JAKARTA, KOMPAS – Peraturan Presiden tentang Sistem Logistik Nasional yang ditetapkan sejak 2013 hingga kini belum terwujud secara utuh. Masih banyak program  dan rencana aksi yang telah digariskan  belum dapat tercapai. Untuk itu, pemerintah baru harus mengatasi masalah logistik lebih serius dengan membuat undang-undang yang mengatur logistik. Demikian ditegaskan Ketua Umum Supply Chain Indonesia (SCI)