Bisnis.com, JAKARTA — Sekretariat Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) pada periode 2021-2022 mengkaji bahwa tingginya biaya logistik di Indonesia dipicu oleh banyak faktor, salah satunya di kawasan pelabuhan.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selaku anggota Tim Nasional Pencegahan Korupsi, Firli Bahuri mengatakan, tingginya biaya logistik disebabkan birokrasi dan layanan di pelabuhan laut yang tidak terintegrasi dan tumpang tindih.
Selain itu, banyak instansi pemerintah yang terlibat juga diperburuk dengan koordinasi yang tidak berjalan berujung pada inefisiensi.
Dia menyebut stakeholders pelabuhan laut mengeluhkan banyaknya praktik suap karena pelayanan yang tidak berbasis sistem informasi teknologi, sehingga rendahnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses operasionalnya.
“Belum lagi hilangnya potensi penerimaan negara bukan pajak [PNBP] karena sistem yang masih manual pada beberapa titik,” ujarnya, Kamis (11/11/2021).
Lebih lanjut Firli mengungkapkan ada empat permasalahan yang ditemukan oleh Tim Stranas PK di Pelabuhan. Diantaranya masih ditemukan Otoritas Pelabuhan dan Kesyahbandaran yang tidak menggunakan sistem aplikasi Inaportnet dalam pemberian layanan.
Menurutnya, hal itu yang mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan negara bila proses layanan jasa kepelabuhanan tidak terlaporkan ke dalam sistem. Kemudian masih ditemukan pemberian layanan jasa kepelabuhanan yang tidak direkam ke dalam sistem (manual) dan tidak sesuai yang dibayarkan oleh pengguna jasa.
Selanjutnya, sambung Firli, masih ditemukan ketidaksesuaian kebutuhan, kualifikasi, kelembagaan, dan proses implementasi kerja pada proses bongkar muat di pelabuhan. Hal ini tidak hanya merugikan pengguna jasa tetapi juga merugikan tenaga kerja bongkar muat itu sendiri sebagai akibat dari panjangnya birokrasi dalam memberikan layanan.
Sumber dan berita selengkapnya:https://ekonomi.bisnis.com/read/20211111/98/1464996/pelabuhan-disebut-biang-keladi-biaya-logistik-mahal
Salam,Divisi Informasi
