JAKARTA, KOMPAS – Perdagangan antarpulau di Indonesia yang terintegrasi dengan potensi ekonomi daerah kepulauan perlu digarap. Upaya itu tak hanya berkaitan dengan pembenahan infrastruktur, tetapi juga pengembangan ekonomi daerah dan membuka daerah terisolasi.
Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justics (IGJ) M Riza Damanik, Selasa (30/12), di Jakarta, mengatakan, konektivitas antarpulau di Indonesia. Konektivitas itu dapat memperkuat interaksi aktivitas ekonomi daerah, dari hulu ke hilir.
“Karena itu, jalur tol laut harus mampu merampungkan tiga persoalan, yaitu membuka keterisolasian wilayah, memperkuat kegiatan ekonomi hulu-hilir, dan memacu pusat-pusat kesejahteraan baru,” ujarnya.
Reformasi
Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) RJ Lino berharap pemerintah segera mereformasi logistik kemaritiman. Sebab, sektor kemaritiman Indonesia jauh tertinggal dari negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara.
Berdasarkan data World Shipping Council 2013, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, menduduki urutan ke-22 di bawah pelabuhan Singapura dan Malaysia. Karena itu, PT Pelabuhan Indonesia II atau IPC berupaya membenahi infrastruktur pelabuhan dalam rangka mendukung gerakan reformasi kemaritiman dan tol laut.
Sumber dan berita selengkapnya:
Kompas, 31 Desember 2014
