Dewan Pelabuhan Tanjung Priok memandang instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk bisa menekan waktu tunggu bongkar muat (dwelling time) dilecehkan para pemangku jabatan (stakeholder).
Sebab, berdasarkan kajian Dewan Pelabuhan Tanjung Priok ternyata pengelola terminal peti kemas masih tetap membiarkan kegiatan penumpukan di lini satu pelabuhan.
“Dwelling time di Priok ternyata tidak bisa turun juga. Faktanya beberapa hari ini masih banyak peti kemas impor yang baru bisa keluar pelabuhan diatas 5 hari bahkan 10 haripun masih banyak tidak terlayani atau mendekam di terminal JICT maupun TPK Koja,”ujar Sekretaris Dewan Pelabuhan Tanjung Priok Capt. Subandi.
“Saya prihatin dengan kondisi dwelling time bukanya menurun setelah kepala negara marah, tapi tetap saja bahkan waktunya bertambah lama sampai 5,5 hari.” tambah Subandi seperti dilansir poskotanews.com.
Seharusnya, kata Subandi yang juga anggota DPRD DKI Jakarta, seluruh stakeholder saling bahu membahu memperbaiki dwelling time di Pelabuhan Priok. Namun, kondisi ideal seperti itu sulit tercapai karena banyak pihak yang berkepentingan dalam kegiatan penumpukan di lini satu pelabuhan.
Sumber dan berita selengkapnya:
http://suaracargo.com/2015/08/21/dewan-pelabuhan-nilai-instruksi-presiden-masih-diabaikan/
