JAKARTA, KOMPAS-Pemerintah Belanda melalui pengelola Port of Rotterdam dipastikan membantu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam membuat studi kelayakan Port of Jakarta. Studi ini diperlukan sebagai dasar pengembangan dan pembangunan pelabuhan baru tersebut serta menjadi dokumen pendukung revisi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Jakarta, Bogor, Tanggerang, Depok, Bekasi, Puncak, dan Cianjur.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tuty Kusumawati, Kamis (22/9), menuturkan, studi ini penting karena akan menjadi acuan untuk berlangsungnya pembangunan dan pengelolaan pelabuhan. “Studi kelayakan itu nanti yang menunjukkan sejauh mana pelabuhan yang akan dibangun bermanfaat,” ujar Tuty.
Menurut dia, dalam pertemuan terakhir antara Bappeda DKI Jakarta dan BUMD DKI yang (Jakpro) dengan Pemerintah Belanda dan pengelola Port of Rotterdam, pekan lalu sudah dibicarakan tentang ruang lingkup pekerjaan yang akan dilakukan dalam studi kelayakan itu.
Pemprov DKI selain meminta studi tentang kajian bisnis atau usaha di pelabuhan juga hal-hal apa saja yang memungkinkan dikembangkan di pelabuhan. Itu penting karena Port of Jakarta direncanakan untuk dikembangkan sebagai pelabuhan yang terintegrasi, yaitu sebagai pelabuhan pusat (hub) yang terintegrasi dengan kawasan industri.
“Kami minta bantuan mereka dalam kajian bisnis untuk mengetahui apakah kita dapat mendorong pelabuhan menjadi pusat komersial, dan apabila menjadi pelabuhan yang terpadu dengan industri, industri apa yang paling layak,” ujar Tuty.
Sumber dan berita selengkapnya:
Kompas edisi cetak Jumat, 23 September 2016.
Salam,
Divisi Informasi
Divisi Informasi
