JAKARTA, KOMPAS – Polemik rencana pembangunan Pelabuhan Cilamaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, harus diselesaikan lewat campur tangan pimpinan tertinggi, baik Presiden maupun Wakil Presiden. Hingga saat ini, masih terjadi silang pendapat antarinstansi.
Hal itu mengemuka dalam diskusi bertajuk “Peluang dan Tantangan Rencana Pembangunan Pelabuhan Cilamaya”, Selasa (31/3), di Jakarta. Hadir dalam diskusi itu antara lain Staf Khusus Menteri Perhubungan Leon Muhammad, Kepala Subdiroktorat Keselamatan Hulu Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Bintara Pangaribuan, Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya Widya Yudha, Direktur Operasi dan Produksi Pertamina Hulu Energi Bambang Kardono, serta sejumlah pihak terkait.
Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan berencana membangun Pelabuhan Cilamaya pada tahun ini. Namun, lokasi pembangunan pelabuhan berada di dalam wilayah operasi pengelolaan Blok Offshore North West Java (ONWJ) yang dikuasai Pertamina Hulu Energi ONWJ, anak perusahaan Pertamina.
Satya Widya Yudha mengatakan, perlu campur tangan Presiden atau Wakil Presiden untuk menengahi polemik ini. Pasalnya, pihak Kementerian Perhubungan bersikukuh hendak membangun pelabuhan di Cilamaya. Adapun pihak pertamina mengkhawatirkan keberadaan pelabuhan bakal mengganggu operasional produksi minyak dan gas di Blok ONJW. Blok ONJW sudah dioperasikan sejak 1971.
Produksi gas Blok ONJW memasok keperluan gas untuk pembangkit listrik milik PLN Tanjung Priok dan Muara Karang. Gas dari blok ini juga memasok kebutuhan operasional PT Pupuk Kujang. Apabila operasional Blok ONJW terhenti listrik di sepertiga wilayah DKI Jakarta bakal padam.
Sumber dan berita selengkapnya:
Kompas, edisi cetak 1 April 2015
