MedanBisnis – Medan. Pelaku usaha di antaranya Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Logistik dan Forwarder indonesia (DPW ALFi) Sumatera Utara (Sumut) dan Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat indonesia (APBMi) Belawan mengapresiasi Ombudsman Perwakilan Sumut yang konsen ikut membangun iklim dunia usaha yang kondusif.
Cuma mereka mengkritik sekaligus menyesalkan Ombudsman yang saat pengumpulan data di lapangan tidak melibatkan sampel yang representatif karena tidak melibatkan asosiasi pelaku usaha yang benar-benar menjadi pelaku di lapangan.
Kritikan tersebut dilontarkan Ketua DPW ALFI Sumut Surianto dan Sekretaris DPC APBMI Belawan Ramdan Damir dalam pertemuan dengan wartawan di Medan, Sabtu (30/1) menanggapi paparan yang disampaikan Ombudsman Perwakilan Sumut yang menyimpulkan ada praktik pungli yang merugikan pengusaha di Pelabuhan Belawan.
Surianto alias Butong yang didampingi, Sekretaris Umum ALFI Edwin Ginting Suka, Ketua DPC APBMI Belawan Aulia Rahman dan Sekretaris DPC APBMI Belawan Ramdan Damir, menyebutkan, semestinya saat melakukan penelitian hendaknya melibatkan sampel yang representatif agar hasilnya valid.
Ombudsman Sumut dalam penelitiannya seperti disiarkan media cetak mengaku mendapatkan informasi tentang keadaan di Pelabuhan Belawan dari tiga asosiasi yakni Gabungan Pengusaha Karet Indonesia (Gapkindo), Depalindo dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).
Sumber dan berita selengkapnya:
http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2016/02/01/213686/pelaku-usaha-kritik-sumber-informasi-ombudsman/#.Vq8jB9KGO00
