BisnisNews.id — Industri baja nasional tak lepas dari dampak pandemi covid-19. Hal itu bisa dilihat dari aspek permintaan, pasokan, dan harga baja nasional. Pada Q2-2020, permintaan nasional turun untuk flat product sebesar 40-50 persen dan baja lapis alumunium seng 20-30 persen. “Sementara, utilisasi nasional juga turun pada periode itu. Flat product turun sebesar 15-35 persen, long product 20-25 persen, baja lapis seng 10-20 persen, dan baja lapis seng alumunium 20-40% persen,” kata CEO PT Krakatau Steel (Persero), Tbk. Silmy Karim dalam diskusi daring, Rabu (13/8/2020) siang.
Webinar bertajuk “Strategi Industri Baja Nasional Rantai Pasoknya dalam Mendukung Sektor Kemaritiman dan Logistik Pasca Pandemi Covid-19” yang diselenggarakan oleh Myshipgo. Webinar menjadi menarik dengan menghadirkan dua narasumber yaitu Silmy Karim dan Chairman SCI Setijadi.
Menurut Silmy, data konsumsi baja Indonesia tahun 2018 sebesar 68 kg/kapita yang jauh dari Korea Selatan dengan konsumsi 1.093 kg/kapita. Bahkan, Indonesia kalah dari sesama negara Asean seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Sementara, industri baja berkontribusi terhadap infrastruktur maritim dan logistik antara lain dalam pembangunan pelabuhan, konstruksi lepas pantai, jalan tol, dan jembatan penyeberangan. Selain itu, baja juga sangat diperlukan oleh industri galangan kapal.
PT Krakatau Steel (Persero), Tbk. menurut Silmy, sudah menyiapkan berbagai strategi bisnis dari mulai memastikan stabilitas pasokan, pemanfaatan teknologi informasi, hingga manajemen logistik untuk mengoptimalkan dan meningkatkan industri baja secara nasional.
Pada kesempatan yang sama, Chairman Supply Chain Indonesia (SCI) Setijadi menjelaskan industri baja nasional sangat dibutuhkan oleh sektor maritim, termasuk oleh industri galangan kapal. Industri ini menghadapi beberapa masalah seperti komponen kapal yang terlalu bervariasi sehingga berdampak terhadap skala ekonomi, belum ada standardisasi desain kapal secara nasional, pengadaan material atau komponen kapal yang sebagian besar masih impor, dan kontrak yang cenderung pendek.
Setijadi yang juga CEO Ruang Logistik menyatakan pemerintah dapat memberikan dukungan terhadap pengembangan industri galangan dengan insentif fiskal maupun non-fiskal, misalnya pengurangan atau penghapusan pajak pertambahan nilai (PPN) dan bea masuk (BM).
Pengenaan PPN 10% untuk pembelian kapal baru di galangan kapal dalam negeri membuat pengadaan di galangan kapal dalam negeri menjadi sangat tidak kompetitif. Selain itu, pemerintah perlu mendorong dukungan berbagai pihak, termasuk perbankan.
Dukungan berbagai pihak akan meningkatkan kinerja, efisiensi, dan perkembangan galangan nasional. Dalam jangka panjang, hal ini akan mendorong penyebaran galangan nasional secara lebih merata di wilayah Indonesia.
Sumber dan berita selengkapnya:
https://bisnisnews.id/detail/berita/permintaan-baja-nasional-turun-50-dihantam-pandemi-covid19
Salam,
Divisi Informasi
