JAKARTA – Pemerintah diminta menekan biaya kepelabuhan di Indonesia yang nilai mencapai dua kali lipat dibandingkan dengan Singapura guna menerapkan program tol laut.
Utusan Komisaris PT Samudera Indonesia Tbk (SMDR) Bani M. Mulia menyarankan penurunan biaya kepelabuhanan perlu perhatian khusus jika pemerintah menginginkan program tol laut berjalan lancar.
Selama ini, menurutnya, biaya kepelabuhanan memegang kendali 30%-40% dari biaya kargo atau freight.
SKEMA SUBSIDI
Dia menyarankan pemerintah tidak hanya memberikan subsidi kepada salah satu perusahaan pelayaran saja melainkan semua perusahaan pelayaran harus ikut andil dalam program tol laut.
“Pembenahan pelabuhan mulai dari fasilitas prasarana dan sarana tentu bisa mengurangi biaya bongkar muat, biaya sandar, hingga pengisian bahan bakar. Ini secara otomatis membuat perusahaan pelayaran mau berlabuh,” tegasnya.
Sumber dan berita selengkapnya:
Bisnis Indonesia, edisi cetak 10 November 2015
