Oleh: Dr. Zaroni, CISCP., CFMP.
Head of Consulting Division | Supply Chain Indonesia
Pada saat kondisi normal atau prabencana, BNPB perlu mengidentifikasi kebutuhan minimal barang bantuan kemanusiaan, baik dari aspek jenis bantuan kemanusiaan dan jumlah setiap jenis bantuan kemanusiaan tersebut. Sumber pendanaan pengadaan bantuan kemanusiaan ini dapat diperoleh dari APBN, masyarakat, dan dunia usaha.
Pada saat terjadi bencana, sering kita kenal dengan tanggap darurat, perlu respon dan tindakan cepat evakuasi penduduk terdampak bencana, evakuasi binatang ternak, penyiapan tempat pengungsi, dan distribusi bantuan kemanusiaan untuk para pengungsi.
Efektivitas dari penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat ini adalah kecepatan dalam melakukan evakuasi dan penyiapan lokasi pengungsi. Bila terjadi suatu bencana, seringkali terjadi banyak pihak yang terlibat, seperti BASARNAS, TNI, Polri, BNPB, BPBD, PMI, dan relawan dalam upaya pencarian korban bencana, proses evakuasi, dan penampungan penduduk terdampak bencana di lokasi pengungsian.
Penyiapan lokasi pengungsi memerlukan penataan infrastruktur darurat yang memadai untuk menopang kegiatan dan kebutuhan para pengungsi selama masa tanggap darurat. Penyediaan shelter, sarana MCK, dapur umum, sarana listrik, air, gas, sarana komunikasi, pengobatan, media center, trauma center, dan lain-lain perlu disiapkan di tempat pengungsian. Kebutuhan bantuan kemanusiaan yang berisi makanan, minuman, dan pakaian sesuai keperluan penduduk di lokasi pengungsi perlu disiapkan dengan baik.
Dalam hal ini, sistem manajemen logistik bantuan kemanusiaan berperan penting untuk memastikan kelancaran distribusi bantuan kemanusiaan dari gudang BNPB dan para donor dapat diterima dengan baik ke lokasi pengungsi atau penduduk terdampak bencana.
Penyiapan dan pengelolaan gudang darurat pada saat tanggap darurat perlu dilakukan segera di lokasi terdekat dan aman dari ancaman bencana. Gudang darurat ini disiapkan dan dikelola dengan tetap mempertimbangkan desain dan tata cara pergudangan, seperti penerimaan barang, penempatan, penyimpanan, pengambilan, pengepakan, pengeluaran, layout, dan alur pergerakan barang.
Pemahaman petugas BPBD sebagai pengelola gudang darurat di lokasi bencana mengenai manajemen pergudangan perlu terus ditingkatkan, agar mereka dapat menyiapkan dan mengelola pergudangan bantuan kemanusiaan secara efektif. Bila bencana sudah mulai berakhir, tahap berikutnya dalam manajemen penanggulangan bencana adalah pemulihan (recovery). Inti dari tahap ini adalah aktivitas rekonstruksi dan rehabilitasi.
Rekonstruksi berupa pembangunan kembali infrastruktur yang rusak akibat bencana untuk pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi penduduk terdampak bencana. Pembangunan jalan, jembatan, sekolah, tempat ibadah, listrik, air, rumah, pasar, perkantoran, dan lain-lain dilakukan pada tahap pemulihan ini.
Dari perspektif logistik, jika bencana terjadi maka infrastruktur dan sistem logistik suatu desa, kota, provinsi, atau bahkan negara yang terdampak bencana akan terganggu. Seberapa besar terganggunya infrastruktur dan sistem logistik ini tergantung pada jenis, karakteristik, dan skala dampak bencana.
Infrastruktur utama logistik berupa jalan raya, pelabuhan, bandar udara, gudang, kendaraan, listrik, dan telekomunikasi. Umumnya pada saat terjadi bencana, infrastruktur logistik tersebut rusak bahkan lumpuh, tidak bisa digunakan lagi untuk mendukung aktivitas utama logistik seperti transportasi dan distribusi.
Bila bencana terjadi, perlu segera dilakukan identifikasi infrastruktur logistik mana yang rusak dan apa implikasinya terhadap aktivitas logistik. Perlu dicari alternatif atau kontinjensi untuk penggunaan infrastruktur logistik lainnya yang masih berfungsi.
Pasokan bahan baku dan komponen sangat mungkin terganggu, demikian pula distribusi produk jadi yang diproduksi oleh pabrikan di daerah terdampak bencana. Perlu segera dilakukan pemulihan agar kelancaran produksi dan perdagangan normal kembali.
***
Bisa jadi bencana merupakan bagian dari kehidupan bangsa Indonesia. Bangsa yang ditakdirkan lahir, hidup, dan besar di tanah air Indonesia yang rawan terhadap bencana.
Bencana tidak dapat ditolak, namun dapat dikelola dengan cara bersahabat dengan bencana. Pengelolaan bencana mencakup upaya penanggulangan bencana pada saat prabencana atau kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan. Penanggulangan bencana yang efektif akan menghasilkan pencegahan bencana, pengurangan risiko dampak bencana, dan upaya pemulihan bencana secara cepat.
Kerja sama antar semua komponen bangsa, utamanya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha untuk kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan upaya melakukan rekonstruksi dan rehabilitasi pascabencana, akan menghasilkan bangsa yang tangguh dalam penanggulangan bencana.
Referensi
Badan Nasional Penanggulangan Bencana, website diakses pada tanggal 21 Februari 2018.
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana, BNPB, Manajemen Logistik Penanggulangan Bencana, 2018.
Sideney A. Schreiner, Jr., Urban Transport and Logistics in Cases of Natural Disasters, CRC Press Taylor & Francis Group, 2014
23 Maret 2018
*Isi artikel merupakan pemikiran penulis dan tidak selalu mencerminkan pemikiran atau pandangan resmi Supply Chain Indonesia.
Download artikel ini:
SCI_-_Artikel_Bencana_dan_Penanggulangannya_dalam_Perspektif_Logistik_Bagian_3__dari_3_tulisan.pdf (662.9 KiB, 1,161 hits)
