Bisnis.com, JAKARTA – Komisi XI DPR merespons keluhan pengusaha angkutan dan logistik mengenai permasalahan pajak.   Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Golkar Mukhamad Misbakhun mengatakan kunci permasalahan yang dialami pelaku usaha angkutan barang dan logistik ada di kontrak legal drafting.   “Selama terminologinya kontrak ‘sewa’, maka akan terkena PPh [Pasal] 23 dan PPN. Tetapi,