JAKARTA — Indonesian National Shipowners Association mengusulkan agar terminologi ‘dikuasai’ dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 82/2017 diganti dengan ‘dimiliki’ untuk menegaskan kapal yang digunakan untuk mengekspor CPO, batu bara, dan beras, milik perusahaan nasional.   Ketua Umum DPP Indonesian National Shipowners Association (INSA), Carmelita Hartoto menjelaskan, terminologi dimiliki oleh perusahaan nasional berarti kapal itu merupakan