Jakarta, Kompas – Pemerintah akan menertibkan fungsi jembatan timbang dan pada saat yang sama mendorong pertumbuhan layanan kapal angkutan roll-on-roll-off atau roro. Layanan jembatan timbang diarahkan untuk berkolaborasi dengan perawatan jalan.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengemukakan itu di Jakarta, Selasa (4/7). Pihaknya akan bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait mekanisme pajak untuk angkutan. “Pemerintah akan melegitimasi fungsi jembatan timbang yang berkolaborasi dengan perawatan jalan. Dengan penertiban jembatan timbang, jasa kapal roro akan tumbuh,” kata Budi Karya dalam pembukuan diskusi panel “Menyukseskan Tol Maritim Roro Service Jakarta-Surabaya”.
Budi Karya mengemukakan, perawatan jalan selama ini membutuhkan biaya tinggi. Ini antara lain disebabkan angkutan truk yang berlebihan muatan sehingga membuat jalan rusak. Adapun layanan angkutan barang dengan kereta api juga dinilai memakan waktu untuk persiapan infrastruktur dan perlintasan sebidang. Layanan kapal roro menjadi solusi untuk mengurangi kompleksitas transportasi darat yang rusak, beban jalan tinggi, dan lalu lintas padat.
Kelebihan beban di jalur pantai utara (pantura) Jawa telah menghabiskan anggaran pemeliharaan dan perbaikan jalan mencapai Rp 1 triliun per tahun. Penggunaan jasa kapal roro akan meringankan beban pemerintah dan efisien bagi pelaku usaha.
Budi Karya menambahkan, pihaknya akan mengevaluasi kapal roro di lintasan Merak-Bakauheni (Lampung) yang diperkirakan jumlahnya sudah berlebih, sedangkan sebagian kapalnya merupakan kapal kecil dengan jecepatan rendah. terbuka peluang kapal-kapal roro tersebut akan dialihkan ke Indonesia timur dan Natuna.
Sumber dan berita selengkapnya:
Kompas, edisi cetak Rabu, 5 Juli 2017
Salam,
Divisi Informasi
