JAKARTA– Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) harus mampu menjadi lokomotif industri halal nasional menuju pasar global. Pemerintah berharap ada lebih banyak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pada sektor tersebut. Nanti mereka didorong untuk menembus ekspor.
Ketua Umum Pengurus Pusat MES Erick Thohir menyatakan, fokus organisasinya adalah mengembangkan ekonomi keumatan, kerakyatan, dan kebangsaan. Menurut dia, MES juga bisa bersinergi dengan badan usaha milik negara (BUMN) untuk mewujudkan ekosistem syariah atau halal. Mulai makanan, minuman, fashion, obat-obatan dan kosmetik, media, kesehatan, hingga pariwisata.
Pemerintah menempuh langkah-langkah percepatan untuk mewujudkan kawasan industri halal (KIH). Salah satunya memangkas waktu penerbitan sertifikasi halal. ”Sertifikasi halal yang semula memakan waktu 97 hari harus dipercepat menjadi 21 hari dengan sistem yang sedemikian rupa. Yakni, pola-pola pelayanan yang cepat dan terkoordinasi dengan baik,” paparnya (17/5).
Pemerintah juga bakal menetapkan tarif sertifikasi halal lewat peraturan menteri keuangan (permenkeu). Tarif sertifikasi halal bagi pelaku UMKM adalah nol. Sementara itu, tarif reguler diperkirakan Rp 300 ribu hingga Rp 5 juta. ”Kita targetkan untuk UMKM sebanyak 15–17 ribu unit untuk satu tahun,” tambahnya.
Selain itu, pemerintah sedang menyiapkan enam KIH. Tiga di antaranya sudah masuk tahap persiapan beroperasi. Yakni, Kawasan Industri Modern Cikande di Serang, Banten; Kawasan Industri Safe N Lock di Sidoarjo, Jawa Timur; dan Kawasan Industri Bintan Inti di Bintan, Kepulauan Riau.
Sumber dan berita selengkapnya:
https://kaltim.prokal.co/read/news/386379-industri-halal-tembus-pasar-global.html
Salam,
Divisi Informasi
