JAKARTA – Supply Chain Indonesia menyatakan Paket Kebijakan Ekonomi X yang mengatur perubahan porsi kepemilikkan asing pada beberapa bidang usaha logistik perlu disesuaikan dengan regulasi tingkat nasional.
Danang Widijawan, Pakar Hukum Supply Chain Indonesia (SCI) mengatakan pemerintah perlu merevisi Peraturan Presiden No. 39/2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.
Menurutnya, revisi ini penting guna mengawal Paket Kebijakan Ekonomi X terkait perubahan daftar negatif investasi (DNI). “Revisi ini perlu untuk kepastian hukum tentang cakupan skema kerja sama antara investor asing dan UMKM,” kata Danang, Senin (15/2).
Sumber dan berita selengkapnya:
Bisnis Indonesia, edisi cetak 16 Februari 2016
