Oleh: Dhanang Widijawan (Doktor Hukum Bisnis, Dosen, Praktisi Logistik, dan Peneliti Supply Chain Indonesia (SCI) Unifikasi regulasi logistik melalui pembentukan Undang-Undang (UU) Logistik merupakan amanat Peraturan Presiden No. 26/2012 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional. Inisiasi pembentukan UU Logistik oleh pemerintahan baru, Joko Widodo-Jusuf Kalla merupakan akselerator jaminan kepastian hukum terkait aktivitas bisnis logistik.