Liputan6.com, Jakarta – Rencana pembangunan pelabuhan Cilamaya, Jawa Barat masih menyisakan dilema terutama bagi pemerintahan baru Joko Widodo (Jokowi). Proyek yang sejatinya didedikasikan untuk investor Jepang ini justru mengorbankan operasional PT Pertamina karena akan menanggung kerugian sekira Rp 130 triliun.
Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), Dedy S Priatna mengungkapkan, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melempar proyek pembangunan pelabuhan Cilamaya ke pemerintah Joko Widodo (Jokowi) karena terganjal tiga persoalan.
Salah satu permasalahan itu, sambung dia, harus diputuskan Presiden mendatang karena menyangkut untung rugi yang akan dituai Indonesia dalam kurun waktu puluhan tahun.
Persoalan pertama, dijelaskan Dedy, lokasi pembangunan pelabuhan Cilamaya mengalami pergeseran 2-3 kilometer (Km). Ini berdasarkan hasil laporan dari Konsultan bersama yang ditunjuk Pertamina, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
“Kedua, Kemenhub harus mengeluarkan tambahan biaya sekira US$ 105-120 juta untuk memperkuat konstruksi pipa-pipa bawah laut supaya tidak mengganggu produksi Pertamina,” terang Dedy di Jakarta, seperti ditulis Selasa (16/9/2014).
Sedangkan permasalahan ketiga, diakuinya, proyek di Karawang ini akan menimbulkan potensi kehilangan pendapatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu senilai US$ 12 miliar atau sekira Rp 130 triliun.
Sumber dan berita selengkapnya:
http://bisnis.liputan6.com/read/2105723/dilema-pemerintahan-jokowi-bangun-pelabuhan-cilamaya
