Tata Ruang Laut Mendesak Dibuat: Keberpihakan Pemerintah Masih Minim
Friday, 03 October 2014
by Supply Chain Indonesia
JAKARTA, KOMPAS-Dibukanya investasi pemanfaatan laut wajib didahului tata ruang laut agar tidak terjadi tumpang tindih kepentingan dan merugikan rakyat. Indonesia belum punya aturan tata ruang laut nasional, sementara perda rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil minim. Dekan Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor Arif Satria, di Jakarta, kamis (2/10), mengemukakan, tindak lanjut yang mendesak
- Published in Berita