Oleh: Setijadi | Chairman at Supply Chain Indonesia
Berbagai pihak terkait dalam sektor logistik memberikan penilaian positif terhadap perkembangan bisnis dan kinerja logistik Indonesia tahun 2016. Hal ini tercermin dari penilaian sebagian besar responden (59,1%) yang menyatakan bahwa perkembangan bisnis logistik Indonesia pada 2016 lebih baik dibandingkan dengan tahun 2015; 26,6% responden menyatakan perkembangan tetap, dan 9,7% responden menyatakan lebih buruk. Hal ini sejalan dengan penilaian sebanyak 54,5% responden yang menyatakan kinerja sektor logistik Indonesia secara umum lebih baik daripada tahun 2015; 32,5% responden menyatakan tetap, dan sangat sedikit (5,2%) yang menyatakan lebih buruk.
Optimisme terhadap perkembangan bisnis dan kinerja sektor logistik tahun 2017 juga tercermin dari hasil jajak pendapat. Sebagian besar responden (79,2%) optimis bahwa perkembangan bisnis logistik di Indonesia pada tahun 2017 lebih baik dibandingkan tahun 2016. Sebanyak 14,18% responden menyatakan perkembangan bisnis logistik pada tahun 2017 akan tetap dan hanya sebagian kecil (1,9%) responden pesimis. Selain itu, sebagian besar responden (75,3%) yakin bahwa kinerja sektor logistik Indonesia akan lebih baik pada tahun 2017, sedangkan sebanyak 20,1% menyatakan tidak yakin.
Perkembangan bisnis logistik di Indonesia mengikuti perkembangan ekonomi domestik yang menunjukkan kinerja yang membaik. Seperti disebutkan dalam laporan Kebijakan Moneter Bank Indonesia pada Desember 2016, konsumsi tumbuh cukup kuat didukung daya beli terkait inflasi yang rendah. Investasi, khususnya bangunan, tumbuh cukup kuat didukung oleh proyek infrastruktur pemerintah yang terus berjalan meskipun investasi swasta masih tertahan. Selain itu, ekspor mulai membaik pada Triwulan IV 2016 yang didukung oleh perbaikan seluruh kelompok, baik produk pertanian, bahan bakar, pertambangan, dan manufaktur.
Optimisme para pelaku dan pihak-pihak terkait cukup tinggi terhadap perkembangan sektor logistik di tahun 2017. Para penyedia jasa logistik (transportasi, pergudangan, layanan nilai tambah logistik yang berkategori 2PL, 3PL, dan 4PL) optimis karena ukuran potensi pasar dan pertumbuhan sektor logistik di Indonesia memberikan peluang yang besar. Inovasi dan peningkatan kualitas layanan serta kolaborasi antarpihak dalam sistem logistik menjadi strategi penting dalam meningkatkan daya saing penyedia jasa logistik di Indonesia.
Sementara bagi para pengguna jasa logistik (produsen atau perusahaan perdagangan), optimisme cukup tinggi untuk mengembangkan usaha melalui perluasan pasar dan layanan yang lebih luas, karena didukung oleh sistem logistik yang semakin efisien.
Walaupun demikian, masih terjadi inefisiensi proses dan biaya logistik yang tinggi, antara lain karena sistem yang belum terintegrasi dan koordinasi sektor logistik yang masih harus ditingkatkan. Salah satu upaya yang perlu dipertimbangkan untuk mengintegrasikan sistem dan meningkatkan koordinasi pengaturan sektor logistik adalah melalui pembentukan suatu badan atau kementerian koordinator bidang logistik.
Dengan mempertimbangkan kondisi geografis Indonesia, secara teknis Pemerintah perlu mengembangkan sistem transportasi multimoda dengan transportasi laut sebagai backbone, dan pengembangan sistem informasi layanan logistik terintegrasi, untuk memberikan informasi pergerakan dan status barang atau moda transportasi dalam setiap rantai proses sistem logistik.
Para penyedia jasa logistik masih menghadapi persoalan kejelasan dan konsistensi regulasi terkait sektor logistik. Diperlukan juga penyederhanaan dan reformasi regulasi, termasuk yang terkait dengan perizinan. Selain itu, perlu dilakukan sinkronisasi regulasi, baik regulasi antar kementerian/lembaga maupun antara pemerintah pusat dan daerah.
Para penyedia jasa logistik masih mengeluhkan transparansi proses pelayanan. Mereka masih menghadapi sebagian petugas yang terlalu birokratis dan belum memberikan pelayanan secara profesional dan optimal. Pengawasan terhadap kinerja aparat pemerintah (kementerian/lembaga) masih perlu ditingkatkan, termasuk untuk menghilangkan hidden cost.
Apresiasi diberikan kepada Pemerintah yang mengeluarkan sejumlah Paket Kebijakan Perekonomian, termasuk dalam bidang logistik. Namun, beberapa Paket Kebijakan tersebut belum dapat segera diimplementasikan secara efektif berkaitan dengan penerbitan aturan pelaksanaannya.
Hubungan baik antara pemerintah dan industri penyedia jasa logistik, termasuk melalui asosiasi perusahaan logistik, perlu terus ditingkatkan agar berbagai permasalahan di lapangan cepat terkomunikasikan.
Sebagian besar responden menyatakan bahwa faktor-faktor infrastruktur, regulasi, birokrasi, SDM, teknologi informasi, dan jaringan kerja mempengaruhi kinerja sektor logistik Indonesia. Dari keenam faktor itu, urutan faktor yang “sangat berpengaruh atau berpengaruh” dari yang tertinggi adalah SDM, teknologi informasi, jaringan kerja, regulasi, infrastruktur, dan birokrasi. Namun, jika dilihat dari yang “sangat berpengaruh”, urutan tiga faktor dari berperingkat tertinggi adalah infrastruktur, diikuti SDM dan teknologi informasi.
Logistik bersifat multisektoral, sehingga perbaikan dan pengembangan sistem logistik harus dilakukan secara sistemik (infrastruktur, regulasi, birokrasi, teknologi informasi, SDM, dan lain-lain), sistematis, dan terintegrasi. Integrasi tidak hanya antar kementerian/lembaga, namun juga antara pemerintah pusat dan daerah.
Selain mempertimbangkan karakteristik geografis dan demografis, pengembangan infrastruktur perlu dilakukan dengan memperhatikan komoditas wilayah (commodity based logistics) dan konsolidasi muatan untuk mencapai ekonomi skala (economies of scale). Selain untuk mendukung peningkatan daya saing produk dan komoditas nasional, sistem logistik nasional terutama harus mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan ketersediaan barang, harga yang murah dan stabil, dan disparitas harga antar wilayah yang rendah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah/kerakyatan.
Apresiasi diberikan kepada Pemerintah yang melakukan berbagai program pengembangan konektivitas dan infrastruktur, termasuk dalam Program Tol Laut. Pengembangan konektivitas dan infrastruktur bersifat strategis dan jangka panjang, sehingga perlu dituangkan dalam suatu rencana induk (masterplan) sebagai acuan, baik bagi berbagai pihak yang akan terlibat dalam implementasinya, maupun sektor industri (pengguna dan penyedia jasa logistik) untuk perencanaan pengembangan bisnisnya.
Pembangunan infrastruktur antar moda transportasi harus terintegrasi untuk menjamin efektivitas pemanfaatannya. Pengoperasian infrastruktur harus dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel.
Kompetensi SDM sektor logistik perlu ditingkatkan, baik melalui pendidikan formal maupun nonformal. Upaya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama para pelaku dan asosiasi terkait sektor logistik dalam merumuskan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan sertifikasi kompetensi profesi bidang logistik perlu didukung oleh banyak pihak.
Efisiensi sistem logistik harus didukung dengan penerapan standardisasi proses dan teknologi, serta dengan penerapan sistem informasi yang terintegrasi untuk meningkatkan kapasitas dan akurasi. Penerapan teknologi dan sistem informasi perlu dilakukan dalam proses internal perusahaan (misalnya WMS, TMS, dan ERP). Selain itu, efisiensi dan efektivitas sistem logistik harus didukung dengan ketersediaan dan kehandalan sistem informasi terintegrasi perdagangan, kepabeanan, dan ekspor-impor (Inatrade, CEISA, dan INSW).
Terima kasih.
9 Januari 2017
Setijadi
Chairman
Supply Chain Indonesia
www.SupplyChainIndonesia.com
E-mail : setijadi@SupplyChainIndonesia.com
Download Catatan ini:
Catatan SCI (09-01-2017) - Jajak Pendapat Sektor Logistik Indonesia Tahun 2016-2017 - Optimisme Sektor Logistik (819.5 KiB, 531 hits)
