Polda Maluku Dukung Program Transformasi Tata Kelola Perikanan KKP
Ambon (ANTARA) – Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Maluku, Irjen Pol Lotharia Latif, mendukung program transformasi tata kelola perikanan Nasional yang dicanangkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di provinsi itu. “Polda Maluku mendukung sepenuhnya kebijakan yang dicanangkan Menteri Kelautan dan Perikanan di Maluku, khususnya di Kota Tual dan Aru, sehingga dapat semakin berkembang dan memberikan
- Published in Berita
Transparansi Jadi Kunci Tata Kelola Kelautan dan Perikanan
Jurnalindo.com Sektor kelautan dan perikanan Indonesia terus menghadapi tekanan yang signifikan. Pengelolaan sektor ini perlu ditingkatkan. Transparansi adalah kunci untuk memperbaiki kekacauan tata kelola ini. Apalagi, Indonesia masuk dalam daftar 10 negara di dunia dengan ekspor perikanan terbesar. Namun pertumbuhan penduduk yang diperkirakan sebesar 0,2% akan terus membebani sektor kelautan dan perikanan akibat eksploitasi yang
- Published in Berita
Membenahi Tata Kelola Waktu Bongkar Muat Logistik di Pelabuhan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Salah satu tantangan reformasi birokrasi yang menjadi perhatian Presiden Jokowi adalah permasalahan arus logistik di Indonesia, khususnya di pelabuhan. Permasalahan ini mulai mencuat kepermukaan ketika Jokowi melakukan inspeksi mendadak pada pertengahan 2015 lalu di PelabuhanTanjung Priok Jakarta. Jokowi dibuat geram karena tidak pasti dan lamanya dwelling time di pelabuhan. Meskipun dibanding tahun sebelumnya,
- Published in Berita
Pelabuhan Super Hub: Tata Kelola Perdagangan Tidak Terganggu
JAKARTA-PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) menegaskan konsep pelabuhan super hub tidak akan mengganggu tata kelola perdagangan internasional di dalam negeri. Selain itu, konsep super hub ini hanya terminologi bisnis dan terpisah dari tata kelola pelabuhan yang sudah diatur dalam perundang-undangan. Direktur Operasi dan Sistem Informasi PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II Prasetyadi mengungkapkan konsep ini tidak
- Published in Berita
Masalah Tata Kelola, Pelayanan Kapal di Tanjung Perak Lamban
Masalah Tata Kelola, Pelayanan Kapal di Tanjung Perak Lamban SURABAYA – Pengusaha menilai waktu tunggu kapal dan bongkar kontainer di Tanjung Perak Surabaya tidak ideal akibat kesalahan administrasi, keterbatasan fasilitas, dan tumpang tindih tata kelola. Ketua Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) Jawa Timur Bambang Sukadi menuturkan waktu yang diperlukan untuk mengeluarkan barang/kontainer di
- Published in Berita
