JAKARTA – Pemerintah berniat serius akan menertibkan terminal-terminal bayangan di seluruh daerah untuk mengurangi angka pelanggaran ketertiban umum serta untuk mengurai simpul-simpul kemacetan.
“Banyaknya terminal bayangan biasanya terjadi saat Idulfitri tetapi itu masih bisa kami toleransi. Namun, demi ketertiban umum, [terminal bayangan] akan kami kondisikan [tertibkan],” tutur Hotma Simanjuntak, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kementerian Perhubungan, Selasa (12/8)
KERETA API
Pada sisi lain, pemerintah dinilai perlu kembali mendorong pengalihan moda transportasi dari angkutan jalan ke kereta api dan laut menyusul pembatasan waktu pengisian BBM bersubsidi jenis diesel (solar) dan buruknya infrastruktur jalan.
Pada sisi lain, pemerintah dinilai perlu kembali mendorong pengalihan moda transportasi dari angkutan jalan ke kereta api dan laut menyusul pembatasan waktu pengisian BBM bersubsidi jenis diesel (solar) dan buruknya infrastruktur jalan.
Chairman Supply Chain Indonesia (SCI) Setijadi mengatakan pemerintah semestinya harus menggalakkan pengalihan transportasi pengiriman logistik sebelum adanya pembatasan waktu pembelian BBM bersubsidi itu.
Salah satu langkah yang dapat dilakukan pemerintah adalah dengan mengeluarkan kebijakan insentif bagi kereta api dan pelayaran jarak dekat atau short sea shipping (SSS) sehingga kedua moda itu dapat lebih kompetitif. Insentif itu bisa diterapkan salah satunya pada biaya bongkar muat.
Dengan demikian, katanya, pola transportasi pengiriman logistik tidak bertumpu dan didominasi oleh angkutan jalan, melainkan terbagi rata di seluruh moda.
Berdasarkan catatan SCI, lebih dari 80% pengiriman logistik di Pulau Jawa, saat ini menggunakan angkutan jalan yang sarat terjadinya kerusakan dan kemacetan.
Berdasarkan catatan SCI, lebih dari 80% pengiriman logistik di Pulau Jawa, saat ini menggunakan angkutan jalan yang sarat terjadinya kerusakan dan kemacetan.
Sumber dan berita selengkapnya:
Bisnis Indonesia, edisi cetak 13 Agustus 2014
