Jakarta, Beritasatu.com – Pelabuhan menjadi salah satu titik vital bagi Indonesia sebagai negara maritim. Hanya saja, biaya logistik di seluruh pelabuhan Indonesia hingga kini tergolong mahal. Hal itu salah satunya disebabkan tumpang tindih regulasi.
“Ada tumpang tindih regulasi dari 18 kementerian atau lembaga,” kata Koordinator Harian Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Niken Ariati dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (11/9/2022).
Mengutip data logistic cost di ASEAN, biaya logistik Indonesia menduduki peringkat tinggi yakni 23,5% atau setara dengan Rp 3.560 triliun dari pendapatan domestik bruto (PDB). Adapun permasalahan biaya logistik di Indonesia dalam mengirimkan barang dibutuhkan sejumlah tahapan dan perencanaan mulai dari first mile, mid mile dan last mile.
Untuk menuntaskan persoalan itu, Stranas PK mendorong sejumlah tindakan demi mencapai efisiensi waktu dan menekan biaya logistik. Caranya, digitalisasi pada seluruh kegiatan di pelabuhan sehingga seluruh proses terpantau transparan dan akuntabel. Dengan demikian, para pemangku kepentingan bakal memiliki tanggung jawab serta bisa mengecek secara paralel.
“Nantinya, terlihat jelas mulai proses masuk kapal, bongkar muat, kapal berlayar, hingga muatan diterima di gudang-gudang industri. Siapa yang bertanggung jawab kenapa kapal bisa delay, akan kelihatan siapa yang melakukan apa dan kewenangannya terbagi dengan jelas,” kata Niken.
Sumber dan berita selengkapnya:
https://www.beritasatu.com/ekonomi/975367/digitalisasi-solusi-tekan-tingginya-biaya-logistik-pelabuhan
Salam,
Divisi informasi
