Revisi Permendag 50/2020 Lindungi UMKM
JAKARTA, investor.id -Revisi Permendag Nomor 50 Tahun 2020 dinilai banyak pihak merupakan keputusan yang tepat, karena dapat melindungi UMKM. Revisi Permendag 50 mengatur keberadaan platform media sosial sekaligus e-commerce, seperti TikTok Shop, yang dianggap berdampak pada keberlangsungan UMKM tanah air. Direktur Eksekutif ICT Institute, Heru Sutadi menerangkan, sikap pemerintah guna memisahkan fungsi antara platform media sosial dan e-commerce sudah sangat tegas. Revisi tersebut
- Published in Berita
Soal Revisi Permendag 50/2020, Menkominfo: Lindungi UMKM
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan, negara harus memberikan perlindungan kepada pelaku UMKM yang terdampak platform sosial media dan e-commerce, seperti TikTok Shop. Tugas Kemenkominfo, kata dia, mengatur sistem perdagangan secara adil. “Jadi negara harus hadir melindungi pelaku UMKM negeri kita yang fair jangan barang di sana banting harga murah kita klenger,” ujar Budi Arie di
- Published in Berita
Biaya Logistik Terancam Naik, Pemerintah Diminta Revisi JKP
BANDUNG, iNews.id – Praktisi logistik memperkirakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) akan mendorong kenaikan biaya logistik. Untuk mengantisipasi itu, pemerintah diminta merivisi JKP. Senior Consultant Supply Chain Indonesia (SCI), Zaroni mengatakan, saat ini, biaya logistik di Indonesia termasuk cukup tinggi dibandingkan negara lain. Karena itu, para pengusaha logistik
- Published in Berita
Revisi Libur Lebaran Berpotensi Menambah Beban Bisnis Logistik Darat
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Rencana pemerintah untuk menambah libur lebaran tahun 2018 masih tarik ulur. Meski begitu, para pengusaha logistik menilai penambahan libur lebaran bisa berdampak pada bisnisnya. Pasalnya, perpanjangan libur lebaran akan berdampak pada pergeseran larangan lintasan truk pada masa mudik lebaran yang bisa berimbas pada kenaikan biaya logistik. Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Truk
- Published in Berita
Terkait INSW, Pemerintah Bakal Revisi Perpres untuk Tunjuk Koordinator
Bisnis.com, JAKARTA-Pemerintah bakal merevisi Peraturan Presiden 76/2014 tentang pengelolaan portal Indonesia National Single Window (INSW). Revisi itu berkaitan dengan penguatan kewenangan dan penguatan kelembagaan dan perluasan dengan menunjuk koordinator di tingkat nasional. Susiwijono selaku Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi mengatakan kewenangan tersebut mempertegas penguatan kelembagaan untuk koordinasi di level nasional
- Published in Berita
- 1
- 2
