Dirjen IKMA Kemenperin: Kenaikan PPN 12 Persen Bisa Mengacaukan Cash Flow Industri Dalam Negeri
Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) Kementerian Perindustrian, Reni Yanita, mengatakan rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen dapat mengganggu arus kas atau cash flow industri dalam negeri. Dampak ini, khususnya terhadap kas pengeluaran (cash outflow) karena produsen harus mengeluarkan modal lebih untuk membeli bahan baku. “Kalau PPN sih sebenarnya iya, apalagi
- Published in Berita
Ini yang Dilakukan Bea Cukai dalam Mendukung Industri Tekstil Dalam Negeri
Bea Cukai melakukan lawatan kerja ke PT BAP dan PT Great Apparel Indonesia untuk memantau proses bisnis perusahaan penerima fasilitas kepabeanan. Dalam agenda bertajuk Customs Visit Customers (CVC), Bea Cukai Ketapang dan Bea Cukai Bogor meninjau langsung ke lapangan untuk memberikan asistensi dan melakukan pengawasan terhadap industri dalam negeri. Kepala Kantor Bea Cukai Ketapang, Ahmad
- Published in Berita
Aturan Impor Menteri Perdagangan Bikin Industri Dalam Negeri Kehilangan Pesanan
WARTAKOTALIVE.COM — Para pelaku industri dalam negeri langsung merasakan dampak negatif adanya aturan impor terbaru yang dikeluarkan Menteri Perdagangan (Mendag), Zulkifli Hasan, yaitu Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024. Hanya dalam hitungan minggu sejak aturan itu diberlakukan, para pelaku industri dalam negeri mulai kehilangan pesanan karena pasar domestik mengalihkan pesanannya ke barang impor yang dibuat lebih mudah
- Published in Berita
Aprindo Ungkap Permendag No. 8 Tahun 2024 Tak Selesaikan Masalah Impor Dalam Negeri
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengungkapkan bahwa Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor tidak secara langsung menyentuh masalah inti impor dalam negeri, terutama yang berkaitan dengan sektor ritel. Ketua Aprindo, Roy N. Mandey, menjelaskan bahwa masalah impor dalam negeri bukan hanya terbatas pada kendala produksi.
- Published in Berita
Apindo: Pembatasan Impor Harus Kedepankan Industri Dalam Negeri
Jakarta (ANTARA) – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengatakan implementasi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 36 Tahun 2023 tentang kebijakan dan pengaturan impor yang berlaku mulai Maret 2024 harus tetap mengedepankan kebutuhan industri dalam negeri. Ketua Umum Apindo Shinta W Kamdani menyampaikan, pengusaha khawatir bahwa pelarangan terbatas yang tidak tepat berdasarkan sektoral industri dapat menimbulkan gangguan
- Published in Berita
Bea Cukai Bekasi Dukung Industri Dalam Negeri Lewat Fasilitas PLB
Bekasi (ANTARA) – Bea Cukai Bekasi hadir dalam acara pelepasan ekspor perdana after sales parts PT Indonesia Epson Industry melalui Pusat Logistik Berikat (PLB) PT NX Lemo Indonesia Logistik, pada Selasa (05/12). Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai, Undani, mengungkapkan bahwa PT Indonesia Epson Industry mengekspor barang after sales parts sebanyak 49 palet
- Published in Berita
Bea Cukai Jalin Sinergi dengan Instansi Lain Tingkatkan Optimalisasi Ekspor Pelaku Usaha Dalam Negeri
INDOPOS.CO.ID – Sebagai upaya mendorong kemudahan berusaha dan mempercepat rantai logistik nasional, Bea Cukai telah memberikan berbagai fasilitas kepabeanan kepada para pengguna jasa yang memiliki kredibilitas baik. Sejalan dengan hal ini, fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai industrial assistance secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perusahaan yang telah bersertifikat MITA. Pada kesempatan kali ini,
- Published in Berita
Impor Dibatasi, Pengusaha Khawatir Kelangsungan Industri Dalam Negeri
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah berencana membatasi impor khususnya impor barang konsumsi demi menekan defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD). Salah satu caranya dengan menaikkan tarif pajak penghasilan (PPh) barang impor. Kementerian Keuangan dikabarkan bakal segera menerapkan tarif pajak penghasilan (PPh) sebesar 7,5% barang konsumsi maupun bahan baku yang diimpor. Sebaliknya, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto
- Published in Berita
Insa Desak Pemerintah agar Kegiatan Angkut Ekspor Impor Gunakan Kapal Dalam Negeri
INDUSTRY.co.id, Jakarta – Asosiasi Pengusaha Pelayaran Nasional Indonesia (INSA) meminta pemerintah segera menjalankan program beyond cabotage atau kegiatan angkutan ekspor impor yang memprioritaskan penggunaan kapal berbendera merah putih. Saat ini, 95% transportasi ekspor dan impor masih tetap dikuasai kapal asing. Penggunaan kapal nasional berbendera merah putih oleh perusahaan pelayaran telah terpenuhi dengan baik. Namun, Indonesia
- Published in Berita
