JAKARTA, KOMPAS – Kebijakan tata kelola sektor kelautan dan perikanan masih terhambat oleh ketimpangan pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang terpusat di wilayah barat Indonesia. Berbagai terobosan perlu diupayakan untuk mendorong pemerataan pembangunan sektor kelautan dan perikanan, di wilayah timur Indonesia.
Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Riza Damanik di Jakarta, Rabu (22/7), mengemukakan, hambatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia terletak pada ketimpangan arah kebijakan pembangunan. Ketimpangan itu tercermin sejak di sektor hulu perikanan, yakni industri perikanan tangkap. Dari total 1.375 pelabuhan perikanan di Indonesia, sebanyak 68 persen berada di kawasan Indonesia bagian barat, sebanyak 25 persen di tengah, dan hanya 7 persen di kawasan timur Indonesia.
Insentif
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo mengemukakan, pemerintah berkomitmen memberikan insentif bagi galangan kapal nasional. Saat ini, peraturan pemerintah yang mengatur insentif fiskal untuk galangan kapal nasional telah selesai disusun dan sedang menunggu persetujuan menteri keuangan.
Sumber dan berita selengkapnya:
Kompas, edisi cetak 23 Juli 2015
