KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pelaku usaha perkapalan mengakui muatan balik menjadi masalah bagi pengusaha angkutan barang ke daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan (3TP).
Muatan balik membuat operasional dari angkutan barang tersebut tidak seimbang. Saat ini masalah muatan balik yang paling besar dirasakan oleh industri angkutan adalah di wilayah Indonesia timur.
“Ketidakseimbangan muatan balik tersebut mengakibatkan biaya operasional transportasi laut menjadi tidak efisien,” ujar Ketua Indonesian National Shipowners’ Association (INSA), Carmelita Hartoto, kepada Kontan.co.id, Selasa (27/4).
Carmelita pun mengapresiasi terbitnya Peraturan Presiden nomor 27 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang dari dan ke daerah 3TP.
Beleid tersebut membentuk gugus tugas untuk pengawasan serta memerintahkan kepada sejumlah menteri untuk mengoptimalkan muatan balik. Hal itu dinilai bisa menambah muatan balik.
“Walaupun tidak serta merta akan terjadi atau terbentuk keseimbangan muatan,” terang Carmelita.
Carmelita bilang, pemerintah daerah dapat mendorong potensi daerah. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perhubungan itu menyebut pemerintah dapat meningkatkan investasi di daerah untuk menggenjot industri.
Pasalnya selama ini tidak meratanya pembangunan menjadi penyebab ketidakseimbangan muatan balik. Sehingga adanya industri manufaktur di daerah dapat mengisi muatan balik tersebut.
Sumber dan berita selengkapnya:
https://nasional.kontan.co.id/news/muatan-balik-kapal-yang-minim-membuat-biaya-tidak-efisien-ini-kata-pengusaha-kapal
Salam,
Divisi Informasi
