Liputan6.com, Jakarta – Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi, mengusulkan adanya tambahan denda untuk perusahaan truk yang over dimension dan overload (ODOL). Sebab, denda yang dikenakan saat ini masih dinilai terlalu kecil.
Seperti diketahui, saat ini denda maksimal bagi pelanggar muatan truk sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2019 sebesar Rp 500 ribu. Sehingga, dirinya mengusulkan adanya tambahan denda maksimal seiring dengan revisi UU tersebut.
“Denda maksimal UU 22 kan Rp 500 ribu. Tapi nanti bisa di atas Rp 500 ribu. Denda maksimalnya lebih dari itu,” kata Budi saat ditemui di Kantornya, Jakarta, Selasa (10/9/2019).
Budi mengatakan, denda yang berlaku dan diberikan saat ini belum memberikan efek jera bagi pelanggar. Karena, dengan denda sebesar itu, para perusahaan truk akan terus melanggar jumlah muatan.
“Ancaman hukuman dan vonis terhadap ODOL yang diberikan biasanya berkisar Rp 150 ribu – Rp 200 ribu. Ini bisa jadi kurang memberi efek jera,” jelas dia.
Sumber dan berita selengkapnya:
Salam,
Divisi Informasi
