JAKARTA (BeritaTrans.com) – Pemerintah sebagai pembuat regulasi dan aparat pelaksananya agar memberikan solusi terhadap beda penafsiran soal Bill of Loading atas barang yang diangkut kapal transhipment ke beberapa negara.   Hal itu ditegaskan Ketua BPD Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) DKI, Capt. Subandi di sela-sela sosialisasi dan diskusi tentang pengawasan di post border dan PMK 229/2017 di Jakarta, Rabu (25/4/2018).