 2005Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 50 Tahun 2003 Tentang Jenis, Struktur dan Golongan Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhan untuk Pelabuhan LautPeraturan Menteri
2005PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM. 71 TAHUN 2005Pengangkutan Barang/Muatan Antar Pelabuhan Laut di Dalam NegeriPeraturan Menteri
2005PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM. 66 TAHUN 2005Ketentuan Pengoperasian Kapal Tangki Minyak Lambung Tunggal (Single Hull)Peraturan Menteri
2005PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 67 TAHUN 2005Rencana Induk Pelabuhan BojonegoroPeraturan Menteri
2005PIAGAM KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA DEPARTEMEN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT NOMOR KM. 52 TAHUN 2005Peningkatan Pengamanan dan Penegakkan Hukum LautPeraturan Menteri
2005PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM.11 TAHUN 2005Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Laut Dalam Negeri Tahun Anggaran 2005Peraturan Menteri
2005PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM.9 TAHUN 2005Pendidikan dan Pelatihan, Ujian Serta Sertifikasi Pelaut Kapal Penangkap IkanPeraturan Menteri
2005PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM.6 TAHUN 2005Pengukuran KapalPeraturan Menteri
2005PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM. 3 TAHUN 2005Lambung Timbul KapalPeraturan Menteri
2005PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM.7 TAHUN 2005Sarana Bantu Navigasi PelayaranPeraturan Menteri
2005PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM.8 TAHUN 2005Telekomunikasi PelayaranPeraturan Menteri
2005PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM. 4 TAHUN 2005Pencegahan Pencemaran dari KapalPeraturan Menteri
2005PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM.1 TAHUN 2005Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Propinsi untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan dan Alat-alat Berat/BesarPeraturan Menteri
2004KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 74 TAHUN 2004Rencana Induk Pelabuhan Teluk Bayurkeputusan menteri
2004KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 13 TAHUN 2004Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Laut Dalam Negeri Tahun Anggaran 2004keputusan menteri
2004KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 3 TAHUN 2004Penunjukan Direktur Jenderal Perhubungan Laut sebagai Designated Authority Pelaksanaan Pengamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan (International Ships and Port Facility Security/ISPS Code)keputusan menteri
2004KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 2 TAHUN 2004Rencana Induk Pelabuhan Makassarkeputusan menteri
2003KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 53 TAHUN 2003Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Penyeberangan Ketapangkeputusan menteri
2003KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 50 TAHUN 2003Jenis, Struktur dan Golongan Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhan untuk Pelabuhan Lautkeputusan menteri
2003KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 47 TAHUN 2003Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Laut Dalam Negeri Tahun Anggaran 2003keputusan menteri
2003KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 33 TAHUN 2003Pemberlakuan Amandemen Solas 1974 tentang Pengamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan (International Ships and Port Facility Security/ISPS Code) di Wilayah Indonesiakeputusan menteri
2002KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 68 TAHUN 2002Tarif Penumpang dan Uang Tambang Barang Angkutan Laut Perintiskeputusan menteri
2002PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2002Perkapalanperaturan pemerintah
2002

  KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 54 (227.8 KiB, 2,873 hits)

Penyelenggaraan Pelabuhan Lautkeputusan menteri
2002KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 55 Pengelolaan Pelabuhan Khususkeputusan menteri
2002KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 36 TAHUN 2002Tarif Angkutan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Laut Dalam Negerikeputusan menteri
2002KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 24 TAHUN 2002Penyelenggaraan Pemanduankeputusan menteri
2002KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 25 TAHUN 2002Pedoman Dasar Perhitungan Tarif Pelayanan Jasa Bongkar Muat barang dari dan ke Kapal di Pelabuhankeputusan menteri
2002KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 15 TAHUN 2002Penyelenggaraan dan Pengusahaan Tally di Pelabuhankeputusan menteri
2002KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 14 TAHUN 2002Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapalkeputusan menteri
2002KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 5 TAHUN 2002Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja dan Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Tenau Kupangkeputusan menteri
2002KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 7 TAHUN 2002Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja dan Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Ende dan Ipikeputusan menteri
2002KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 6 TAHUN 2002Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja dan Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Waingapukeputusan menteri
2002KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 4 TAHUN 2002Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Maumerekeputusan menteri
2002KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 3 TAHUN 2002Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Kalabahikeputusan menteri
2002KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM. 2 TAHUN 2002Pencabutan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 20 Tahun 1999 tentang Harga Satuan Pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran dan Kolam Pelabuhan untuk Pekerjaan Perawatan yang Dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negarakeputusan menteri
2002KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM. 1 TAHUN 2002Penyempurnaan Keputusan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 14 Tahun 1996 tentang Penyederhanaan Tata Cara Pengadaan dan Pendaftaran Kapalkeputusan menteri
2001KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 33 TAHUN 2001Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Lautkeputusan menteri
2001KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 17 TAHUN 2001Pembentukan Kantor Administrator Pelabuhan Sungai Pakning, Sei Kolak Kijang dan Rengatkeputusan menteri
2001PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 TAHUN 2001Kepelabuhanperaturan pemerintah
2000PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 2000Kenavigasianperaturan pemerintah
2000KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 17 TAHUN 2000Pedoman Penanganan Bahan/Barang Berbahaya dalam Kegiatan Pelayaran di Indonesiakeputusan menteri
2002KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM. 1 TAHUN 2002Penyempurnaan Keputusan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 14 Tahun 1996 tentang Penyederhanaan Tata Cara Pengadaan dan Pendaftaran Kapalkeputusan menteri
2001KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 33 TAHUN 2001Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Lautkeputusan menteri
2001KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 17 TAHUN 2001Pembentukan Kantor Administrator Pelabuhan Sungai Pakning, Sei Kolak Kijang dan Rengatkeputusan menteri
2001PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 TAHUN 2001Kepelabuhanperaturan pemerintah
2000PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 2000Kenavigasianperaturan pemerintah
2000KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 17 TAHUN 2000Pedoman Penanganan Bahan/Barang Berbahaya dalam Kegiatan Pelayaran di Indonesiakeputusan menteri

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

TahunJudulTentangJenis Peraturan
2020

  No. 82/PMK.04/2020 (3.8 MiB, 91 hits)

Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Perdagangan Bebas ASEAN-Hong Kong, Republik Rakyat TiongkokPeraturan Menteri Keuangan
2020

  No. 80/PMK.04/2020 (12.3 MiB, 84 hits)

Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-AustraliaPeraturan Menteri Keuangan
2020

  No. 45/PMK.04/2020 (9.4 MiB, 93 hits)

Tata Cara Penyerahan Surat Keterangan Asal atau Invoice Declaration Beserta Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian Surat Keterangan Asal dalam Rangka Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional Selama Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)Peraturan Menteri Keuangan
2020

  No. 34/PMK.04/2020 (3.6 MiB, 106 hits)

Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai Serta Perpajakan atas Impor Barang untuk Keperluan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Peraturan Menteri Keuangan
2020

  No. 28/PMK.03/2020 (4.0 MiB, 89 hits)

Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang & Jasa yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019Peraturan Menteri Keuangan
2020

  No. 17/PMK.010/2020 (unknown, 0 hits)

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Peraturan Menteri Keuangan
2019

  No. 11/PMK.04/2019 (1.3 MiB, 662 hits)

Pencabutan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan InternasionalPeraturan Menteri Keuangan
2019

  No. 11/PMK.04/2019 (1.5 MiB, 619 hits)

Pencabutan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan InternasionalPeraturan Menteri Keuangan
2019

  No. 31/PMK.010/2019 (92.7 KiB, 616 hits)

Pencabutan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce)Peraturan Menteri Keuangan
2019

  No. 21/PMK.04/2019 (111.7 KiB, 663 hits)

Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan No. 145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor Peraturan Menteri Keuangan
2018

  No. 28/PMK.04/2018 (339.9 KiB, 869 hits)

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 272/PMK.04/2015 tentang Pusat Logistik BerikatPeraturan Menteri Keuangan
2018

  No. 17 /PMK. 010/2018 (498.2 KiB, 889 hits)

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang ImporPeraturan Menteri Keuangan
2017

  No. 213/PMK. 010/2017 (3.2 MiB, 873 hits)

Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang ImporPeraturan Menteri Keuangan
2017

  No. 6/PMK. 010/2017 (29.6 MiB, 717 hits)

Penetapan Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang ImporPeraturan Menteri Keuangan
2016

  No. PER-20/BC/2016 (2.3 MiB, 7,650 hits)

Perubahan Ketiga atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-22/BC/2009 tentang Pemberitahuan Pabean ImporPeraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai
2016

  No. PER-16/BC/2016 (852.5 KiB, 5,424 hits)

Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor untuk DipakaiPeraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai
2016

  No. PER-12/BC/2016 (unknown, 699 hits)

Pemeriksaan Fisik Barang ImporPeraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai
2016

  No. 86/PMK.04/2016 (644.0 KiB, 742 hits)

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.04/2008 tentang Pemungutan Bea KeluarPeraturan Menteri Keuangan
2016

  No. 35/PMK.010/2016 (396.9 KiB, 762 hits)

Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang ImporPeraturan Menteri Keuangan
2016

  No. PER-03/BC/2016 (1.3 MiB, 1,259 hits)

Tata Laksana Pengeluaran Barang Impor dari Pusat Logistik Berikat untuk Diimpor untuk DipakaiPeraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai
2016

  No. PER-02/BC/2016 (775.6 KiB, 848 hits)

Tata Laksana Pengeluaran Barang Impor dari Kawasan Pabean untuk Ditimbun di Pusat Logistik BerikatPeraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai
2016

  No. PER-01/BC/2016 (964.0 KiB, 812 hits)

Tata Laksana Pusat Logistik BerikatPeraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai
2015

  No. 272/PMK.04/2015 (941.2 KiB, 799 hits)

Pusat Logistik BerikatPeraturan Menteri Keuangan
2015

  No. 268/PMK. 03/2015 (3.4 MiB, 778 hits)

Tata Cara Pemberian Fasilitas Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis dan Tata Cara Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Telah Dibebaskan serta Pengenaan SanksiPeraturan Menteri Keuangan
2015

  No.141/PMK.03/2015 (584.7 KiB, 770 hits)

Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008Peraturan Menteri Keuangan
2013

  No. 175/PMK.011/2013 (9.6 MiB, 769 hits)

Perubahan Ketiga atas Peraturan Manteri Keuangan Nomor 154/PMK.2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang LainPeraturan Menteri Keuangan
2013

  No. 38/PMK.011/2013 (1.1 MiB, 771 hits)

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan PajakPeraturan Menteri Keuangan
2011

  No. 142/PMK.04/2011 (141.5 KiB, 772 hits)

Impor SementaraPeraturan Menteri Keuangan
2011

  No. 29/PMK.011/2011 (1.2 MiB, 819 hits)

Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Penyerahan Minyak Goreng Sawit Curah di Dalam Negeri untuk Tahun Anggaran 2011Peraturan Menteri Keuangan
2011

  No. 148/PMK.04/2011 (105.1 KiB, 737 hits)

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang EksporPeraturan Menteri Keuangan
2009

  No. 246/PMK.011/2009 (47.3 KiB, 738 hits)

Pencabutan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.011/2008 tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Penyerahan Minyak Goreng Sawit di Dalam Negeri Untuk Tahun Anggaran 2009Peraturan Menteri Keuangan
2009

  No. 19/PMK.011/2009 (331.7 KiB, 767 hits)

Penetapan Tarif Bea Masuk atas Barang Ompor Produk-produk TertentuPeraturan Menteri Keuangan
2009

  No. 101/PMK.011/2009 (183.5 KiB, 800 hits)

Penetapan Tarif Bea Masuk atas Impor Produk-produk Susu TertentuPeraturan Menteri Keuangan
2009

  No. 158/PMK.02/2009 (534.2 KiB, 763 hits)

Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Pengadaan Cadangan Beras Pemerintah Tahun Anggaran 2009Peraturan Menteri Keuangan
2008

  No. 231/PMK.011/2008 (97.7 KiB, 772 hits)

Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Penyerahan Minyak Goreng Sawit di Dalam Negeri untuk Tahun Anggaran 2009Peraturan Menteri Keuangan
2008

  No. 145/PMK.011/2008 (1.9 MiB, 797 hits)

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan oleh Industri Pengolahan Susu untuk Tahun Anggaran 2008Peraturan Menteri Keuangan
2008

  No. 01/PMK.011/2008 (194.2 KiB, 740 hits)

Penetapan Tarif Bea Masuk atas Impor Kacang KedelaiPeraturan Menteri Keuangan
2008

  No. 15/PMK.011/2008 (89.7 KiB, 739 hits)

Pajak Pertambahan Nilai Dibayar oleh Pemerintah atas Penyerahan Minyak Goreng dalam Kemasan di Dalam NegeriPeraturan Menteri Keuangan

PERATURAN MENTERI KESEHATAN

TahunNomorTentang Jenis Peraturan

TOP
WhatsApp chat