JAKARTA, KOMPAS – Pemerintah tidak satu kata dalam rencana pembangunan Cilamaya di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Perbedaan kepentingan masih terjadi di antara beberapa pejabat dan direksi badan usaha milik negara.
“Saya dipanggil Wakil Presiden beberapa waktu lalu. Beliau ingin memastikan pelabuhan itu tetap akan dibangun. Segera kami selesaikan dokumen pendukung, setelah itu akan ditetapkan lalu di lelang,” kata Menteri Perhubungan Ignasius Jonan di Jakarta, Minggu (29/3).
Mengenai keberatan dari berbagai pihak terhadap dibangunnya pelabuhan itu, Jonan mengatakan bisa mengakomodasi dan melakukan beberapa penyesuaian.
Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan, untuk akses jalan menuju pelabuhan yang menjadi tanggung jawab kementeriannya akan dibangun begitu rencana pembangunan Pelabuhan Cilamaya disepakati. “Pembangunan jalan tidak akan lama, hanya butuh dua tahun,” kata Basuki.
Pengamat industri maritim dari Institut Teknologi Surabaya, Saut Gurning, menilai, pemerintah harus tegas mengenai keputusan membangun Pelabuhan Cilamaya, karena ada dua kepentingan negara di sana. Pertama adalah kegiatan pengolahan kilang yang harus dijaga keamanannya, dan yang kedua adalah pembangunan infrastruktur yang memang harus dilakukan untuk efisiensi dan penurunan biaya logistik.
Sumber dan berita selengkapnya:
Kompas, edisi cetak 30 Maret 2015
