MedanBisnis – Jakarta. Presiden baru Joko Widodo (Jokowi) berniat serius mengembangkan sektor maritim Indonesia. Pengusaha usul agar diberi keringanan supaya sektor kelautan ini berkembang dengan pesat.
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Logistik Carmelita Hartoto mengatakan, sudah enam tahun sejak UU No 17 Tahun 2008 tentang pelayaran diterbitkan namun implementasinya masih belum dilakukan sampai sekarang.
“Untuk memperkuat maritim tentunya kebijakan-kebijakannya harus segera diberikan ataupun disiapkan. Di Indonesia sudah 6 tahun setelah UU No 17 tentang pelayaran terbit tapi sampai sekarang belum keluar PPN cost-nya,” ujarnya di usai jumpa pers di Pameran Transportasi dan Logistik, di Candi Kalasan Room Lantai 2, Hotel Sahid, Jalan Sudirman, Jakarta, Selasa (21/10).
Menurutnya, Kadin sudah meminta kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Perhubungan supaya ada kejelasan mengenai biaya-biaya pajak tersebut sehingga pengusaha bisa menghitung ongkos dan modal.
“Kalau tidak di 2015 nanti kita tidak bisa bersaing dengan negara lain, paling tidak setara saja deh kebijakan-kebijakan pelayaran dengan negara lain. Kebijakan-kebijakan PPN, PPnBM, bongkar muat agar dihilangkan, sparepart juga dihilangkan,” ungkapnya.
Sumber dan berita selengkapnya:
http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2014/10/21/124793/jokowi-fokus-ke-maritim-pengusaha-minta-keringanan-pajak-logistik/#.VEYldSKUdwI
