Jakarta, CNN Indonesia — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku sempat kesulitan merumuskan kebijakan jaring pengaman sosial dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) karena tak adanya data lengkap yang bisa digunakan sebagai acuan untuk melaksanakan kebijakan itu. Hal ini membuat pemerintah menghadapi dilema antara mengutamakan ketepatan atau akurasi.
Memang, kata Sri Mulyani, pemerintah cukup terbantu oleh teknologi digital untuk dapat mengelola bantuan pandemi covid-19. Namun ketika data yang dimiliki tak lengkap, maka akurasi jadi hal yang perlu diperbaiki sembari program berjalan.
“Kami dapat dengan mudah menargetkan orang-orang tersebut secara langsung ke akun mereka. Sehingga tidak akan ada hambatan Birokrasi. Tapi kami tidak punya data lengkap di Indonesia. Sehingga menjadi tantangan bagi Jaring Pengaman Sosial dan UMKM,” ucapnya dalam Bloomberg Economy Forum, Rabu (18/11).
Selain kebijakan jaring pengaman sosial, pemerintah juga kesulitan dalam merumuskan kebijakan bagi dunia usaha. Pasalnya tak ada data historis perusahaan sektor apa saja yang terdampak krisis kesehatan seperti pandemi covid-19. “Untuk urusan bisnis, pertama kami dengarkan mereka. Pertama-tama mereka bertanya apakah ada dukungan untuk pemerintah,” imbuh Sri Mulyani.
Sumber dan berita selengkapnya:
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201118102432-531-571224/sri-mulyani-sempat-kesulitan-buat-kebijakan-pemulihan-ekonomi
Salam,
Divisi Informasi
