Bisnis.com, JAKARTA–Praktisi dan akademisi sektor jasa logistik menggelar diskusi guna membahas rekomendasi untuk pembenahan logistik dan rantai pasokan di Indonesia.
Chairman Supply Chain Indonesia Setijadi menyatakan para praktisi dan akademisi sektor logistik merumuskan rekomendasi untuk pemerintah antara lain; harmonisasi regulasi dan melakukan deregulasi, membentuk logistic network dengan memisahkan antara logistic service provider dan logistic infrastructure provider, logistik untuk bencana, dan penanggulangan logistik sebagai jalur penyebaran narkotika.
“Kami akan mulai menyusun rencana aksi secara implementatif bersama-sama dan dimulai dengan memerinci hal-hal dalam logistik yang sifatnya mikro bukan makro,” ungkap Setijadi kepada Bisnis di Gedung Pos Logistics, Kamis (11/8/2016).
Menurut Setijadi sejumlah perumusan tersebut akan dibahas secara bertahap guna merumuskan rekomendasi yang komprehensif bagi pemerintah. Misalnya, harmonisasi regulasi dibutuhkan agar tidak terjadi timpang tindih kewenangan antarlembaga dan kementerian teknis.
Selain itu juga pentingnya deregulasi untuk mengevaluasi sejumlah paket kebijakan yang sudah dikeluarkan pemerintah. Evaluasi tersebut berguna untuk mengukur kesuksesan paket kebijakan dalam membenahi sektor logistik.
Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi menyatakan pentingnya rekomendasi bagi pemerintah untuk mendorong transparansi dalam kegiatan industri dan logistik melalui penggunaan teknologi. “Transparansi teknologi adalah hal yang mutlak dalam mengawal kegiatan industri dan logistik,” ungkap Yukki.
Sumber dan berita selengkapnya:
Salam,
Divisi Informasi
Divisi Informasi
