JAKARTA, KOMPAS-Sejumlah kalangan menagih komitmen Presiden Joko Widodo untuk mempercepat pembangunan industri perikanan perlu segera dibangkitkan ditengah ketidakpastian iklim usaha.
Ketua Harian Asosiasi Industri Pengalengan Ikan Indonesia Adi Surya, di Jakarta, Senin (24/10), mengemukakkan, kebijakan pemerintah untuk mempercepat industri perikanan nasional belum terlihat implementasinya.
Pada 22 Agustus 2016, Presiden Jokowi telah menandatangani Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional.
Menurut Adi, kebijakan itu belum diikuti dengan kepastian tenggat waktu, peta jalan, target, dan evaluasi kebijakan. “Sudah dua bulan berjalan belum terlihat secara konkret apa yang harus ditempuh. Industri harus apa, peta jalannya seperti apa,” kata Adi, di Jakarta, Senin (24/10).
Ia menambahkan, pelaku usaha berkewajiban menumbuhkan lapangan kerja, sedangkan pemerintah menyiapkan iklim kondusif. Akan tetapi, yang terjadi justru saling curiga antara pelaku usaha dan pemerintah yang berujung aksi mogok operasional pelaku usaha di beberapa wilayah, seperti Bitung (Sulawesi Utara), Benoa (Bali), dan Jakarta. Kondisi ini dikhawatirkan membahayakan iklim industri dan memicu deindustrialisasi perikanan.
Sumber dan berita selengkapnya:
Kompas, edisi cetak Selasa, 25 Oktober 2016.
Salam,
Divisi Informasi
