BANDUNG, KOMPAS – Pemerintah Provinsi Jawa Barat disarankan terus mendorong pembangunan pelabuhan laut di pantai utara menyusul batalnya Pelabuhan Cilamaya di Kabupaten Karawang. Selain untuk mengurangi beban logistik ekspor-impor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, pelabuhan internasional di Cilamaya diproyeksikan membuka peluang bisnis Rp 700 triliun hingga Rp 800 triliun per tahun.
Ketua Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia Rofiek Natahadibrata mengatakan hal itu di Bandung, Senin (8/2). Menurut dia, sekarang potensi bisnis itu telah hilang.
Batalnya Pelabuhan Cilamaya juga telah memboroskan dana investor Rp 100 triliun hingga Rp 110 triliun karena mereka harus membebaskan tanah di wilayah pantai utara Karawang. “Mereka sudah menyiapkan tanah dan fasilitas lain sebab studi kelayakan Pelabuhan Cilamaya sudah dilakukan Jepang sejak 20 tahun lalu,” ujar Rofiek.
Pantai Patimban
Pemprov Jabar ingin mempercepat pembangunan pelabuhan internasional di Kabupaten Subang. Pemerintah pusat menyetujui penetapan lokasi di Pantai Patimban, Kecamatan Pusakanagara, untuk menggantikan Cilamaya. Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengatakan, posisi pelabuhan saat ini dalam tahap studi kelayakan (feasibility studies/FS) yang sepenuhnya dilakukan Kementerian Perhubungan.
Dalam kaitan penyediaan infrastruktur itu, posisi Pemprov Jabar adalah mitra pelaksana pembangunan, sebagaimana terjadi pada beberapa megaproyek sebelumnya, seperti kereta api cepat Bandung-Jakarta. Pemprov Jabar mendukung dari sisi regulasi dan mengawal pelaksanaan proyek. “Pada kereta cepat, misalnya, rekomendasi trase dari kami. Hal serupa bisa diterapkan pada pelabuhan internasional di Subang,” ujar Heryawan.
Sumber dan berita selengkapnya:
Kompas, edisi cetak 9 Februari 2016
