Liputan6.com, Jakarta – Beberapa upaya dan target kinerja pemerintah pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 erat kaitannya dengan sektor logistik.
Target tersebut di antaranya yakni perbaikan ease of doing business (indeks kemudahan berbisnis), penurunan biaya logistik, mengurangi disparitas harga antara kawasan barat dan timur, memperbanyak pusat pertumbuhan ekonomi (pariwisata dan logistik), serta membawa Indonesia masuk dalam rantai suplai logistik dunia.
Hal tersebut juga dipaparkan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Agung Kuswandono, pada webinar Marine Logistics Academy, beberapa waktu lalu.
“Permasalahan terkait penataan ekosistem logistik nasional harus dikerjakan bersama secara holistik. Pengembangan maritim termasuk yang mencakup banyak sektor dalam membangun (keterpaduan logistik di) Indonesia,” ujar dia dalam keterangannya, Kamis (20/8/2020).
Sementara itu, Staf Ahli Menteri Perhubungan Bidang Logistik, Multimoda, dan Keselamatan, Cris Kuntadi membenarkan, bahwa perlu ada terobosan yang dilakukan bersama oleh para pemangku kepentingan logistik. Di antaranya menghidupkan kembali atau membangun jalur kereta api sebagai akses ke pelabuhan.
Hal ini dapat mengurangi konsumsi BBM untuk truk yang masih mendominasi porsi moda angkutan di Indonesia. Ia mengungkapkan, bahwa perlu ada perimbangan porsi angkutan logistik di Indonesia.
“Saat ini angkutan logistik masih terlalu mengandalkan angkutan jalan (darat) dengan persentase 90,4 persen. Sementara (angkutan) laut hanya 7 persen dan penyeberangan (ferry) hanya 2 persen. Kemudian kereta api malah hanya 0,6 persen,” paparnya.
Sumber dan berita selengkapnya:
https://www.liputan6.com/bisnis/read/4335416/pelaku-bisnis-diminta-kolaborasi-demi-tekan-biaya-logistik
Salam,
Divisi Informasi
