Perbaikan biaya logistik di Indonesia tampaknya masih jauh dari harapan, karena pelaksanaan program cetak biru Sistem Logistik Nasional jangka menengah pertama periode 2011-2015 belum maksimal. Padahal, Indonesia sudah memiliki ide dasar pembangunan Sistem Logistik Nasional (Sislognas) sejak 2009 yang akhirnya dituangkan ke dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) No. 26/2012 tentang Cetak Biru Sislognas dan dikoordinasikan dengan Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI) 2011-2025.
FOKUS KE JAWA Mewakili suara industri pelayaran di Indonesia, Carmelita menyarankan program Sislognas terkait SSS untuk difokuskan di pulau jawa. Hal ini dimaksudkan guna pemerataan bagi pelaku bisnis pelayaran yang mengisi jalur lainnya.
Chairman Supply Chain Indonesia Setijadi merekomendasikan peninjauan, implementasi regulasi dan dukungan Sislognas. Dari segi peninjauan, Setijadi menilai perlunya payung hukum yang lebih tinggi dari Perpres untuk Sislognas. Selain itu, dia merekomendasikan kelembagaan permanen untuk pengaturan sektor logistik sehingga koordinasi dan implementasi Sislognas menjadi lebih efektif. Sumber dan berita selengkapnya: Bisnis Indonesia, edisi cetak 12 Januari 2015
